Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Kewenangan Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia Risman Setiawan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/gk8f1y93

Abstract

Indonesia is a state based on the rule of law. This requires that all governmental processes and legal products, including laws, must comply with the constitution as the highest legal norm. The authority of the Constitutional Court to conduct judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a concrete manifestation of a systematic recognition of the principle of constitutional supremacy, the protection of citizens' rights, and the strengthening of checks and balances among state institutions. Therefore, the judicial review authority held by the Constitutional Court holds a highly strategic position within Indonesia's legal system and is fully aligned with the principles of the rule of law.
Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari Nur, Fuad; Setiawan, Risman; Faisal, Fitriah; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Saputra, La Ode Muhammad Saleh
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3236

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.
Hak Milik dan Pengelolaan Harta Benda dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia Risman Setiawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7t3ph749

Abstract

Property rights and property management are essential human rights guaranteed by the Indonesian Constitution. In the Indonesian context, property rights are regulated in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, which emphasizes that ownership must have a social function. This study examines the theory and implementation of property rights by examining the balance between individual and public interests. The analysis shows that although property rights protection has been regulated normatively, in practice there is still inequality in access to resources and weak law enforcement. Strengthening policies that guarantee justice and sustainability in property management in Indonesia is needed.
Konsep Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia Risman Setiawan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/qfm53r70

Abstract

The paradigm shift in the formation of legislation in Indonesia has undergone a significant phase following the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). Through the official recognition of the omnibus law technique, Indonesia paved the way for a legislative method that combines various legal substances into a single law. This study aims to critically analyze the impact of the application of the omnibus law technique on the quality of criminal law formation, with an emphasis on the clarity of norms, public participation, the deliberation process in the House of Representatives (DPR), and the legal legitimacy of the resulting regulations. The use of the omnibus law technique in the formation of criminal laws must be accompanied by strengthening public participation mechanisms, increasing the transparency of deliberations, and implementing quality testing of norms before enactment. Without this, legislative innovations originally intended to simplify the law have the potential to create new legal uncertainties in the national criminal law system.
Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Risman Setiawan; Yan Fathahillah Purnama
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i4.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Implikasi Hukum yang timbul jika Landasan Filosofis tidak diperhatikan Pada Pmbentukan Undang-Undang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implikasi hukum yang timbul jika Pancasila sebagai Landasan Filosofis diabaikan dalam pembentukan undang-undang maka undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab Pancasila merupakan unsur-unsur pokok yang dijabarkan dalam setiap pasal-pasal UUD NRI 1945, hal tersebut dapat  menjadi dasar pengujian undang-undang (Judicial Review) oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pancasila haarus menjadi rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memastikan bahwa materi yang hendak diatur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Formal Requirements for the Revision of the TNI Law from the Perspective of Public Participation Setiawan, Risman
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9774

Abstract

The process of formulating legislation in Indonesia requires the fulfillment of formal requirements, one of which is public participation. Public participation is a crucial pillar in ensuring democratic legitimacy and the quality of the substance of laws. However, the 2025 revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces is considered to ignore this principle. The closed-door discussions, minimal socialization, and the absence of involvement of civil society, academics, and other stakeholders have given rise to criticism of the integrity of the legislative process. This study aims to analyze the formal requirements for the revision of the TNI Law from the perspective of Public Participation as stipulated in Law Number 12 of 2011 and the Constitutional Court Decision. The TNI Law revision process does not fully implement the principle of participation, thus potentially creating formal flaws that can become the basis for formal testing (judicial review), weaken legal legitimacy and threaten the principle of popular sovereignty in a democratic state. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen legislative oversight mechanisms and institutionalize public participation as an absolute requirement in the process of formulating laws in Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 : Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional Lade Sirjon; La Ode M. Sulihin; Risman Setiawan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.631

Abstract

Hak kebebasan berpendapat merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi yang dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali berbenturan dengan regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dianggap multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu/perseorangan, bukan lembaga, institusi, korporasi, atau jabatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan kembali kesadaran demokrasi konstitusional di Indonesia.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Analysis of Physical Violence Practices as a Violation of the Right to Security in Legal and Human Rights Perspectives: Analisis Praktik Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman dalam Perspektif Hukum dan HAM Risman Setiawan; Hardianto
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 1 (2025): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i1.113

Abstract

This research examines assault and violations of the right to personal security from the perspective of national law and human rights principles, focusing on practices of physical violence. The violation of the right to personal security represents a concrete manifestation of assault that not only causes physical harm to victims but also entails psychological and social consequences. Employing a normative-juridical approach with legal document analysis methodology including statutes, court decisions, and international human rights instruments this study demonstrates that physical violence often occurs due to weak law enforcement, inadequate victim protection, and insufficient understanding of human rights principles by law enforcement authorities. The research emphasizes the critical importance of harmonizing national criminal law with international human rights standards to ensure effective protection of individuals from assault and violence. This comprehensive protection framework must integrate criminal law, human rights law, social protection, public education, and technological mechanisms to secure the fundamental right to personal security guaranteed by both the Constitution and international law.
The Ideal Concept of Fair Law Formation in Indonesia: The Application of Pancasila Values as a Philosophical Foundation at Every Stage of Law Formation Risman Setiawan; Haris Yusuf; Idaman Idaman
Journal of Law, Social Science and Management Vol. 2 No. 1 (2025): January - June
Publisher : Yayasan Cipta Anak Bangsa (YCAB) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Within the hierarchy of legislation, laws, as one sort of legislation, have a critical position and carry a great deal of responsibility. The intellectual underpinning that integrates Pancasila ideals as the legal ideal and the manifestation of justice is one of the key pillars upon which laws are formed. Objective: This research aims to find the ideal concept of fair law-making. Method: This research is a normative legal study, which is a legal study conducted by examining library materials using existing literature as the object of study, including books, journals, and regulations related to the discussion of the problem, making this writing also a library research. Result: It is imperative that the principles of Pancasila be implemented throughout the entire legislative process, including the stages of academic, political, and legal text creation. As a philosophical underpinning, Pancasila ideals must be consistently applied throughout all of these stages. Conclusion: The ideal concept of law formation is necessary to create fair laws, and this ideal concept is to continually use Pancasila values as a philosophical foundation that incorporates the value of justice at every step of law production. These phases comprise the development of the legal, political, and academic manuscripts. Keywords: Legislation; Philosophical Foundation; Pancasila