Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.617
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ragam Pengabdian Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Siyasah Dusturiyah: State Law Review Nusantara: Journal Law and Islamic Law Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat Journal of State Democracy Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Journal of Law, Social Science and Management
Risman Setiawan
Universitas Halu Oleo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kewenangan Judicial Review Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Negara Hukum Indonesia Risman Setiawan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2025): MEI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/gk8f1y93

Abstract

Indonesia is a state based on the rule of law. This requires that all governmental processes and legal products, including laws, must comply with the constitution as the highest legal norm. The authority of the Constitutional Court to conduct judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a concrete manifestation of a systematic recognition of the principle of constitutional supremacy, the protection of citizens' rights, and the strengthening of checks and balances among state institutions. Therefore, the judicial review authority held by the Constitutional Court holds a highly strategic position within Indonesia's legal system and is fully aligned with the principles of the rule of law.
Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari Nur, Fuad; Setiawan, Risman; Faisal, Fitriah; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Saputra, La Ode Muhammad Saleh
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3236

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.
Hak Milik dan Pengelolaan Harta Benda dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia Risman Setiawan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7t3ph749

Abstract

Property rights and property management are essential human rights guaranteed by the Indonesian Constitution. In the Indonesian context, property rights are regulated in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, which emphasizes that ownership must have a social function. This study examines the theory and implementation of property rights by examining the balance between individual and public interests. The analysis shows that although property rights protection has been regulated normatively, in practice there is still inequality in access to resources and weak law enforcement. Strengthening policies that guarantee justice and sustainability in property management in Indonesia is needed.
Konsep Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia Risman Setiawan
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/qfm53r70

Abstract

The paradigm shift in the formation of legislation in Indonesia has undergone a significant phase following the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). Through the official recognition of the omnibus law technique, Indonesia paved the way for a legislative method that combines various legal substances into a single law. This study aims to critically analyze the impact of the application of the omnibus law technique on the quality of criminal law formation, with an emphasis on the clarity of norms, public participation, the deliberation process in the House of Representatives (DPR), and the legal legitimacy of the resulting regulations. The use of the omnibus law technique in the formation of criminal laws must be accompanied by strengthening public participation mechanisms, increasing the transparency of deliberations, and implementing quality testing of norms before enactment. Without this, legislative innovations originally intended to simplify the law have the potential to create new legal uncertainties in the national criminal law system.
Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Risman Setiawan; Yan Fathahillah Purnama
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i4.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Implikasi Hukum yang timbul jika Landasan Filosofis tidak diperhatikan Pada Pmbentukan Undang-Undang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implikasi hukum yang timbul jika Pancasila sebagai Landasan Filosofis diabaikan dalam pembentukan undang-undang maka undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab Pancasila merupakan unsur-unsur pokok yang dijabarkan dalam setiap pasal-pasal UUD NRI 1945, hal tersebut dapat  menjadi dasar pengujian undang-undang (Judicial Review) oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pancasila haarus menjadi rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memastikan bahwa materi yang hendak diatur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
ADDRESSING POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) IN WIVES AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE: AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE Andini, Nurul Andini; Hardianto; Syamsuddin; Setiawan, Risman; Zahrum N
MADDIKA : Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 1 (2025): Maddika: Journal Of Islamic Family Law
Publisher : UIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/maddika.v6i1.6610

Abstract

Domestic violence against wives is a serious problem that has a widespread impact, not only physically but also psychologically, one of which is the emergence of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The method used is a normative legal research method with a juridical and conceptual approach. The juridical approach refers to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, while the conceptual approach examines the principle of maqāṣid al-syarī‘ah. The results of the study show that efforts to treat PTSD can be carried out through three main approaches, namely pharmacotherapy, Cognitive Behavior Therapy (CBT), and self-healing. Pharmacotherapy focuses on the use of antidepressant drugs such as SSRIs to balance the brain's neurochemical conditions; CBT helps victims change negative thought patterns and build self-confidence; while self-healing plays a role in natural self-recovery through positive activities, meditation, and self-reflection. From an Islamic legal perspective, the treatment of PTSD is in line with the principle of maqāṣid al-syarī‘ah, which emphasizes the protection of the soul (ḥifẓ al-nafs) and the mind (ḥifẓ al-‘aql). A spiritual approach through worship such as prayer, zikr, supplication, and reading the Qur'an serves as psychological therapy that calms the soul and strengthens the faith and patience of victims. This research is expected to contribute theoretically to the development of Islamic psychology and provide practical benefits to the community and relevant institutions in helping victims of domestic violence recover comprehensively, both medically and spiritually. Keywords: Domestic Violence, Post-Traumatic Stress Disorder, and Maqāṣid al-Syarī‘ah.
Formal Requirements for the Revision of the TNI Law from the Perspective of Public Participation Setiawan, Risman
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9774

Abstract

The process of formulating legislation in Indonesia requires the fulfillment of formal requirements, one of which is public participation. Public participation is a crucial pillar in ensuring democratic legitimacy and the quality of the substance of laws. However, the 2025 revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces is considered to ignore this principle. The closed-door discussions, minimal socialization, and the absence of involvement of civil society, academics, and other stakeholders have given rise to criticism of the integrity of the legislative process. This study aims to analyze the formal requirements for the revision of the TNI Law from the perspective of Public Participation as stipulated in Law Number 12 of 2011 and the Constitutional Court Decision. The TNI Law revision process does not fully implement the principle of participation, thus potentially creating formal flaws that can become the basis for formal testing (judicial review), weaken legal legitimacy and threaten the principle of popular sovereignty in a democratic state. Therefore, this study emphasizes the need to strengthen legislative oversight mechanisms and institutionalize public participation as an absolute requirement in the process of formulating laws in Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 : Mewujudkan Kembali Kesadaran Demokrasi Konstitusional Lade Sirjon; La Ode M. Sulihin; Risman Setiawan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.631

Abstract

Hak kebebasan berpendapat merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi yang dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali berbenturan dengan regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dianggap multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu/perseorangan, bukan lembaga, institusi, korporasi, atau jabatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan kembali kesadaran demokrasi konstitusional di Indonesia.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Co-Authors Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Andi Khaedhir Kamri Andini, Nurul Andini Arfa Arfa Besse Sari Angraeni faisal, fitriah Fuad Nur Fuad Nur Hardianto Hardianto Haris Yusuf Heryanti Heryanti Idaman Idaman Isnayanti Jumiati Ukkas Kamri, Andi Khaedhir La Ode M. Sulihin La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Lade Sirjon Lade Sirjon Lapatuju Muhammad Ramadhan Kiro Mutia Nur Fadhilah Ruslan Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Pipit Somefotorono Majid Saputra, La Ode Muhammad Saleh Satriani Satriani Sirjon, Lade Syamsuddin Ukkas, Jumiati Yan Fathahillah Purnama Yan Fathahillah Purnama Zahrum N