Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Omnibus Law Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Lex Philosophy (JLP) Sambulugana
Maisa Maisa
Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu: The Effectiveness of Coaching Against Child Recidivists for the Crime of Theft at the Special Class II Children's Guidance Institute, Palu I Gede Adi Artha; Osgar S Matompo; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 3: MARET 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i3.2308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu secara umum dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama pembinaan kepribadaian yang terdiri dari pembinaan beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan jasmani yang kedua adalah pembinaan kemandirian dimana diajarkan tentang keterampilan terhadap anak narapidana sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, praktiknya pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian tidak berjalan efektif (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan anak residivis tindak pidana pencurian, kendala dibidang keterampilan serta rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Palu. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak LPKA Kelas II Palu lebih fokus dan lebih memperhatikn anak narapidana dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis tindak pidana pencurian yang masuk di LPKA Kelas II Palu (2) Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan anal narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu agar pembinaan yang dilakukan terhadap anak narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO Abdul Jaelani P; Andi Purnawati; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.87 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.700

Abstract

          Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat Ngata Toro Kecamatan Kulawi (2) Untuk mengetahui penerapan penyelesaian tindak pidana adat Ngata Toro dalam Konsep Restorative Justice. Hasil Penelitian ini adalah (1) Hukum pidana adat ngata toro masih eksis dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat ngata toro, hukum adat ngata toro masih diterapkan, dihormati, dikerjakan, dijalani, berkembang dan menjadi aturan yang hidup di dalam masyarakat adat ngata toro, hukum pidana tersebut juga masih diterapkan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat ngata toro sendiri atau orang luar yang melakukan tindak pidana tersebut dan diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan rumah adat sebagai tempat pengambilan putusan   (2) Bahwa terhadap hukum adat ngata toro  yang sampai saat ini eksis dan masih diberlakukan. Terhadap setiap penanganannya yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang sesuai dengan suatu model penerapan Restorative Justice yang pelibatannya paling luas. Dalam forum ini yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Jadi Restorative Justice dan hukum adat dalam penerapannya selaras. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Kiranya terhadap hukum adat di Ngata Toro yang sampai saat ini masih eksis dan diberlakukan untuk masyarakat diwilayah tersebut hingga pada masyarakat luar yang masuk dalam wilayah hukum adat Ngata Toro kiranya pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hukum adat yang hidup di masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemberlakuan hukum adat Di Ngata Toro agar dapat memberikan jaminan secara eksplisit (2) Dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan tentang Konsep Restorative justice dan hukum adat, diharapkan bekal yang ada diexplore, diterapkan dan digunakan dengan baik dalam bermasyarakat. Sehingga tercipta kaidah-kaidah yang ada, terkhusus pembangunan hukum yang menjurus pada pembangunan hukum adat.  Kata  Kunci : Restorative justice, Tindak Pidana Adat
PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALU Alri Hamka Mbeki; Haerani Husainy; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.29 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.720

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertimbangan Hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas I A Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Palu adalah sebagai penengah dimana untuk penyelesaian perkara bisa diselesaikan secara damai serta menunda 30 hari apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mau untuk berdamai. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan PERMA tersebut. Saran penelitian Para pihak yang bersengketa hendaknya secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan itikad baik. Seyogyanya perlu ditingkatkan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri klas IA Palu. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Mediasi, Mediator
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN PRODUK BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN APA YANG DI IKLANKAN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK OLEH PELAKU USAHA Johnson Johnson; Haerani Husainy; Maisa Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.372 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.942

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan dimedia sosial facebook (2) Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap  penayangan iklan yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan di media sosial Facebook. Hasil Penelitian ini adalah (1)Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan dimedia sosial facebook di atur didalam Pasal 20 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang salah satunya adalah memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian, (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut hak-haknya yaitu  penyelesaian secara langsung kepada pelaku usaha dan Penyelesaian melalui YLKI. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Pemerintah sebaiknya membuat Undang-Undang khusus terkait iklan yang menyesatkan konsumen di media sosial facebook, sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik karena undang-undang saat ini belum efektif menangai praktik-praktik iklan yang menyesatkan di media sosial facebook (2) Sebaiknya konsumen berhati-hati dalam menyerap informasi dari iklan yang disampaikan pelaku usaha di media sosial facebook  dan  melakukan konfirmasi atau menanyakan kepada beberapa konsumen yang telah menggunakan produk yang sama untuk membuktikan kebenaran dari iklan atau promosi produk yang akan dibelinya. Kata  Kunci : Perlindungan. Hukum. Facebook. Konsumen 
Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu Maisa Maisa
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.009 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v2i2.311

Abstract

Tujuan penelitjan menganalisis penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dan Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembagian harta gono gini melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu bahwa setiap perkara yang telah ditunjuk majelis hakim memeriksa perkara terlebih dahulu, kemudian ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator oleh majelis hakim. Selanjutnya mediator sebagai fasilitator menetapkan waktu pertemuan untuk melakukan mediasi, artinya dalam proses mediasi mediator berperan membantu/menengahi agar kesepakatan antara para pihak tentang pembagian harta bersama dapat terwujud atas dasar musyawarah. Selanjutnya jika kesepaktan terwujud, maka dibuat akta perdamaian yang dibantu oleh mediator dalam tinjauan yuridisnya. Kemudian dengan laporan mediator, perkara kembali kepada majelis hakim untuk menyikapi akta perdamaian dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu adalah ketidakhadiran salah satu para pihak, Kuasa Hukum para pihak yang kurang maksimal memberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi dan adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak. The research objective to analyze the settlement of the distribution of joint assets through Mediation at the Palu IA Class District Court and what are the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing assets together in the Class IA Palu District Court. The research method used is normative research method. The results showed that the settlement mechanism for the distribution of assets gono gini through Mediation in the Class IA Palu District Court that every case that has been appointed by the panel of judges examines the case first, then goes through mediation by appointing a mediator by the panel of judges. Furthermore, the mediator as the facilitator determines the meeting time to conduct mediation, meaning that in the mediation process the mediator plays a role in assisting / mediating so that the agreement between the parties regarding the sharing of collective assets can be realized on the basis of deliberation. Furthermore, if the agreement is realized, a peace deed will be drawn up which is assisted by the mediator in his juridical review. Then with the mediator's report, the case returned to the panel of judges to address the peace deed and Obstacles in the implementation of mediation in the case of distributing assets at the IA Class District Court in Palu was the absence of one of the parties, the legal counsel of the parties who were not maximal in providing an explanation regarding the benefits of mediation and the excessive ego of each party.
COMPARISON OF THE INDONESIAN LAW SYSTEM AND THE DUTCH LEGAL SYSTEM IN HANDLING THE CRIME OF CORRUPTION Moh Nafri; Maisa Maisa
Omnibus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Justice Collaborator” is a new thing in the legal provisions in Indonesia. A witness who knows firsthand whether he is directly involved in it or not and dares to report the incident is called a witness “whistleblower” and “justice collaborator”. Be more specific on “justice collaborator” is the witness of the perpetrator who cooperated based on the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers of Crime (Whistleblower) and Collaborating Perpetrators (Justice Collaborator) in certain criminal cases. The research method uses normative legal research that uses primary and secondary legal materials. The processing of legal materials is basically a series of activities to systematize or classify written legal materials to facilitate the analysis of primary legal materials. The results of the study found, there are no laws and regulations that specifically regulate justice collaborators and the disparity between law enforcers has a negative impact on not being given respect and protection for justice collaborators in Indonesia. That is, the role of justice collaborators to uncover crimes more broadly, deeper, faster is not taken into account at all by law enforcers, especially the regulations that govern them. Keywords: Law System. Legal System. Corruption
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TAWAELI Muliadi Muliadi; Rukhayati Rukhayati; Maisa Maisa
Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Mei 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (786.926 KB) | DOI: 10.56338/sambulu_gana.v1i2.2431

Abstract

Sampah berasal dari berbagai tempat seperti sampah yang berasal dari pemukiman penduduk, sampah yang dihasilkan oleh satu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilakan organik atau sampah yang berasal dari sisa buah, sayur,makanan dan sampah an organik seperti pelastik pembungkus makanan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan sampah melalui peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah, sistem pelaksanaan pengelolaan sampah, melalui pengumpulan, pengangkutan dan tempat pembuangan sampah sementara, adapun metode pelaksanaan kegiatan melalui proses dan analisis kebutuhan masyarakat, penyusunan program bersama masyarakat, hasil analisis tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari pencapaian indikator yang ditetapkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis : Legal Protection of Marks of Imported Goods Reviewed According to Law Number 17 of 2006 concerning Customs and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications Andik Prastya; Maisa; Moh. Nafri
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 4: APRIL 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i4.3482

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek barang impor ditinjau menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai Upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor setiap akan masuk pada kawasan pabean maka dikenakan pemeriksaan baik berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Untuk penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau sistem komputer, sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya perlu adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung kinerja Pejabat Bea dan Cukai seperti misalnya mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian pegawainya.
Environmental Impact on Class C Quarry Mining Activities Maisa Maisa; Nunun Nurhajati; Retno Sari Dewi; Nurani Nurani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 3: July 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v5i3.3761

Abstract

One of the industries that can bring in a lot of foreign exchange is mining. In this case it is recognized that the mining sector can contribute significantly to local revenue, but it should be noted that there will also be environmental and social impacts. mining activities of class C excavation materials starting from the exploration stage to exploitation and utilization have an impact on society both negatively and positively.In this study using normative research methods. The focus of this research is the impact of C excavation mining activities on the environment. Some common environmental impacts associated with quarry mining include: Habitat destruction, water pollution, air pollution, climate change and social impacts.
Co-Authors Abdul Jaelani P Ainul Yakin Hidayatullah Alri Hamka Mbeki Andi Purnawati Andik Prastya Haerani Husainy Haerani Husainy Haerani Husaniy I Gede Adi Artha Irmawaty Johnson Johnson Lestiawati, Ida Moh Nafri Moh. Angga Saputra Rizky Muh Rizki Syafaat Muh. Akbar Muh. Fajri Nurahmin Muliadi Muliadi Nunun Nurhajati Nurani Nurani Osgar S Matompo Retno Sari Dewi Rukhayati, Rukhayati Samsuria Samsuria Septian Eka Saputra Septian Lolo Syamsul Haling, Syamsul