Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Kebijakan Publik Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial INFOKUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Journal Publicuho Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat PESHUM
Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Sistem Informasi Analisis Beban Kerja Pada Pegawai di Lingkungan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Nurmaulidya, Salsabila; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 11 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal 
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i11.3420

Abstract

Workload Analysis is an important process that must be carried out in every agency, both private and government, in order to determine the needs for the number and type of Employee and Employee positions with a Work Agreement based on position analysis and workload analysis. The existence of this Workload Analysis information system can make it easier for organizations to make decisions on employee workload analysis in planning employee arrangements to make them more efficient and accurate. This research uses descriptive research with qualitative methodology. By conducting direct observations and interviews, using the Miles and Hubbermen model data analysis method which consists of three stages, the first is data reduction, the second is data display and then the final stage is drawing conclusions. According to George C. Edward III there are several aspects that influence how well policies are implemented, therefore it is important to take a closer look at how ABK information system policies are implemented. These aspects include; bureaucratic structure, resources, disposition, and communication. Based on research findings, these four factors are adequate; the only thing that is limited is the resource element. Not all employees understand how to operate the ABK information system. This is not a serious obstacle for Sawahan District in implementing this policy.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PENCEGAHAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL Nabilla Putri Ramadhani; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8501

Abstract

Sungai Brantas merupakan salah satu sungai di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar salah satunya mineral berupa pasir. Hal ini membuat adanya peluang pemanfaatan kegiatan penambangan pasir di wilayah tersebut. Kecamatan Ngronggot menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang memiliki titik lokasi penambangan pasir karena wilayah administrasinya yang berbatasan langsung dengan tanggul Sungai Brantas. Kegiatan penambangan pasir pada kawasan Sungai Brantas tersebut merupakan salah satu penambangan ilegal karena wilayahnya yang dilarang dan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot. Penelitian ini dianalisis menggunakan tujuh faktor yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil risiko. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses kolaborasi pada upaya pencegahan penambangan pasir ilegal, melibatkan beberapa pihak, diantaranya Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Desa dan Kecamatan di Kecamatan Ngronggot, LSM, serta masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa proses kolaborasi belum dapat terlaksana dengan optimal.
Efektivitas Kebijakan Pemantauan Harga Komoditas Strategis Di Pasar Sememi Oleh Dinas Koperasi,Ukm, Perdagangan Surabaya Muhammad Akshay Raihan Fahrozi; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3218

Abstract

Pemantauan harga di pasar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan pedagang serta masyarakat. Ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya melalui kebijakan  Peraturan Walikota Surabaya No 83 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemantauan harga komoditas strategis di Pasar Sememi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan manfaat nyata bagi pedagang dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan petugas pemantauan harga dan pedagang pasar sebagai informan. Analisis didasarkan pada teori evaluasi kebijakan yang menekankan lima kriteria: efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan bahwa implementasinya masih tidak merata. Pemerintah cenderung merespons lebih cepat terhadap kenaikan harga komoditas tertentu seperti minyak goreng, sementara komoditas lain, terutama sayuran dengan harga yang sangat fluktuatif, mendapatkan respons kebijakan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kebijakan untuk memastikan respons pemerintah yang lebih seimbang di semua komoditas strategis guna mencapai stabilitas harga yang optimal
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Informasi Aset Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo Yasmin Eka Febrianti; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v7i1.2246

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Probolinggo City utilizes the Regional Asset Information Sistem (SIASAD) to record and report Regional Property (BMD) in real time. However, there is a discrepancy between the percentage of Regional Government Financial Reports (LKPD) that comply with regulations, which is 100%, and the percentage of BMD data validity, which fluctuates between 86.21% in 2021 and 82.14% in 2024, indicating that the system is not optimal and there is inconsistency in BMD data. This study aims to evaluate the implementation of SIASAD in BMD management at BAPPERIDA Probolinggo City, based on the principles of Good Governance. The research method applied is qualitative with a case study approach involving data collection techniques such as interviews, observations, and document studies. The results of the study reveal that SIASAD supports the application of Good Governance through the principles of participation, consensus orientation, accountability, transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, fairness and inclusiveness, and compliance with the law. From this study, it can be concluded that the implementation of SIASAD contributes significantly to transparent and accountable BMD governance in accordance with the principles of Good Governance, although improvements are still needed in terms of public accessibility.
Analysis of good tourism governance dynamics in Kampung Lali Gadget tourism village Aliefa Rizkya Ananda; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 9 No. 2 (2025): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v9i2.41423

Abstract

Kampung Lali Gadget (KLG), an educational tourism village in Pagerngumbuk Village, Sidoarjo Regency, promotes traditional cultural values to reduce reliance on gadgets. Despite its unique conceptual positioning, the management of this tourism destination continues to face challenges, including uneven community participation, limited multi-stakeholder partnerships, and an evaluation system that is not yet fully measurable. Previous studies have rarely examined the application of Good Tourism Governance in educational tourism villages; therefore, this study aims to analyze disparities in implementing the ten Good Tourism Governance principles outlined by Sunaryo (2013) in KLG. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observations, and document reviews with informants from the management team, local community, village government, private sector, and visitors. The findings reveal that governance implementation includes participation in a single hamlet, asset-based local economic partnerships, environmental conservation integrated into educational programs, digital promotion dominated by tourism managers, and internal–external evaluations lacking inclusivity. The complexity of local socio-cultural dynamics influences patterns of collaboration and benefit distribution. Theoretically, this study expands the understanding of adapting community-based tourism governance to local characteristics while providing guidance on measurable tourism governance for similar destinations.   Kampung Lali Gadget (KLG) sebagai desa wisata edukasi di Desa Pagerngumbuk Kabupaten Sidoarjo yang mempromosikan konsep budaya tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada gadget. Meskipun menjadi destinasi yang berkonsep unik, pengelolaan wisata ini masih menghadapi tantangan seperti partisipasi masyarakat yang tidak merata, kemitraan multi-pihak yang terbatas, dan sistem evaluasi yang belum sepenuhnya terukur. Studi sebelumnya jarang mengkaji penerapan Good Tourism Governance di desa wisata edukasi, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis ketiimpangan dalam penerapan sepuluh prinsip Good Tourism Governance menurut Sunaryo (2013) di Kampung Lali Gadget. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan tinjauan dokumentasi dengan informan dari pihak pengelola, masyarakat, pemerintah desa, sektor swasta, dan pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tata kelola meliputi partisipasi terpusat di satu dusun, kemitraan ekonomi berdasarkan aset lokal, konservasi lingkungan yang terintegrasi ke dalam program pendidikan, promosi digital yang berpusat pada pengelola wisata, dan evaluasi internal dan eksternal yang belum inklusif. Kompleksitas dinamika sosial-budaya lokal mempengaruhi pola kolaborasi dan distribusi manfaat. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang adaptasi tata kelola pariwisata berbasis komunitas terhadap karakteristik lokal, sementara secara praktis memberikan panduan tentang tata kelola wisata yang dapat diukur untuk destinasi serupa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN KENAIKAN PANGKAT BERBASIS SIASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Syarifatul Mufarrijah; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Journal Publicuho Vol. 7 No. 4 (2024): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i4.611

Abstract

The State Civil Apparatus Information System (SIASN) is a digital platform owned by the State Civil Service Agency that was developed to manage ASN personnel data and information in Indonesia. One of the services available in SIASN is the promotion service. This study aims to find out the implementation of the SIASN-Based Promotion Service Policy in the Regional Civil Service Agency of Sidoarjo Regency, which is based on Regulation of the State Civil Service Agency Number 7 of 2023 concerning the State Civil Apparatus Information System (SIASN) and a circular letter from BKN concerning the acceleration of ASN-based promotion and mutation services based on SIASN. The research method used is qualitative research, using primary and secondary data sources, and refers to Edward III's theory. Data collection techniques are carried out in three ways: through interviews, observations, and literature studies. The results of the research conducted show that the implementation of the SIASN-based promotion service policy in the BKD of the Sidoarjo district is quite optimal because the presence of SIASN can cut the bureaucratic flow. However, there are obstacles that are still faced today, namely weak validity/updating data and minimal awareness of ASN
Implementasi Dalam Inventarisasi Pengamanan Aset di Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Wulandari Eka Pratiwi; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16878

Abstract

Inventarisasi pengamanan aset merupakan unsur penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah karena berperan menjaga keteraturan pencatatan, keamanan, serta pertanggungjawaban aset milik pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana implementasi inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Surabaya sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi pengamanan aset di Dinkopumdag Surabaya telah dilaksanakan dengan cukup baik dan secara umum telah mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, khususnya pada aspek komunikasi dan sumber daya, seperti belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) inventarisasi secara resmi serta keterbatasan sarana prasarana yang berdampak pada kelancaran pelabelan aset.
Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Ade Lulu Islamaya; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16940

Abstract

Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dapat dilakukan dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi salah satu kunci menciptakan sumber daya manusia yang dinamis, produktif, serta mumpuni baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Keterbatasan ekonomi menjadi hambatan dalam upaya mendapatkan pendidikan. Kendala dalam segi pembiayaan menimbulkan adanya pemisah antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang tidak mampu. Setiap individu memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas diri, mengasah kemampuan berpikir yang rasional serta meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan terpenuhinya kebutuhan hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif, wawancara, serta studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal disebabkan belum tersedianya inovasi digital dalam proses administrasi.
Upaya Pemberdayaan Masyarakat Petani Muda Melalui Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS): Studi Kasus di Desa Puspo Kabupaten Pasuruan Imro’atul Fadilla; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 12 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i12.9897

Abstract

Indonesia, as an agricultural country, has a large population whose livelihoods are in the agricultural sector. However, the composition of Indonesian farmers by age is mostly over 40 years old compared to young farmers whose percentage is smaller. The decline in the number of young farmers occurs due to a decrease in interest or desire to have jobs in the agricultural sector. The Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) program seeks to create entrepreneurs and improve the competency of the younger generation of professionals in the agricultural sector. The purpose of this study is to analyze the empowerment of young farmers through the Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) program in Puspo Village, Pasuruan Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The research results in the enabling stage, as an effort to create potential through training, competitive grants, and certified internships in the YESS program, were optimally implemented, able to encourage and motivate communities to develop their opportunities. Then, in the empowering stage, as an effort to strengthen community potential, it was realized through training for agricultural sector management using a modern approach, through capital assistance from competitive grants, and through certified internships for experience and knowledge in agricultural sector management innovation. Then, in the protecting stage, as an effort to protect and support, it was realized through assistance in managing business permits and the existence of a millennial farmer producer cooperative. However, the operationalization of the millennial farmer producer cooperative did not run optimally due to the lack of sustainability and clarity regarding its function as a place to market agricultural products.
Analysis of the Success Factors in the Implementation of the Street Vendor Management Policy in the Food Colony Area of Pamekasan Regency Syafiril Ajmal Yanotama; Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Vol 4 No 3 (2026): Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/mikailalsys.v4i3.11594

Abstract

The relocation of street vendors is a strategic policy adopted by the Government of Pamekasan Regency to improve public space management and provide a more organized business environment through the development of the Food Colony. However, its implementation has faced challenges related to vendor acceptance and the sustainability of economic activities at the relocation site. This study aimed to analyze the implementation of the street vendor relocation policy using George C. Edwards III’s framework, encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation involving the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Manpower; the Municipal Police; the Department of Transportation; and relocated street vendors. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that policy communication was facilitated through socialization, mediation, and persuasive approaches, enabling information to be conveyed clearly to the affected vendors. The resource dimension was supported by adequate facilities and interagency coordination, while policy implementers demonstrated a strong commitment to the relocation process. Nevertheless, several vendors remained reluctant to relocate because of concerns regarding declining income, leading some to continue operating outside the designated Food Colony area. The bureaucratic structure functioned effectively through an integrated implementation team and clearly defined institutional responsibilities. The study concludes that the relocation policy has been procedurally well implemented, but its substantive effectiveness remains constrained by the limited economic sustainability of relocated vendors. These findings contribute to street vendor management policy by demonstrating that procedural compliance must be accompanied by strategies that strengthen vendors’ economic viability. Enhancing promotional activities, improving the attractiveness of the Food Colony, and enforcing regulations consistently are therefore essential for optimizing policy outcomes.
Co-Authors Ade Lulu Islamaya Aliefa Rizkya Ananda Annisa Rohmania Bataha, Katerina Fawwaz Al Adli M Iis Yulisrowati Imro’atul Fadilla Lila Hidayati Moch Andre Firmansyah Mohammad Rafli Erlangga Monintja, Donald K Muhammad Akshay Raihan Fahrozi Mu’azari Khoirul Zacky Nabilla Putri Ramadhani Nadya Salsa Amelia Pratiwi Nama Diky Wahyu Nurmaulidya, Salsabila Patriani Wilma Eunike Supit Rizky Nizar Wahyu Illahi Stefanus Sampe Syafiril Ajmal Yanotama Syarifatul Mufarrijah Wulandari Eka Pratiwi Yasmin Eka Febrianti