Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.624
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Unes Law Review Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Indonesia Berdaya Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Ufran Ufran, Ufran
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Jatiswara

 1 
Kebijakan Hukum Pemberantasan Korupsi Polisi di Indonesia Khairani Pancaningrum, Rina; Ufran, Ufran; Amiruddin, Amiruddin
JATISWARA Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i1.609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi ketika berperan sebagai penegak hukum di lapangan. Korupsi polisi adalah salah satu bentuk pelanggaran polisi dimana aparat penegak hukum melanggar kontrak politik mereka dan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Jenis korupsi ini mungkin melibatkan satu atau sekelompok petugas. Korupsi yang dilakukan oleh internal polisi merupakan tantangan terhadap kepercayaan publik, kohesi kebijakan, hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang melibatkan konsekuensi serius. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini apa penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi di lapangan dan bagaimana strategi kontrol korupsi polisi agar bisa mewujudkan polisi bebas korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini adalah pada upaya mengetahui penyebab korupsi polisi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian hukum yang bersifat dogmatika yang lebih dekat dengan penelitian yang bersifat positivis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama sifat dari kepolisian berarti bahwa potensi korupsi selalu ada - ada banyak aspek yang melekat pada kepolisian yang membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kedua, dan untuk memperkuat poin yang telah dibuat sebelumnya, menangani korupsi tidaklah mudah, dengan berbagai faktor yang terlibat harus diimbangi dengan berbagai tindakan pencegahan dan investigasi.
Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Perjanjian Ahmad, Ahmad; Amiruddin, Amiruddin; Ufran, Ufran
JATISWARA Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisa kriteria tindakan debt collector yang dapat dikategorikan tindakan pidana. Serta untuk mengkaji dan menganalisa sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan tindakan penarikan paksa objek perjanjian. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah library research dengan teknik documenter. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kriteria tindakan debt collector yang dapat dikategorikan tindakan pidana yakni tindakan debt collector yang menarik paksa disertai dengan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap debitor maka Penulis menganggap bahwa dalam kasus ini terdapat kesalahan. Adanya kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh debt collector menandakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dimana saat debt collector melakukan penarikan paksa objek perjanjian, sedangkan kealpaan debt collector adalah saat tindakan kekerasan yang dilakukan tersebut menimbulkan keadaan yang berbahaya bagi debitor sehingga debitor menderita kerugian. Sanksi pidana terhadap tindakan debt collector yang melakukan penarikan paksa objek perjanjian yang disertai dengan adanya tindakan kekerasan terhadap debitor dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Afrihadi, Faisal Ahmad Ahmad Amin, Lalu Muh Amiruddin Amiruddin Amirudin Amirudin Anisa Is Amalia, Neng Ardiansyah, Ruli Atmaja , I Kadek Suadaya Dharma, I Putu Satya Dina Kurniawati Eka Sanjaya, I Putu Agus Firzhal Arzhi Jiwantara Jamaludin, Akbar Yudha Pratama Khairani Pancaningrum, Rina Nurazizah Nurazizah, Nurazizah Parman, Lalu Perkasa, Bima Bani Resty Ananda, Yulia Rimawan, Aris Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rohayu H, Rina Rukanda, Lalu Muhammad Rusmiady, Da’I Saepuddin, Lalu Saipudin, Lalu Satria, Muhammad Susanto, Endri SYAMSUL HIDAYAT Wiwik Handayani Zainal Asikin