Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Saipudin, Lalu
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Nonpenal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Hidayat, Syamsul; Wulandari, Laely; Saipudin, Lalu; Natsir, Nanda Ivan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.149

Abstract

Secara kenyataan tidak semua persoalan diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat menyelesaiakannya dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaiakan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara di luar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Bagaimana faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Instrumen non penal di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum emprik dengan pendekatan sosio-legal Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. Faktor Kejahatan Secara Umum di Kabupaten Lombok Tengah Yaitu : Faktor keturunan dan kejiwaan, faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Upaya Penyelesaian perkara pidana menggunakan non penal di Kabupaten Lombok Tengah. Sarana Nonpenal melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian.
Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Nonpenal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Hidayat, Syamsul; Wulandari, Laely; Saipudin, Lalu; Natsir, Nanda Ivan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.150

Abstract

Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaiakan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Sebagai Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan Instrumen non penal di daerah wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.Penelitian ini emprik dengan pendekatan sosio-legal Jenis penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. kegiatan penyuluhan hukum keterlibatan masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non Penal di Desa Kuta Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sangat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai keterlibatan masyarakat dalam melakukan Penyelesaian perkara pidana menggunakan intrumen non penal di Desa Kuta Mandalika Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
PENYULUHAN HUKUM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT Hidayat, Syamsul; Ufran, Ufran; Saipudin, Lalu; Ardiansyah, Ruli
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihan yang berkepentingan untuk memulihkan rasa keadilan di masyarakat, hanya saja dalam prakteknya keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak penting di masyarakat sering sekali terabaikan, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil yang jauh dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keterlibatan masyarakat dalam pemulihannya. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak di Desa Kediri perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
PERAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM MENJALANKAN TUGAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DI KOTA MATARAM (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM) Rifka, Rifka Wardania; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan hambatan tim pengawasan orang asing dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana imigrasi oleh orang asing di wilayah hukum kota Mataram. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiri. Peran tim pora kota Mataram untuk mencegah tindak pidana imigrasi yaitu dengan memberikan saran dan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Hambatan-hambatan yang dihadapi tim pora kota Mataram yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dan letak geografis yang luas, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel) tara, tara1; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat Saipudin, Lalu
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.149

Abstract

Figures abuse of narcotics in Indonesia is still quite high, so that Indonesia still had to be alert to prevent and combat the abuse and trafficking of illegal narcotics comprehensively and synergy by involving the various elements, both the role of government through institutional functions especially law enforcement agencies, as well as the role of the community as the main shaft within the legal system for the prevention of abuse of narcotics. Based on data from the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara Regional Police, West Lombok district, including one of the areas of drug users is high enough in Nusa Tenggara Bara, it is potentially an increase in the prevalence of drug abuse. Community role in the prevention of abuse and trafficking of narcotics reaffirmed in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in Chapter XIII on Community Participation. Optimizing the role of society are also part of the National Narcotics Agency action plan in 2017 as a performance optimization measures in the context of prevention and in order to curb the prevalence of drug abuse. The purpose of this research is to know and analyze the role of society in prevention of narcotics abuse in West Lombok regency, using empirical law research conducted in West Lombok regency, that is research that examine and analyze law effectiveness and law application in relation to society role in prevention of narcotics abuse. The results showed that the role of the community in the prevention of narcotics abuse in West Lombok regency includes: First, the prevention form through education, training or legal counseling is done through cooperation with related institutions or institutions, including National Narcotics Board of West Nusa Tenggara, Social and Cultural Service, Resort Lombok Barat and Non Governmental Organization. Second, strengthening the role of village government is done by active involvement in the prevention of narcotics abusers in the determination of activities and programs, cooperation with law enforcement, and supervision of community activities as part of the development of public order and security. Third, report the narcotics crime to law enforcers, taken by establishing communication with law enforcement that is National Narcotics Board of West Nusa Tenggara and Resort Police of West Lombok.
Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa Amin, Idi; Saipudin, Lalu; Taufan, Taufan
JATISWARA Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.441

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata desa dusun lungkak desa ketapang raya kabupaten lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Wahyuni, Sri Ulfa; Parman, H. Lalu; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3218

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM dan apakah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendektan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Fakultas Hukum UNRAM berupa pembentukan satgas, penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dan dikenakan sanksi administratif, pelaku diskor sampai 2 tahun, dan bentuk pemberian seperti kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Terhadap korban pelecehan seksual. Adapun kendala dari pihak Fakultas Hukum UNRAM yaitu banyak korban yang tidak mau bicara, mengalami trauma, segi faktor ekonomoi dan sebagian warga kampus tidak mau pelecehan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus).
Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory Resty Ananda, Yulia; Ufran, Ufran; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan containment theory dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan containment theory yaitu terdapat faktor inner containment dan outer containment. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL baiq willa berliana putri; Saipudin, Lalu
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kompartif. Kesimpulan dari penelitian, 1). Perlindungan hukum anak meliputi preventif (pembinaan moral dan penyuluhanhukum), korektif (rehabilitasi dan diversi), dan represif (penindakan hukum)., 2). Rehabilitasi sosial anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA dan Permensos untuk memulihkan fungsi sosial anak dengan pendekatan keadilanrestoratif. Saran: 1). Pembinaan moral harus terintegrasi dalam pendidikan, penyuluhan hukum ditingkatkan, dan pendampingan hukum anak dipastikan.; dan 2). Pengawasan rehabilitasi sosial anak perlu diperkuat dengan lembaga koordinasidan pedoman operasional yang mencakup SOP dan evaluasi berkala.
Co-Authors Ardiansyah, Ruli baiq willa berliana putri HS, Salim Idi Amin, Idi Laely Wulandari Nanda Ivan Natsir, Nanda Ivan Parman, H. Lalu Resty Ananda, Yulia Rifka, Rifka Wardania Rodliyah Rodliyah, Rodliyah SYAMSUL HIDAYAT tara, tara1 Taufan, Taufan Ufran Ufran, Ufran Wahyuni, Sri Ulfa