Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Rodliyah Rodliyah, Rodliyah
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Rodliyah, Rodliyah
Jurnal Media Hukum Vol 19, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v19i2.100

Abstract

Domestic Violence Crimes (Domestic Violence) is a social phenomenon that often occurs in the community and the victims are mostly women. It is not only a national problem but an international problem, so set some instruments of international law and national legal instruments are adequate, which should be legal protection for women victims of domestic violence in the legal process can be catered for. In real terms the legal protection of women victims of domestic violence is still very weak, with an indication of the number of reports that were not followed up to the stage of the investigation, due to various constraints both in the community and from law enforcement officials. Optimization measures are needed legal protection for women victims of domestic violence, such as the high commitment or spirit of the law enforcement agencies to tackle domestic violence, meets all the rights of victims, providing legal aid to victims of the maximum judicial process, increase public awareness that domestic violence is a crime , not just a personal issue that no intervention, the offender must be processed to provide a sense of security to the victim and her family.Key words: Protection, Women, Violence
Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pinjam Meminjam Secara Elektronik Di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa Rodliyah, Rodliyah; HS., Salim; Asy'ari, Hasan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.484 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.20

Abstract

Ilmu pengetahuan dan teknologi kini mengalami perkembangan yang pesat, hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh itu, yaitu masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman uang dari pemberi pinjaman. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman itu, yaitu dengan mengajukan permohonan pinjaman dengan menggunakan elektronik, seperti menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun menggunakan media lainnya. Dengan adanya pengajuan dari pemohon, maka dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Walaupun pemohon mendapat kemudahan, namun bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman sangat tinggi. Akibat adanya bunga yang tinggi tersebut, maka banyak peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman dan pokok. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa banyak meminjam uang melalui pinjaman on line, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat yang meminjam uang secara on line. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.Hasil penyuluhan hukum, disajikan berikut ini. 1. Penyuluhan hukum tentang dampak pinjam meminjam secara elektronik di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa telah telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020. 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga pinjam meminjam secara elektronik. Pemahaman mereka adalah tentang filosofisnya, nama-nama lembaga pemberi pinjaman, , persyaratannya, bunga pinjaman, dan dampaknya bagi peminjam uang secara elektronik. 3. Masyarakat telah memahami dampak negatif dari peminjaman uang secara ivelektronik. Dampak negatifnya, yaitu suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada peminjam tinggi, yaitu 30%/bulan.
Tinjauan Yuridis Pinjam Meminjam Secara Elektronik Rodliyah, Rodliyah; HS., Salim; Asy’ari, Hasan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.42

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis besarnya bunga pinjaman yang dibebankan oleh pemberi pinjaman secara elektronik dan besarnya denda pinjaman yang dijatuhkan kepada penerima pinjaman apabila wanprestasi. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan konsep. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.Kata Kunci : pinajaman meminjam; pinjaman online
Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) Wardani, Baiq Rika Septina; Rodliyah, Rodliyah; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum atas terbitnya sertifikat tumpang tindih (oevelapping) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dan analisa bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tujuan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna, namun dengan adanya sertifikat tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa hukum, kekacauan kepemilikan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atas pemakaian sertifikat palsi yang merugikan pemilik sertifikat asli.
Analisisis Terhadap Substansi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.97

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi kode etik KPK, (2) jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang diadili oleh Dewan Pengawas KPK, (3) sanksi bagi pelanggar kode etik KPK. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), dan (3) kasus. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Substansi kode etik dan pedoman perilaku KPK memuat tentang nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh insan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta dalam hubungannya kemasyarakatan. Nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi oleh insan KPK, yang meliputi integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. 2. Jenis-jenis pelanggaran kode etik KPK yang telah diadili oleh Dewan Pengawas KPK adalah diduga melakukan gaya hidup mewah, penyalahgunaan jabatan, yaitu membantu tidak menindaklanjutkan penyelidikan dugaan korupsi, gratifikasi, selingkuh dan perzinahan. 3. Sanksi bagi pelanggar kode etik KPK yang telah diputuskan Dewan Pengawas KPK adalah satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I, satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II,satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, dan satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perambah Hutan di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.104

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa banyak melakukan perambahan hutan, dan (2) Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat untuk melakukan perambahan hutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan, disajikan penyampaian materi penyuluhan hukum yang terdiri atas manfaat kawasan hutan, dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dibidang kehutanan serta melakukan penyuluhan dalam meningkatakan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan hutan serta mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penebangan pohon secara tidak sah.
Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dewu, Cindy; Rodliyah, Rodliyah; Pancaningrum, Rina Khairani
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.203

Abstract

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada didalam kandungan. Kondisi anak yang belum bisa mempertahankan dirinya sendiri, membuat anak kerap menjadi korban kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual yang masih marak menimpa anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Walaupun pelaksaan restitusi kepada anak korban telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi kenyataannya di tengah masyarakat, pelaksanaan restutisi ini masih jarang dilaksanakan. Sehingga terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk menganalisa hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif bersifat yuridis deskritif.
Analisis Yuridis Sanksi Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Trnsaksi Elektronik Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.221

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Namun, meskipun memberikan kebebasan ini, undang-undang tersebut juga mengatur batasan-batasan terkait kebenaran informasi dan transaksi yang dihasilkan. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi pidana yang serius. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang melanggar undang-undang tersebut. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada norma-norma hukum yang terkait dengan sanksi pidana dalam tindak pidana ITE. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian: Sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi hukuman pidana penjara dan denda yang signifikan. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kasus-kasus konkret yang melanggar undang-undang tersebut, termasuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial.
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Bagi Aparat Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah Rodliyah, Rodliyah; Parman, Lalu; Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.230

Abstract

Studi ini membahas fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat desa di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan sanksi pidana di kalangan aparat desa. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap hukum anti-korupsi. Metode penyuluhan dengan menggunakan ceramah dan dialog diusulkan sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi insiden korupsi di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN : (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN KELAS II B PRAYA) Pebriazani, Adhinia Rifka; Rodliyah, Rodliyah; Wulandari, Laely
Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.
Co-Authors Anbiyaa, Adinda Jingga Hawa Any Suryani Apriliani, Irma Aris Munandar Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Dewu, Cindy HS, Salim Ivan Natsir, Nanda Laely Wulandari Nurhadhrami Rizvy, Muhammad Parman, Lalu Pebriazani, Adhinia Rifka Perkasa, Bima Bani Rina Khairani Pancaningrum, Rina Khairani Rusmiady, Da’I Saipudin, Lalu Ufran Ufran Ufran, Ufran Wardani, Baiq Rika Septina