Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Ardiansyah, Ruli
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM UNTUK KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT Hidayat, Syamsul; Ufran, Ufran; Saipudin, Lalu; Ardiansyah, Ruli
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 2, No 1 (2023): JANUARI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihan yang berkepentingan untuk memulihkan rasa keadilan di masyarakat, hanya saja dalam prakteknya keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak penting di masyarakat sering sekali terabaikan, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil yang jauh dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keterlibatan masyarakat dalam pemulihannya. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak di Desa Kediri perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS : A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER Lalu Arafath Gymnastiar Rahman; Hidayat, Syamsul; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners : A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints. Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.
Law Enforcement of Sexual Violence Crimes Through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in West Lombok Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ardiansyah, Ruli; Nurfatlah, Titin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8787

Abstract

A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article.
PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM) Muhammad Ridho Maspriadi; Ufran; Ardiansyah, Ruli
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dan hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Mataram. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan meetode pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologis. Data primer pada penelitian ini menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaksa berperan melakukan penuntutan secara langsung terhadap pelaku yang di duga menyalahgunakan, menyebarkan narkotika tersebut. Hambatan yang paling sering ditemui oleh Kejaksaan Negeri Mataram yaitu rantai jaringan yang sulit ditemukan maupun diberantas secara penuh.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi “Deepfake” Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online Khalishah, Khansa; Wulandari, Laely; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang diterima oleh perempuan korban balas dendam pornografi dengan mempergunakan aplikasi deepfake serta macam kendala dan hambatan yang terdapat didalam penegakannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyalahgunaan artificial intelligence (AI) ini mengharuskan negara untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan pada korban dalam ranah cyber crime, oleh karena itu korban balas dendam pornografi mendapatkan beberapa macam perlindungan seperti take down, right to be forgetten, kompensasi, restitusi, dan konseling. Upaya perlindungan hukum tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan undang-undang tersebut. Namun, dalam penegakan pemberian perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi, terdapat berbagai macam hambatan dan kendala yang berdampak pada berkurangnya efektivitas perlindungan yang diberikan. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat akan berita-berita hoaks yang tersebar, sulitnya pembuktian dari penanganan kasus ini dikarenakan canggihnya teknologi di era 5.0, serta hambatan paling berarti adalah budaya patriarki dan victim blaming yang memojokan korban sehingga mengakibatkan adanya ketakutan dalam diri korban untuk menindak lanjuti peristiwa yang menimpanya.
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS : A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER Lalu Arafath Gymnastiar Rahman; Hidayat, Syamsul; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners : A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints. Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIADANA PENGANCAMAN PADA KASUS PINJAMAN ONLINE Arfianti, Eni; Ardiansyah, Ruli
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0spx8n60

Abstract

Perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam hal ini “Financial technology” atau “ fintech” memunculkan kejahatan-kejahatan baru terutama kasus yang terkait pinjaman online. Persoalan mengenai kejahatan akibat pinjaman online ini sering dipicu oleh korban yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adanya pelaku dan korban kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dikaji dapat di identifikasikan sebagai berikut: Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yakni peraturan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan berbagi literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan Berkaitan dengan peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman sehingga dapat mempermudah dirinya menjadi korban. Upaya dalam penanggulangan dalam kasus pengancaman pinjaman online dapat dilakukan baik oleh pemerintah, instansi yang berwenang dan masyarakat itu sendiri
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 2249/Pdt. G/2023/PA.Smd mengenai pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Ardiansyah, Ruli; Taufan, Taufan; Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/.v11i2.1010

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di wilayah Mandalika, Lombok, meskipun telah ada pengaturan hukum yang ketat mengenai batasan usia pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keberadaan alat penegakan hukum dan mekanisme pengendalian sosial dalam pencegahan pernikahan anak. Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana merumuskan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Bagaimana keberadaan alat penegakan hukum dan pengendalian sosial dalam pencegahan dan pengendalian pernikahan anak? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk melihat hukum sebagai fenomena sosial. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan koordinasi lintas sektor, pembatasan ketat terhadap pemberian izin pernikahan, dan integrasi penegakan hukum formal dengan pengendalian sosial berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak secara berkelanjutan.
Co-Authors Arfianti, Eni Ashady, Suheflihusnaini Dudy, Aryadi Almau KHALISHAH, KHANSA Laely Wulandari Lalu Arafath Gymnastiar Rahman Muhammad Ridho Maspriadi nurfatlah, titin Saipudin, Lalu SYAMSUL HIDAYAT Taufan, Taufan Ufran Ufran Ufran, Ufran