Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Rahmi Dwi Sutanti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nabila, Daulika Sausan Zahra; Soponyono, Eko; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37879

Abstract

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika hingga saat ini belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pecandu narkotika yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Padahal sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif saat ini dan dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam kebijakan hukum saat ini yang diatur dalam UU Narkotika dan peraturan-peraturan lain di luar UU Narkotika, pecandu narkotika mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan restorative justice). Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan: pengutamaan rehabilitasi melalui restorative justice, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke dalam UU Narkotika. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di negara Portugis dan Selandia Baru.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING BINARY OPTION DALAM KAJIAN VIKTIMOLOGI (ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG) Adli, Muhammad Haidar; Rochaeti, Nur; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44479

Abstract

Perkembangan teknologi mempermudah dunia keuangan digital, termasuk trading binary option yang merupakan jenis trading ilegal di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan banyak publik figur mempromosikannya, menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, pelaku dijerat dengan Pasal penyebaran berita bohong dan pencucian uang, namun korban tidak mendapat pengembalian kerugian, mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Perlindungan bagi korban diatur secara tidak langsung dalam KUHP dan KUHAP, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian viktimologi menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi. Perlindungan dapat berupa restitusi, serta penggabungan tuntutan ganti kerugian dan gugatan perdata. Memahami konteks dan dampak tindak pidana serta memberikan perlindungan memadai mencerminkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bagi masyarakat.
KEBIJAKAN APLIKATIF PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA Sutanti, Rahmi Dwi
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v2i1.10814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana; dan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana dirumuskan tidak hanya dalam KUHP tetapi juga undang-undang di luar KUHP. Hal ini juga merupakan konsekuensi karena dalam sistem pemidanaan pengaturan recidive tidak masuk dalam ketentuan umum. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam beberapa undang-undang di luar KUHP rumusan ketentuan recidive ditemukan masih multi tafsir dan berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sedangkan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana dapat dilihat dari analisis beberapa putusan hakim berkaitan dengan recidive. Untuk dapat disimpulkan bahwa pelaku memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam penerapannya dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dari para aparat penegak hukum.The aims of this research is to look at the provisions of the punishment system for perpetrators of repetition of criminal acts; And applicable criminal levying policies for perpetrators of repeat offenses. The research method used is Juridical Normative. The results of the study show that the provision of punishment system for perpetrators of repetition of crime is formulated not only in the Criminal Code but also laws outside the Criminal Code. This is also a consequence because in the system of punishment the recidive arrangements are not included in the general provisions. Although it is set out in a separate law, in some laws outside the Criminal Code the formulation of recidive provisions is found to be multi-interpretive and potentially lead to juridical issues. While applicable criminal levy policies for perpetrators of repetition of crime can be seen from the analysis of some judge decisions related to recidive. To be concluded that the perpetrator is indeed doing recidive then required clear evidence, not just rely on the perpetrator's description. This relates to the addition of the maximum criminal threat as mandated by law. Therefore, in its application requires the precision and accuracy of law enforcement officers.
Co-Authors Adli, Muhammad Haidar Aista Wisnu Putra Akbar, Zulfiandi Putranda Aldo Mustika Aji Baihaqi, M Bilal Eko Soponyono Irawati Irawati Mhd Rio Pambudi Nabila, Daulika Sausan Zahra Nur Rochaeti Nur Rochaeti, Nur Pujiyono Pujiyono Purba, Pintar Marulam Purwoto Purwoto Sri Astuti, A.M. Endah Vitra Syanuar Alif Bintoro Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*,