Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KAJIAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DITINJAU DARI KECAKAPAN SUBYEK HUKUM George Dionisius Mamuaja; Flora Pricilla Kalalo; Yumi Simbala
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-commerce untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-commerce apabila dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.   Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai transaksi e-commerce tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksana mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. UU ITE memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum dan memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. 2. Keabsahan perjanjian jual-beli melalui e-commerce yang dilakukan oleh subyek hukum yang tidak cakap harus dilihat terutama dari ketentuan mengenai kecakapan sebagai salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kecakapan merupakan kemampuan hukum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap dirinya maupun pihak lain. Pasal 1329 KUHPerdata pada prinsipnya memberikan anggapan bahwa setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya, sedangkan ketentuan mengenai pihak yang tidak cakap berkaitan dengan Pasal 1330 KUHPerdata.   Kata Kunci : keabsahan perjanjian jual beli , e-commerce, kecakapan subyek hukum
PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS TUMBUHAN GANJA DALAM TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN PASAL 139 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (PUTUSAN MK NOMOR 13/PUU-XXII/2024) Mohammad Hidayaturrahman Andili; Yumi Simbala; Harly Stanly Muaja
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap larangan penggunaan tumbuhan ganja untuk tindakan medis berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan bagaimana dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak legalisasi ganja medis berdasarkan putusan MK Nomor 13/PUU-XXII/2024. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara yuridis formil ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam Undang Undang  Kesehatan namun hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana diatur pada Undang Undang kesehatan mengenai Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 2. Analisis terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXII Tahun 2024 yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan permohonan pemohon agar ganja dapat dipergunakan untuk keperluan medis dan pemohon dapat menggunakan ganja untuk mengobati anak mereka yang sudah menderita epilepsi sejak usia 2 tahun sampai dewasa. Namun Mahkamah Konstitusi  berpendapat lain yang intinya bahwa penggunaan ganja untuk keperluan medis harus memenuhi tata cara, syarat klinis, standardisasi mutu, produksi, distribusi, resep dokter, dan pengawasan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan sedangkan setiap jenis golongan narkotika memiliki dampak yang berbeda-beda, khususnya dalam hal tingkat ketergantungannya, maka di dalam menentukan jenis-jenis narkotika yang ditetapkan ke dalam suatu jenis golongan narkotika tertentu dibutuhkan metode ilmiah yang sangat ketat. Kata kunci: Penggunaan Narkotika, Jenis Tumbuhan Ganja, Tindakan Medis, Kesehatan
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENIPUAN OLEH PENJUAL DALAM PLATFORM MARKETPLACE DI INDONESIA Virgie Nariyah Zhahirah Lasut; Yumi Simbala; Dientje Rumimpunu
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen terhadap praktik penipuan oleh penjual di platform marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan untuk menganalisa mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen korban penipuan di marketplace mengingat sifat alat bukti elektronik yang dinamis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.  Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penipuan di marketplace berdasarkan UUPK No. 8/1999 dan UU ITE No. 1/2024 belum berjalan secara efektif akibat adanya ketimpangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas teknis (das sein). 2. Mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa bagi konsumen korban penipuan di marketplace saat ini belum berjalan efektif akibat sifat alat bukti elektronik yang dinamis (fragile dan mutable) serta ketimpangan akses data. Penerapan hukum acara perdata konvensional yang membebankan pembuktian sepenuhnya kepada konsumen (actori incumbit probatio) terbukti memberatkan, mengingat konsumen tidak memiliki akses langsung terhadap log activity dan data audit trail yang dikuasai penuh oleh platform.   Kata Kunci : praktik penipuan, penjual, platform marketplace