Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan SEIKO : Journal of Management & Business Jurnal Pemerintahan dan Politik Journal La Bisecoman BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Rasyid Thaha, Rasyid
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Thaha, Rasyid
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebahagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional. Sementara dalam hal penempatan personil bisa dijadikan sebagai acuan bahwa personil sudah mampu bersinerji dengan tugas dan tanggungjawabnya, begitu pula dalam melakukan kerja sama sebagai satu kesatuan organisasi (team work). Faktor-faktor yang mempengaruhi pola restrukturisasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance dapat dikaji dari berbagai segi, diantaranya masalah kepastian hukum. Menurut sebagian responden bahwa hal itu sudah dilakukan berdasarkan keadilan dan pemberlakuan hak dan kewajiban  yang sama. Dalam ranah transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah telah berhasil menjadikan sebagai pola yang terbuka dan dapat diakses juga mengedepankan bentuk manajemen yang terbuka sebagai bentuk pertanggung jawaban moral.
Analisis Institusionalisasi Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Parawangsyah, Andi; Thaha, Rasyid; Arifin, Indar
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 4, No 1 (2021): Juni
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v4i1.861

Abstract

Abstrak Institusionalisasi kebijakan dana kelurahan merupakan studi yang mempelajari tentang proses pelaksanaan terhadap kebijakan dana kelurahan yang telah ditetapkan pemerintah. Dana kelurahan dialokasikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dengan melihat keberhasilan yang dicapai dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis model institusionalisasi kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memberikan gambaran faktual mengenai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: pelaksanaan kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan model institusionalisasi, yakni Rational Choice Institusionalism, Historical Institusionalism, Sosiologis Institusionalism, Discursive Institusionalism, dan Political Game. Kata Kunci: Institusionalisasi, Dana Kelurahan, Kebijakan, Wajo Abstract The Institutionalization of urban village fund policy is a study to learn about the implementation of the urban village fund policy process. The fund was allocated by the government through Government Regulation Number 17 of 2018 about Sub-Districts for the development of urban village/village facilities, infrastructure, and community empowerment by referring to the success of urban village/village funds. This study aimed to examine and analyze the institutionalization model of urban village fund policy in Tempe District of Wajo Regency. This research used qualitative approach to provide a factual picture of the research objectives. The results showed that the implementation of urban village fund policy in Tempe District of Wajo Regency fulfilled the institutionalization models namely Rational Choice Institutionalism, Historical Institutionalism, Sociological Institutionalism, Discursive Institutionalism, and Political Game. Keywords: Institutionalization, Village Fund, Policy, Wajo
Public Ethics in Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Makassar Thaha, Rasyid
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 23, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze public ethics in local government institutions. It is used as an attempt to create an institutional order that allows better ethics in the governance system involving governmental institutions and the public. The study was conducted on Satpol PP (Satpol PP) in Makassar by using qualitative method. This study outlines the fundamental problems in terms of personal and institutional affairs of the Satpol PP in Makassar. The result indicates that the main problem is not merely in Satpol PP itself, but also institutionally public ethics has not been imposed well. Theoretical reflection resulted from the study is that in the context of civil service police unit of Makassar, institutional ethics should be made possible to control personal ethics. Therefore, the direction of future policy should emphasize more on how to build the institutional ethics for the Satpol PP of Makassar.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar Galib, Wahyu Karunia; Nurlinah; Irwan, Andi Lukman; Thaha, Rasyid; Prawitno, Ashar; Alfiani, Nurul
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i3.4391

Abstract

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang sesuai standar kesehatan, sehingga pemerintah harus menyediakan air bersih sebagai hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator peran tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang air bersih. Dari penunjuk-penunjuk tersebut, disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum masih belum mencapai tingkat optimal. Penyediaan air bersih di Kelurahan Untia sulit karena lokasinya di wilayah pantai, sehingga sistem pengeboran tidak efektif untuk mendapatkan air bersih. Mencapai kesuksesan dalam penyediaan air bersih bisa dilakukan dengan memasang peralatan yang dapat mengurangi kadar garam dalam tanah di wilayah pesisir, bekerjasama dengan lembaga penyedia air bersih, dan merancang rencana induk yang lebih terstruktur untuk penyediaan air bersih
Quality of Government Innovation Public Safety Center (PSC) 199 in Soppeng Regency Amin, Muhammad As’ad; Thaha, Rasyid; Irwan, Andi Lukman
Journal La Bisecoman Vol. 4 No. 4 (2023): Journal La Bisecoman
Publisher : Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journallabisecoman.v4i4.998

Abstract

Government innovation in health services is one of the autonomy affairs that has a lot of room for innovation because the challenges of health services are very complex, that complexity produces various ideas in addition to producing novelty in a government innovation update, among others, in improving services to the community both in the central government and local governments. At the local level, for example, there are currently several city districts that have succeeded in holding administrative innovations, to improve government administration, and can serve the community well. But the performance of local governments in implementing public services in improving the achievement of local government development. This research uses qualitative methods. Data collected through observation and documentation and developed through interviews. The results of this study indicate that the quality of Soppeng Regency local government innovation in health services for 24 hours can be categorized as good and maximum service, because it is based on the rules of the government itself and perceived service to community leaders and service users (Patients).
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Amri, Abdul Aziz; Thaha, Rasyid; Arifin, Indar
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i1.617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) didesa Maku kecamatan Dolo kabupaten Sigi melalui teori George Terry yang terdiri dari 4 indikator yaitu perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data informan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Waktu penelitian dari September 2022 hingga Februari 2023. Jumlah informan dalam penulisan ini sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua TPK, Kaur Perencanaan, dan Masyarakat Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi Pengelolaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) didesa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi tahun 2022 telah berjalan baik. Hal ini terlihat proses perencanaan sudah sesuai dengan aturan atau mekanisme, prinsip dan pedoman yang berlaku serta perencanaanyapun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang baik. Hanya saja dalam proses pengorganisasian masih terdapat kendala dalam koordinasinya selain itu dalam proses pengawasan bentuk akuntabilitas laporan perlu ditingkatkan.
Co-Authors Alfiani, Nurul Amin, Muhammad As’ad Amri, Abdul Aziz Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Ashar Prawitno, Ashar Galib, Wahyu Karunia Indar Arifin, Indar Nurlinah Parawangsyah, Andi