Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Diana Lukitasari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Maulana Yusuf Afif; Budi Setiyanto; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

Abstract

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DAN MALAYSIA Aditya Putra; Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40611

Abstract

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidananya berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perbandingan hukum pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dengan pendekatan deduktif. Perbandingan pengaturan tindak pidana terorisme dan ancaman sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan perundang-undangan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Melalui persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan masing-masing peraturan di Indonesia dan Malaysia, dan dapat menjadi masukan untuk pembaharuan pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga pengaturan tentang ancaman sanksi tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi lebih baik.Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Sanksi Pidana, TerorismeAbstractThis study is to know about comparison criminal acts of terrorism and the threat of criminal sanctions in the criminal offence of terrorism based on the legislation of Indonesia and Malaysia. This includes the equations, differences, pros and cons of each legislation. This study is a normative legal research prescriptive, with a comparative approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection techniques with literature study and data analysis used is the syllogism with deductive approach. Comparison criminal acts of terrorism and the threat of sanctions based on the statutory of Indonesia and Malaysia has some equations and differences. Of the equations and the differences, will be known the pros and cons of each of the laws and regulations in Indonesia and Malaysia. So from the comparison can be found some of the advantages of the legislation about the criminal acts of terrorism in Malaysia, and can be used for an input to the renewal of legislation about the threat of sanctions a criminal offence of terrorism in Indonesia. So the settings about the threat of sanctions a criminal offence of terrorism in Indonesia will be better.Keywords: Comparative Law, Criminal Sanctions, Terrorism
Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Richard Al Khalik; Rosita Candrakirana; Diana Lukitasari
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12355

Abstract

This study aims to examine the regulatory weaknesses in the obligation to implement the PMPJ and the normative conflict between the obligation to report suspicious financial transactions in the context of anti-money laundering efforts and the principle of notarial confidentiality. It further addresses the urgency of reformulating the UUJN to prevent normative ambiguity and to align with the dynamics of contemporary legal developments. The research responds to the normative conflict between the UUJN and the PP Number 43 of 2015, which has led to legal uncertainty in practice. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study reveals that the UUJN does not explicitly accommodate the obligation to apply PMPJ as an integral part of notarial professional duties. Moreover, the obligation to report suspicious transactions by notaries creates a normative conflict with PP Number 43 of 2015, particularly concerning the legal hierarchy, thereby undermining public trust in the integrity of notaries in upholding client confidentiality. The novelty of this research lies in the proposal for a legal reform of the UUJN as a structural solution to resolve the existing normative conflict. It concludes that to prevent such conflicts, the UUJN must be reformulated through both vertical and horizontal harmonization with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) regime in Indonesia, thereby enabling full legal integration of the reporting obligations into the notarial regulatory framework.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan pengaturan kewajiban PMPJ dan konflik norma terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dalam pencegahan TPPU dengan prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, serta urgensi reformulasi UUJN dalam mendukung upaya pencegahan TPPU agar tidak menimbulkan multitafsir dan lebih progresif mengikuti perkembangan hukum kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengatasi konflik norma terhadap UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa UUJN belum secara eksplisit mengakomodasi kewajiban penerapan PMPJ sebagai bagian integral dari kewajiban profesional Notaris dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh Notaris dalam penerapannya menimbulkan konflik norma antara UUJN dengan PP Nomor 43 Tahun 2015 secara hierarki peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas Notaris dalam menjaga rahasia klien. Kebaruan  penelitian  ini  terletak pada kebutuhan reformulasi norma hukum dalam UUJN sebagai perbaikan struktural terhadap konflik norma yang terjadi. Penelitian ini menegaskan untuk menghindari konflik norma perlu adanya reformulasi UUJN melalui harmonisasi hukum secara vertikal dan horizontal terhadap UUJN dengan UU TPPU dalam melakukan integrasi kewajiban terhadap Notaris dengan rezim APU-PPT di Indonesia.
Co-Authors ' Ismunarno Aditya Putra Amalia Rahma Hafidah Budi Setiyanto Christiara Febriliani Dessy Kusuma Wardani Iqbal Bagas Dewantoro Maulana Yusuf Afif Nurul Fatihah Manfaati Priskila Askahlia Sanggo Richard Al Khalik Rosita Candrakirana Saras Hanin Qamini S. Srikandi Wahyuning Tyas Winarno Budyatmojo Yumna Khalikah Khalis