Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Borobudur Law Review JHCLS Journal of Islamic Business Law
Siti Zulaichah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
FEMISIDA DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA Siti Zulaichah
EGALITA Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v17i1.14171

Abstract

Lemahnya perlindungan hukum, membuat keadaan perempuan semakin terpojok. Salah satunya pada permasalahan femisida, yakni dapat diartikan sebagai pembunuhan kepada perempuan yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya, menganggap perempuan sebagai pihak lemah, perempuan sebagai korban dari ketidak adilan, perempuan sebagai layanan pemuas seks, hingga menganggap perempuan sebagai barang komoditi bisa diperjual belikan. Berbagai faktor inilah yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menemukan instrument hukum guna menekan angka femisida yang semakin meningkat hingga saat ini. Fakta terbaru kasus kekerasan pada perempuan akhir-akhir ini semakin meningkat, data dalam CATAHU pada tahun 2022 terjadi peningakatan sebanyak 50% dari tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini preskriptip analisis. Dengan maraknya kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan sudah selayaknya pemerintah mengambil sikap atas permasalahan ini.
The important of designing legislation on Indonesian contempt of court act: legal practitioners perspective Siti Zulaichah
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6584

Abstract

Contempt of court term in Indonesia has been initially originated in the general definition of Law 14th 1985 on Supreme Court item 4 paragraph 4. In that general definition, it implied an obligation to confirm the law soon specifically regulating about the contempt of court in Indonesia. The perspective of legal experts and practitioner, were expected to contribute within the implementation of contempt of court regulation. Controversy on contempt of court started being a polemic as Law Draft of Criminal Code has appeared, in which within one of this law draft has inserted articles about contempt of court. This research was aimed to analyze factors that could cause contempt of court and its urgency in forming the regulation of contempt of court in Indonesia. The method in this research was juridical-empirical method. Moreover, the researchers in this research attempted to describe point of views of legal practitioners in Malang that were obtained from interview and observation with judges, prosecutors, and lawyers. The researchers used qualitative approach as the type of research approach. This research result explained that the prevalence of contempt of court case until recently was appeared due to the lack of public awareness in complying with the law and low ethical behavior of the law of either the society or law enforcer.
Higher Education with Disabilities Policy: Ensuring Equality Inclusive Education in Indonesia, Singapore and United States Sheila Kusuma Wardani Amnesti; Jundiani Jundiani; Siti Zulaichah; Mohd Shahid Mohd Noh; Lailatul Fitriyah
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol 3, No 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.135

Abstract

There are still relatively few people with disabilities who complete their education up to the university level in Indonesia. In contrast, Singapore and the United States are known for their high levels of innovation, especially in promoting equality in education. Three countries—Indonesia, Singapore, and the United States—share a common commitment to realizing the protection of disability rights. This research employs normative legal research methods, utilizing both statutory and comparative approaches. The findings of this study reveal that Singapore's universities have the highest percentage of disability-friendly institutions, with approximately 60% of colleges maintaining specialized Disability Services units. In the United States, only 4.7% of colleges offer Disability Services, while in Indonesia, the figure stands at 1.48%. Substantial, structural, and cultural challenges persist in all three countries when it comes to fulfilling the right to education, particularly concerning funding policies. Each nation needs to cultivate a culture of anti-discrimination in disability education. Notably, Indonesia has yet to implement an inclusive curriculum in higher education. This paper holds significant importance in the context of improving educational services for individuals with disabilities, ultimately contributing to the realization of equality in the education system.
Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Islam Siti Zulaichah
Journal of Islamic Business Law Vol 3 No 4 (2019): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan krusial hingga saat ini. Maraknya kasus yang berkaitan dengan tenaga kerja seolah menunjukkan lemahnya peran hukum dalam menjawab permasalahan ini. Perlu adanya kebersamaan dalam mengambil solusi guna menyelesaikan masalah ini, khususnya pada kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana dasar hukum tentang permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan mempelejari hukum tentang cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum Islam. Bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian PHK sepihak, serta dari sumber hukum Islam. Masalah PHK yang terjadi pada karyawan Pertamina, seakan menggambarkan pola pemutusan hubungan kerja yang masih jauh dari kesan adil. Seharusnya PHK menjadi jalan terakhir dari suatu solusi yang diambil karena masalah yang ada dalam perusahaan. Islam sangat menjunjung prinsip adil dan setara. Setara dalam arti antara majikan dan karyawannya memiliki posisi yang setara, sama-sama membutuhkan. Mempunyai hak dan kewajiban yang setara, majikan dapat memperolaeh hak dari karyawannya berrupa jerih payah dalam pekerjaannya, sedangkan majikan juga harus mememnuhi kewajibannya bagi karyawan, yaitu memberikan gaji atas pekerjaannya
Co-Authors Jundiani Jundiani Lailatul Fitriyah Mohd Shahid Mohd Noh Sheila Kusuma Wardani Amnesti