Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT ramadhan madan; Andi Tamaruddin; Salma Laitupa; Asrullah Asrullah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3319

Abstract

Ramadhan I0119340, FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Drs. H. A. Tamaruddin,S.Ag.,M.H. dan Dr. Salma Laitupa ,S.H.,M.H. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas fisik di lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang dan hutan laut. Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulann data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dan wawanara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dengan melaksanakan patroli laut dan penindakan. Penindakan dalam hal ini pemeriksaan dokumen administrasi, pemberian teguran dan penyitaan. Pemanfaatan ruang laut memberikan dampak pada kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA Lisharyani; Salma Laitupa; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksebilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasanya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.
ASPEK HUKUM DAN ANALISIS PENGELOLAAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGURANGAN MARINE DEBRIS PADA KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI PALLIPIS POLEWALI MANDAR eka dewi kartika; salma laitupa; asrullah asrullah
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 8, No 2 (2023): MITZAL, Volume 8, Nomor 2, November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/mitzal.v8i2.4807

Abstract

This research analyzes the legal aspects of marine debris management in Kab. Polewali Mandar, especially in the Pallipis Beach tourist area. Management of marine debris or marine debris needs to be implemented as a form of responsibility for the regional government which has the authority to fulfill the Main Performance Indicators for Marine Debris management through a program to clean up marine debris and develop coastal aquaculture, which is a structured program which is a national movement from the center to the regions. The form of participation of women living in the Pallipis coastal tourism area in reducing marine debris is by having marine debris management skills by categorizing marine debris, first mega debris with the 2R (reuse and repair) management method and marine debris with the category micro debris with the 4R management method (reuse, repair, refill, recycle).