Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Restorative Justice Jurnal Hukum Unsulbar
Sitti Mutmainnah Syam
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NAHDATUL ULAMA Dian Furqani Tenrilawa; Sitti Mutmainnah Syam; Ahmad Arif Syarif; Andi Aprasing
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2960

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama tentang penerapan syari’at Islam menjadi konstitusi di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki corak pemikiran moderat Pemikiran organisasi ini memiliki relevansi untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan syar’iat, selanjutnya jenis penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh berasal dari hasil interview dan library research. adapun sumber data penelitian ini adalah anggota maupun pengurus Nahdlatul Ulama Makassar di Makassar, selain itu tekhnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui beberapa tahap, yaitu mengorganisasi data, koding data, editing, interpretasi lalu menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Nahdlatul Ulama menginginkan syari’at di terapkan di Indonesia, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak terlalu menuntut adanya formalisasi syari’at dalam konstitusi di Indonesia, Islam diharapkannya menjadi spirit dalam menjaga etika dan moral dalam bernegara, aplikasi syari’at secara tekstual dilakukan dalam civil society, tidak dalam Nation-State.
ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Tiara Arfadila; Putera Astomo; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5748

Abstract

Defisit anggaran adalah pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Defisit anggaran merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencermikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene diantaranya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, tingginya beban belanja pegawai, perencanaan anggaran yang terlalu optimis, serta lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan APBD. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran diantaranya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, pengembangan sektor pariwisata, efisiensi belanja dengan mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA Lisharyani; Salma Laitupa; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksebilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasanya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.
Analisis Resentralisasi Sebagai Kemunduran Otonomi Daerah Di Indonesia Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6140

Abstract

Decentralization has become an agenda in response to the hopes of the people who want equitable development results for all Indonesian people. The implementation of decentralization is the result of a long struggle for democracy, starting from the Dutch colonial era which implemented centralized government to the reform phase which made decentralization the main agenda for equitable development. However, several recentralization policies after decentralization have produced many positive results in the implementation of development, therefore this research outlines the forms of recentralization which indicate a decline in the implementation of regional autonomy and a decline in regional autonomy and decentralization in accelerating regional development. The research method used is normative legal research or what is known as doctrinal law or library legal research. The results of this research show that several regional authorities were taken over by the central government, such as the authority of regional governments in granting mining permits was eliminated. Changes in regulations regarding the authority to determine regional tax rates also narrowed the space for Regional Governments to manage their regions, as well as Special Autonomy for Papua as a grant. wider authority for the province and the Papuan people to regulate and manage themselves within the framework of the Republic of Indonesia, now some of its authority has been withdrawn to the center, the center can now bypass the regional government and the Papuan People's Assembly (MRP) in carrying out the expansion of the province. A number of these policies have the potential to reduce the initiative and creativity of regional governments and local communities. The shift from a centralized paradigm to decentralization which was fought for a long time to manage the country back to a centralized one due to the withdrawal of some of these authorities, the withdrawal of a number of authorities which were once given to the regions by the center is a setback in democracy in Indonesia.
Co-Authors Ahmad Arif syarif Andi Aprasing Dian Furqani Tenrilawa Lisharyani Putera Astomo Salma Laitupa Tiara Arfadila