Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Rinaldi, Ferdian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan Ferdian Rinaldi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagaimana proses menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. sistem peradilan pidana hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi.. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.
Independensi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Rinaldi, Ferdian; Wibowo, Ari; Fani, Ryan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13308851

Abstract

Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Independensi jaksa penuntut umum ketika menangani perkara yang pelaku atau terdakwanya berasal dari kejaksaan saat ini masih menuai perdebatan, dikarenakan dalam beberapa kasus oknum Jaksa didakwa atau dituntut ringan oleh Jaksa penuntut umum. Semestinya terhadap oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana didakwa atau dituntut lebih berat dari masyaraakat umum biasa, dikarenakan sebagai aparat penegak hukum diharapkan tidak melanggar hukum. Adapun Permasalahan bagaimakah Independensi Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara oknum Jaksa dan bagaimanakah upaya mewujudkan independensi Jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum dihubungkan dengan asas persamaan di muka hukum .Independensi Jaksa penuntut umum dalam menangani perkara oknum Jaksa harus mendapatkan perhatian khusus oleh kejaksaan, dikarenakan rentan terjadinya keberpihakan terhadap oknum Jaksa yang menjadi terdakwa, tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan sebagai sesame anggota kejaksaan tentunya berpengaruh terhadap tuntutan Jaksa. Dengan melakukan penuntutan secara profesional dan integritas Jaksa penuntut umum dapat mengubah kecurigaan atau sentiment negatif terhadap Jaksa penuntut umum, tentunya dapat melahirkan kepercayaan Masyarakat bahwa jaksa penuntut umum sudah menerapkan persamaan di muka hukum. Upaya mewujudkan independensi Jaksa penuntut umum dalam menegakan hukum dihubungkan dengan asas persamaan di muka hukum, diawali dengan membebaskan atau memerdekaan Jaksa penuntut umum dari interfensi baik dari atasan maupun pihak eksternal penguasa atau pemerintah.
Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Rinaldi, Ferdian
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.006 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i1.1450

Abstract

Tujuan penelitian ini: Pertama, menjelaskan pertanggungjawaban pidana petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal keterkaitan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, menjelaskan upaya apa yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkotika sebagai penanggung jawab penuh yang termasuk kategori medeplager (yang ikut serta). Mereka melakukan peredaran gelap narkotika kebanyakan karena faktor ekonomi dan buruknya mental para petugas. Menyikapi maraknya peredaran narkotika upaya yang telah dilakukan salah satunya peningkatan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan kualitas petugas melalui aktivitas program-program revolusi mental, yaitu mengubah mindset petugas pemasyarakatan, mencegah keterlibatan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Simpulan penelitian ini: Pertama, Undang-Undang tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan tidak ada yang mengatur tentang kewajiban pelimpahan berkas kasus dari majelis kode etik petugas Lembaga Pemasyarakatan ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses secara hukum ketika petugas terlibat peredaran narkotika telah dijatuhkan sanksi kode etik. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan telah melakukan upaya dalam bentuk rehabilitasi terhadap pemakai narkotika; mengadakan rotasi rutin bandar narkotika setiap tiga bulan; menempatkan pelacak sinyal agar para bandar tidak leluasa berkomunikasi menjalankan bisnis narkotika; mengadakan penggrebekan rutin setiap bulan; mencopot Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang ditempatnya menjadi peredaran narkotika; menjatuhkan hukum seberat-beratnyanya bagi sipir yang berkolusi dengan bandar narkotika; dan mencegah narkotika dengan pendidikan agama.
RUANG GERAK KEKUASAAN DALAM WADAH DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Wibowo, Ari; Ryan Fani; Ferdian Rinaldi; Nenggolan, Steven Endrow
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 23 No 2 (2024): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXIII:2:2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v23i2.573

Abstract

Kekuasaan dan demokrasi merupakan dua instrument yang saling berhubungan sebagai sarana untuk menyelenggarakan negara dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan semua elemen bangsa. Kekuasaan dan demokrasi yang dimaksud ialah dua instrument yang diikat oleh suatu batasan yang diatur dalam konstitusi negara, artinya penting untuk membatasi ruang gerak kekuasaan yang melekat pada penyelenggara negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Konsepsi demokrasi menjadi salah satu batasan dalam penyelenggaraan negara, dimana suatu pemerintahan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kendali kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan pada hakikatnya berada pada tangan rakyat yang diamanahkan kepada setiap pemimpin atau penguasa serta para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Perkembangannya yang terjadi saat ini, sebagai contoh di Indonesia, konsepsi demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat tidak jarang dilepaskan dari penyelenggaraan negara, kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan terkadang terpinggirkan oleh kepentingan penguasa negara dengan basis kepentingan pribadi atau entitas politiknya, seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyelenggara negara atau pemerintah yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, momentum pemilihan umum tidak jarang membuat oknum penyelenggara negara memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara, menggunakan agenda kerja sebagai sarana mempermudah akses terhadap publik seperti kampanye, dan penggunaan dana pemerintah untuk mendapatkan perhatian publik juga mendulang suara rakyat, selanjutnya korupsi menjadi salah satu yang juga masih menjadi permasalahan, perilaku koruptif dari waktu ke waktu mengalami penambahan dan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukan angka yang cukup memprihatinkan. Permasalahan sebagaimana tersebut di atas yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, lebih lanjut metode penelitian ang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, dengan luaran yang ditargetkan adalah publikasi ilmiah dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan konsep kekuasaan dalam bernegara dengan konsep demokrasi yang berbasis pada konstitusi negara.
Penyuluhan Hukum Dan Layanan Kesehatan Bagi Anak Sebagai Wujud Dari Perlindungan Anak Di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung Wibowo, Ari; Srijadi, Yana Kusnadi Srijadi; Rinaldi, Ferdian; Rahman, Erval Ade; Yudhakusuma, Dudi; Sekarrizki, Yayu Annisa; Ibrahim, Rifa Fatria; Hasan, Gamma Fathul
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13357977

Abstract

Kesadaran hukum dari orang tua dan layanan kesehatan bagi anak merupakan dua aspek penting dalam menjamin terwujudnya perlindungan anak yang merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Realitanya, berkaitan dengan kedua aspek tersebut belum banyak pihak memahami dan memberikan atensi akan pentingnya hal tersebut, hal ini salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi termasuk yang terjadi di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung. Dari hasil observasi, ditemukan kendala yaitu tingkat pemahaman hukum terkait perlindungan anak dan layanan kesehatan bagi anak yang masih belum maksimal. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua dan keluarga akan pentingnya perlindungan anak. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berupa pemberian penyuluhan hukum dan layanan kesehatan bagi anak yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab serta juga menggunakan media pembelajaran berupa leaflet. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, penting bagi orang tua dan keluarga untuk lebih memahami aspek hukum dan penting pula untuk menjamin kualitas kesehatan anak baik fisik maupun mental sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan perlindungan anak. Penyuluhan ini tentu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan harus terprogram dalam setiap rencana kerja sebagai wujud dari perlindungan anak.
Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law Ryan Fani; Ari Wibowo; Ferdian Rinaldi; Acep Muhammad Rizki
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i1.211

Abstract

Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah civil law system sehingga sumber hukum utamanya yakni Undang – Undang yang kedudukanya lebih tinggi dari yurisprudensi. Namun Faktanya, marak yurisprudensi di Negara Indonesia yang bersifat tetap dan mengikat, bahkan tak sedikit yurisprudensi yang menyampingkan sumber hukum Undang – Undang. Hakikatnya yurisprudensi dalam common law system sangat mengikat dan wajib diikuti oleh hakim – hakim berikutnya (karena sumber hukum utama di common law system adalah yurisprudensi). Seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law menerapkan sumber hukum yurisprudensi bersifat persusasive precedent namun seperti diketahui penerapannya lebih marak yang bersifat tetap dan mengikat. Berdasarkan hasil penelitian, pertama yakni kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia secara teori bersifat persuasive precedent (diakui sebagai sumber hukum namun dalam keadaan - keadaan tertentu saja, seperti pada saat terjadi kekosongan hukum atau dasar hukum yang sudah tidak efektif) karena hakikatnya Indonesia menganut civil law system yang mengutamakan sumber hukum Undang – Undang. hasil penelitian kedua, yakni melihat fakta empiris marak ditemui perkara – perkara pidana yang diputus dengan menyampingkan dasar hukum yang dinilai masih efektif keberlakukannya, sehingga sebetulnya secara sosiologis kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia telah bergeser paradigmanya, yakni yurisprudensi yang dikenal bersifat binding force of precedent seperti dalam sistem common law yang mengikat.
Kebijakan Hukum Pengelolaan Sampah di Desa Tarajusari Kabupaten Bandung Rinaldi, Ferdian; Rinjani, Diliya Mariam; Nurfadila; Rashifah, Rini
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70825/jptb.v7i1.2331

Abstract

The village of Tarajusari faces complex problems, including pollution of the Citalugtug River due to waste accumulation, low productive utilization of organic waste, and limited land for waste management by the government through the design of a number of policies. The Community Service Program (PKM) of Langlangbuana University employs a participatory and educational approach to address these issues through four main activities. The implementation methods include educational flagship activities and the distribution of Black Soldier Fly (BSF) maggot larvae to three RW units in Dusun 1 through practical training and technology transfer in bioconversion, as well as observing the limitations of waste management land through documentation and interviews with residents. The solutions implemented include designing appropriate technology policies for Black Soldier Fly (BSF) maggot cultivation to convert organic waste into economically valuable products, community-based river cleanup efforts to address environmental pollution, and systematic documentation for advocacy to secure land for a waste management facility from the local government. The program's impacts include increased environmental awareness among the community, strengthened social bonds through community-based cleanup efforts, transfer of bioconversion technology skills to 10 participants, and economic empowerment through the reduction of 20-30 kg of organic waste per RW per month in the two participating RWs. The program's sustainability is supported by community commitment, collaboration with the Environmental Agency, and a continuous consultation system through contact with the PKM team.
Implementation of restorative justice in criminal case settlement to overcome over capacity of correction institutions Rinaldi, Ferdian
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1647

Abstract

This research addresses the use of the restorative justice concept to address issues of overcrowding in correctional facilities. The implementation of coaching inmates and correctional students via an educational, rehabilitation, and reintegration-based correctional system is a responsibility of correctional institutions. However, excessive tamping power might lead to other, more complicated issues, making the coaching development now being implemented suboptimally. A restorative justice strategy is one that may be better suited for addressing the overcrowding in correctional facilities. This research employs a normative juridical methodology. The study's findings demonstrate that Indonesian correctional facilities' overcrowding of inmates may be addressed by using the restorative justice idea. By putting this idea into practice, the usage of criminal penalties in relevant laws and regulations may be reduced, allowing criminals to avoid constantly being placed in community facilities. With a variety of legal analysis techniques, research on restorative justice may still advance, giving scholars a fantastic opportunity to expand on the practice's ideas. In particular, the ability of Indonesian scholars to provide fresh insights on the development of Indonesian law.
Co-Authors Acep Muhammad Rizki Ari Wibowo Ari Wibowo Fani, Ryan Hasan, Gamma Fathul Ibrahim, Rifa Fatria Nenggolan, Steven Endrow Nurfadila Rahman, Erval Ade Rashifah, Rini Rinjani, Diliya Mariam Ryan Fani Sekarrizki, Yayu Annisa Srijadi, Yana Kusnadi Srijadi Yudhakusuma, Dudi