Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang dalam Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Anggota Aqil, Hasan Labiqul; Munandar, Moh. Aris
Unnes Political Science Journal Vol 4 No 1 (2020): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v4i1.42378

Abstract

Kaderisasi merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, terutama organisasi pengaderan seperti PMII, dengan adanya kaderisasi menandakan adanya kelanjutan dari sebuah organisasi. Kaderisasi yang merupakan proses kegiatan penyiapan, membina, serta mengasuh sumber daya manusia secara terdidik dan berkesinambungan, harapannya mampu menghasilkan kader yang dapat memimpin dengan baik untuk mengganti pemimpin yang lama serta membangun peran dan fungsi organisasi lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang dilaksanakan? (2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan dalam kaderisasi PMII ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa kaderisasi organisasi PMII berperan dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan anggota melalui program kaderisasi formal, nonformal, dan informal. Tahapan kaderisasi PMII terdiri dari tahap rekrutmen, pendidikan atau pelatihan, dan pengabdian. Dalam tahap pendidikan atau pelatihan khususnya bentuk kaderisasi formal mengenal jenjang kaderisasi. Diawali dengan MAPABA yang dilaksanakan di tingkat Rayon atau Fakultas, kemudian PKD yang dilaksanakan di tingkat Komisariat atau Universitas, dan PKL yang dilaksanakan langsung oleh Pengurus Cabang PMII Kota Semarang. Adapun metode yang sering digunakan oleh PMII Cabang Kota Semarang dalam melaksanakan kaderisasinya adalah diskusi dan juga distribusi kader. Regeneration is important in organizations, especially cadre organizations such as PMII, with the presence of cadre signification of the existence of an organization. The regeneration which is the process of preparing, developing and caring for educated and sustainable human resources, hopes to be able to produce cadres who can lead well to replace the old leaders and develop the role and function of the organization better.The purpose of this research is to find out:(1) How is the regeneration of PMII in the branch of Semarang City carried out? (2) How is the implementation of leadership training activities in PMII regeneration?. The research method used in this research is qualitative. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. The results obtained indicate that PMII organizational regeneration plays a role in improving student leadership capacity through formal, non-formal and informal regeneration programs. The stages of PMII regeneration consist of the stages of recruitment, education or training, and service. In the education or training stage, especially in the form of formal regeneration, recognize the level of regeneration. It starts with MAPABA which is carried out at the Rayon or Faculty level, then PKD is carried out at the Commissariat or University level, and PKL is carried out directly by the PMII Semarang Branch Management. The method that is often used by PMII Semarang City Branch in carrying out its regeneration is discussion and also the distribution of cadres.
PENGEMBANGAN SIKAP KEMANUSIAAN SISWA DALAM KEGIATAN PMR DI SMA N 1 DEMAK Matoha, Ali -; -, Suyahmo -; Munandar, Moh. Aris
Unnes Civic Education Journal Vol 1 No 2 (2015)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemanusiaan merupakan sebuah sikap  universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Dalam menerapkan sikap kemanusian pada generasi muda dapat dilakukan melalui kegiatan PMR. Dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan PMR SMA N 1 Demak dilakukan dengan menghayati dan mengamalkan pancasila yaitu dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, melalui kegiatan kemanusiaan proses penyerapan nilai-nilai kemanusiaan dapat dicerna oleh siswa dengan rasa, hati nuraninya, akal dan kehendaknya untuk berbuat baik dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan maka siswa dapat terbiasa melakukan hal-hal yang baik sehingga dengan pengelolaan jiwanya akan menghasilkan kehendak, sikap dan perbuatan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan begitu proses pengembangan sikap kemanusiaan dapat terus dibina dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang secara langsung siswa mampu merasakan dan berbuat untuk kemanusiaan sehingga mampu menumbuhkan manusia yang adil dan beradab terhadap sesamanya.
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEREMPUAN DESA TASIK AGUNG DALAM BERPARTISIPASI POLITIK Hidayah, Nur; Munandar, Moh. Aris
Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 1 (2016)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik sebagai kontribusi akan keikutsertaan warga dalam masalah – masalah politik di lingkup masyarakatnya, dengan mendukung atau menolak, serta membantu atau melawan dan seterusnyaMemberikan suara dalam pemilihan umum merupakan suatu tindakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi politik, selain itu ikut serta menjadi anggota dari salah satu partai politik tertentu mewujudkan kepedulian perempuan terhadap partisipasi politik. Kepedulian perempuan semakin nampak dengan ikut serta dalam mensosialisasikan memberikan gambaran atau mengajak warga yang lainnya pada saan mendekati pemilihan umum agar bisa ikut turut serta memberikan suaranya melalui hadir ke TPS setempat yang sudah di sediakan. Partisipasi politik perempuan ini mampu mengubah peran perempuan di dalam masyarakat dalam berorganisasi.
PENANAMAN KEDISIPLINAN MELALUI KEGIATAN KEPRAMUKAAN DI SMA N 1 KUTOWINANGUN Afiani, Yanuarini Esha; Sumarto, Slamet; Munandar, Moh. Aris
Unnes Civic Education Journal Vol 2 No 1 (2016)
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanaman kedisiplinan di sekolah ditujukan agar semua individu yang berada di dalamnya bersedia dengan suka rela mematuhi dan mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku tanpa paksaan. Apabila setiap siswa dapat mengendalikan diri dan mematuhi semua norma-norma yang berlaku maka hal itu dapat menciptakan lingkungan dan pengalaman yang positif pada siswa, agar proses pertumbuhan fisik, emosional, intelektual dan sosialnya dapat berlangsung dengan baik, sehingga menjadi manusia yang dewasa sesuai dengan umur, status dan lingkungan sekitar. Kesadaran untuk menanamkan kedisiplinan siswa dapat ditumbuhkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah salah satunya kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan dapat membiasakan siswa untuk bertindak disiplin melalui kegiatan yang diadakan.
Dynamics of Poverty in Indonesia: Political Economic Analysis Lestari, Dwi Puji; Febrianti, Abida Nahar; Nurmutaqin, Erlita Amalia; Munandar, Moh. Aris; Uddin, Hafiz Rafi
International Journal of Sustainability in Research Vol. 2 No. 2 (2024): March 2024
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijsr.v2i2.1475

Abstract

Poverty is a social phenomenon caused by economic factors. Poverty is the economic inability to meet basic food and non-food needs. One of the things that can determine and measure poverty is expenditure. For a long time, poverty has been a major problem in Indonesia. The incidence of poverty increased by more than a third during the crisis compared to the pre-crisis period. Meanwhile, Indonesia has experienced significant social and political changes along with increased democracy, decentralization of government, and increased transparency compared to the past. But poverty levels remain high based on various factors. This article concentrates on the problem of poverty which continues to increase even though many poverty alleviation programs have been created by the government.
Beyond Legal Frameworks: Uncovering the Hidden Impact of Gender Violence in Indonesia’s 2024 Political Recruitment Lestari, Puji; Niravita, Aprila; Arditama, Erisandi; Suran Ningsih, Ayup; Munandar, Moh. Aris; binti Jamil @ Osman, Zuraini
Jurnal Suara Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v7n2.p350-378

Abstract

The violent dynamics of gender, power, and politics synergistically undermine the political recruitment participation of women in Indonesia. Victims are often unaware of the oppressive power structures disguised as social norms, which continue to marginalize women's roles in politics. This research aims to identify the types of discrimination faced by women during the recruitment process for the 2024 legislative elections and to analyze the effectiveness of existing legal regulations in eliminating these obstacles. The study employs a normative doctrinal research approach by analyzing legislation, policies, and recruitment documents related to gender-based political representation. The analysis is further supported by theoretical frameworks concerning symbolic violence and gendered power relations. The study finds that systematic discrimination is perpetrated through “invisible” power structures that maintain a gap between formal legal protections and actual societal practices. Although the law provides a constitutional quota of 30% for women’s representation, symbolic and structural violence continues to suppress meaningful political participation. Legal frameworks tend to emphasize procedural equality, thereby failing to eliminate entrenched discriminatory practices. The study advocates for regulatory reforms that go beyond formal equality to ensure substantive and meaningful political inclusion of women in Indonesia. Keywords: Gender discrimination; Political recruitment; Symbolic violence.
Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula melalui Preferensi Politik Media Sosial pada Pemilu 2024: Incerasing the Political Participation of Beginning Voters through Social Media Political Preferences in the 2024 Election Ummah, Siti Muslikhatul; Munandar, Moh. Aris; Arumsari, Nugraheni
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 6 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i6.6832

Abstract

This article focuses on social media activities by beginning voters at SMAN 12 Semarang City for forming their political preferences of the 2024 election. Social media activities are one way to fulfill information needs, including political information, especially ahead of the 2024 election. The purpose of the article is to report the benefits of social media in providing political preferences to beginning voters to determine their choice in the 2024 election. The method of implementing this activity is carried out socialization to class XII students. The output of this activity is in increasing beginning voters' knowledge of political actors participating in the election through the use of social media.
Recess Analysis as An Aggregation of Interests Ananda, Salsha; Munandar, Moh. Aris; Sunarto, Sunarto; Setiawan, Wahyu Benny Mukti
Unnes Political Science Journal Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v8i1.9610

Abstract

In a democratic society, one of the functions of the government is the aggregation of interests. One way to implement interest aggregation in political parties is through the conduct of recess, which is a period during which members of parliament or Regional Legislative Council (DPRD) and National Legislative Council (DPR) engage in activities outside of sessions, commonly referred to as working visits. Research results indicate how the process and flow unfold during recess activities conducted by members of the GERINDRA party faction in the Central Java province. Members of the council involved in recess activities are equipped with recess materials, which are also provided to the constituents present in the respective electoral districts ( DaPil ). During the implementation of recess activities, there is a process of absorbing aspirations, collecting aspirations, and evaluating implemented aspirations or proposals. Furthermore, obstacles arise during the recess activities, and specific strategies are employed by members of the DPRD GERINDRA party faction in the Central Java province in implementing interest aggregation.
Hamdan Zoelva's Political Thoughts in the Book Constitutional Struggle Andjani, Alifia; Munandar, Moh. Aris; Beny Mukti Setiyawan, Wahyu; Hardi Saputro, Iwan
Unnes Political Science Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v8i2.16030

Abstract

Political thought has a crucial role in determining policies and shaping the ideal social order. In Indonesia, various ideologies are present, including Pancasila as the foundation of the state as well as the concepts of pluralism, nationalism, and democracy. Hamdan Zoelva's thought emphasizes the importance of the constitution as the basic norm of the state of law and the protector of human rights. Hamdan criticized liberalism and capitalism which he considered could erode the values of Pancasila in Indonesia's political and economic system. In his book Constitutional Struggle, he warns that the dominance of capitalism must be controlled according to the principles of Pancasila. This research aims to 1) understand Hamdan Zoelva's political journey, and 2) find out the causes of his political thinking about the constitution. The research data includes primary and secondary sources, processed through interviews and documentation. The validity of the data was checked by examining Hamdan's background, such as his curriculum vitae, education, influence, and political and cultural conditions at the time. The results of the study show that Hamdan Zoelva sees the constitution as the will of the people that must be respected. He emphasized the role of the Constitutional Court (MK) in maintaining the balance of power and protecting human rights. However, Hamdan criticized the amendment to the 2024 Constitutional Court Law which he considered threatening the independence of judges.
Political ethics in Indonesia: A study of political ethics of digital citizenship in the 2024 election Arditama, Erisandi; Lestari, Puji; Munandar, Moh. Aris
Journal of Educational Social Studies Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jess.v13i1.1492

Abstract

This article focused on examining the political ethics of digital citizenship in Indonesia in the digital era at a time of technological and scientific progress, specifically in the context of the 2024 election. Changes supported by advances in information technology have also shaped the political character of each individual in the digital era. There are many negative as well as positive things that arise, making it an interesting discourse to research. This descriptive qualitative research explored data through in-depth interviews and reviewing literature sourced from books and articles and analyzed the content and conversations of digital citizens on social media Instagram ahead of the 2024 elections. The research results showed a shift in the political ethics of Indonesian citizens in the digital realm towards a better direction. Even though there was still a lot of conflict, disputes, commotion in the digital world in the 2024 election. Sharp discourse in the digital world in the 2024 Election, which was accompanied by data-based campaigns, was in line with the concept of worldly ethics initiated by Hannah Arendt. This concept can also be a solution to overcome the negative side of digital politics, including in the 2024 elections. Moreover, the existing dynamics of digital politics were based on non-primordial political ethics, that is, they are not accompanied by narratives of identity politics among citizens.