Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arfa; Heryanti; Sahrina Safiuddin; Nur Intan; Jumiati Ukkas; Ramadan Tabiu; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i2.14

Abstract

Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan MK Tahun 2015 serta pengaruh peran lembaga adat tersebut terhadap pengelolaan hutan adat terutama dalam mempertahankan eksistensi hutan adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitain yaitu Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat.Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score: Pengabdian Lade Sirjon; Arfa; Yan Fathahillah Purnama; La Patuju; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; Wahyu Aliansyah; Muhamad Syukri; La Ode Muhammad Ichsan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3749

Abstract

This community engagement program aimed to enhance criminal law literacy regarding consumer protection among beginner micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Puday Village, Konawe Regency. The initiative addressed the significant lack of understanding related to the obligations and risks stipulated under Indonesian consumer protection law, particularly the principles of strict product liability as regulated in the Consumer Protection Act (UUPK). The intervention was structured using a Community Action Research approach, combining direct educational sessions, pre- and post-tests, and participatory discussions to evaluate cognitive and affective changes among participants. Quantitative results revealed a substantial improvement in knowledge, with the average N-Gain Score reaching the “high” effectiveness category (0.75), indicating a strong increase in legal literacy and risk mitigation capabilities. Qualitatively, participants showed not only theoretical advancement but also a motivational shift toward implementing best practices in legal compliance, such as improving product information, service standards, and initial steps toward business legality. The program’s holistic model demonstrates the effective transfer of complex legal concepts into practical solutions and highlights the university’s role in supporting local MSMEs’ resilience.