Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif
Arfa
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arfa; Heryanti; Sahrina Safiuddin; Nur Intan; Jumiati Ukkas; Ramadan Tabiu; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i2.14

Abstract

Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan MK Tahun 2015 serta pengaruh peran lembaga adat tersebut terhadap pengelolaan hutan adat terutama dalam mempertahankan eksistensi hutan adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitain yaitu Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat.Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.
Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score: Pengabdian Lade Sirjon; Arfa; Yan Fathahillah Purnama; La Patuju; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; Wahyu Aliansyah; Muhamad Syukri; La Ode Muhammad Ichsan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3749

Abstract

This community engagement program aimed to enhance criminal law literacy regarding consumer protection among beginner micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Puday Village, Konawe Regency. The initiative addressed the significant lack of understanding related to the obligations and risks stipulated under Indonesian consumer protection law, particularly the principles of strict product liability as regulated in the Consumer Protection Act (UUPK). The intervention was structured using a Community Action Research approach, combining direct educational sessions, pre- and post-tests, and participatory discussions to evaluate cognitive and affective changes among participants. Quantitative results revealed a substantial improvement in knowledge, with the average N-Gain Score reaching the “high” effectiveness category (0.75), indicating a strong increase in legal literacy and risk mitigation capabilities. Qualitatively, participants showed not only theoretical advancement but also a motivational shift toward implementing best practices in legal compliance, such as improving product information, service standards, and initial steps toward business legality. The program’s holistic model demonstrates the effective transfer of complex legal concepts into practical solutions and highlights the university’s role in supporting local MSMEs’ resilience.
Co-Authors Heryanti Jumiati Ukkas La Ode Muhammad Ichsan La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Muhamad Syukri Nur Intan Ramadan Tabiu, Ramadan Sahrina Safiuddin Wahyu Aliansyah Yan Fathahillah Purnama