Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Yan Fathahillah Purnama
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/f08a9m16

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam upaya mengatasi disparitas pemidanaan yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menelaah kriteria penentuan pidana yang mencakup kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dan dampak sebagai parameter objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA 1/2020 menyediakan kerangka pemidanaan yang terstruktur melalui kategorisasi berbeda untuk Pasal 2 (empat kategori) dan Pasal 3 (lima kategori), serta evaluasi terukur terhadap tingkat kesalahan dan dampak. Secara fungsional, pedoman ini menciptakan keseimbangan antara konsistensi putusan dan fleksibilitas hakim melalui pemberian rentang hukuman yang mempertahankan ruang diskresi. Penerapan PERMA 1/2020 berkontribusi pada penguatan independensi hakim, peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi, dan pengurangan disparitas pemidanaan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
Implikasi Hukum Apabila Pancasila Di Abaikan Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Risman Setiawan; Yan Fathahillah Purnama
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i4.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Implikasi Hukum yang timbul jika Landasan Filosofis tidak diperhatikan Pada Pmbentukan Undang-Undang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implikasi hukum yang timbul jika Pancasila sebagai Landasan Filosofis diabaikan dalam pembentukan undang-undang maka undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebab Pancasila merupakan unsur-unsur pokok yang dijabarkan dalam setiap pasal-pasal UUD NRI 1945, hal tersebut dapat  menjadi dasar pengujian undang-undang (Judicial Review) oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Pancasila haarus menjadi rujukan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memastikan bahwa materi yang hendak diatur tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score: Pengabdian Lade Sirjon; Arfa; Yan Fathahillah Purnama; La Patuju; La Ode Muhammad Kaisar Demaq; Wahyu Aliansyah; Muhamad Syukri; La Ode Muhammad Ichsan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3749

Abstract

This community engagement program aimed to enhance criminal law literacy regarding consumer protection among beginner micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Puday Village, Konawe Regency. The initiative addressed the significant lack of understanding related to the obligations and risks stipulated under Indonesian consumer protection law, particularly the principles of strict product liability as regulated in the Consumer Protection Act (UUPK). The intervention was structured using a Community Action Research approach, combining direct educational sessions, pre- and post-tests, and participatory discussions to evaluate cognitive and affective changes among participants. Quantitative results revealed a substantial improvement in knowledge, with the average N-Gain Score reaching the “high” effectiveness category (0.75), indicating a strong increase in legal literacy and risk mitigation capabilities. Qualitatively, participants showed not only theoretical advancement but also a motivational shift toward implementing best practices in legal compliance, such as improving product information, service standards, and initial steps toward business legality. The program’s holistic model demonstrates the effective transfer of complex legal concepts into practical solutions and highlights the university’s role in supporting local MSMEs’ resilience.