Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.947

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Studia Legalia Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro

Novalia Pertiwi

Unknown Affiliation

Author-ID : 6120465

Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat Novalia Pertiwi; Annisa Azzahrah Burhan
Journal of Studia Legalia Vol. 4 No. 01 (2023): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v4i01.66

Program kepatuhan persaingan usaha merupakan langkah pencegahan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat . Program kepatuhan persaingan usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penerapan program persaingan usaha diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha. Penerapan program ini diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022, dimana diharapkan program ini dapat mencegah perusahaan melanggar undang-undang. Efektivitas program ini belum diketahui dapat mengatasi permasalahan persaingan usaha tidak sehat jika program ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sejak dikeluarkannya peraturan ini, tidak serta merta diikuti oleh perusahaan. Program ini akan terlaksananya jika perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan program kepatuhan dan juga diperlukannya sifat aktif dari KPPU sehingga program ini efektif. Pengenaan keringanan denda terhadap pelanggaran persaingan usaha akan berakibat terhadap efek jera bagi pelaku usaha. Sehingga tujuan KPPU tidak dapat tercapai untuk mencegah praktik pelanggaran persaingan usaha.

Rancang Bangun Antena Mikrostrip Array 1x8 Elemen Patch Rectangular untuk Aplikasi WLAN Novalia Pertiwi
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v18n1.2578

Intisari — Penelitian ini membahas tentang rancang bangun dan implementasi antena microstrip array dengan 8 elemen patch rectangular untuk aplikasi WLAN (Wireless Local Area Network) dengan frekuensi kerja 2.4 GHz. Parameter yang menjadi keunggulan dari antenna ini berfokus pada peningkatan gain antenna. Konfigurasi Array dipilih karena mampu menaikan gain dari antenna terutama untuk aplikasi WLAN. Antena tersebut tersusun atas patch yang berbentuk persegi dengan menggunakan teknik pencatuan insert-feed. Pada bagian substrate menggunakan material FR-4 epoxy, dengan nilai konstanta dielektrik 4.4. Setelah desain antenna dengan elemen tunggal bekerja sesuai kriteria yang diinginkan, kemudian antenna tersebut akan disusun menjadi array 1x8. Setelah proses perancangan, desain antenna di fabrikasi dan dilakukan pengukuran menggunakan Signal Generator dan Vector Network Analyzer (VNA). Parameter antenna yang dianalisis adalah return loss, Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), bandwidth, gain dan pola radiasi. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai return loss -18.13 dB, bandwidth 55 MHz, VSWR 1.28, impedansi 58.5 Ω, pola radiasi directional, dan gain 6.81 dB. Hasil pengukuran antenna yang diperoleh menunjukkan kesesuaian dengan hasil simulasi. Kinerja antena juga dievaluasi melalui pengukuran praktis menggunakan perangkat pengujian Radio Frequency (RF), dan hasil pengukuran juga menunjukkan kesesuaian yang cukup baik dengan simulasi. Hasil ini menunjukkan bahwa desain antena microstrip array dengan 8 elemen patch rectangular berhasil dirancang dan direalisasikan dengan baik. Kata kunci: Antena Microstrip, Return loss, impedansi, pola radiasi dan Gain.

Reformulation of Investigation Arrangements On Corruption In Law No. 31 of 1997 on Military Justice In Indonesia Novalia Pertiwi; Nurini Aprilianda; Faizin Sulistyo
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 3 (2024): IJHESS DECEMBER 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i3.1414

This study examines the reformulation of the regulation of investigation of corruption committed by members of the military within the framework of Law No. 31 of 1997 on Military Justice. The main purpose of this study was to analyze the urgency of the KPK's involvement in the investigation of military corruption cases and to formulate a more effective reformulation of legal arrangements. This study uses the type of normative research with reference to the theory of justice, the theory of legal certainty, and the theory of Criminal Law Policy, using the approach of legislation (Statute Approach) and conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of research conducted by the author shows that the involvement of the KPK can increase the transparency and effectiveness of law enforcement in cases of military corruption. Furthermore, because the existing military justice system has not been fully able to handle the complexity of corruption, especially due to the lack of involvement of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the investigation process. thus, reformulation is needed to create an investigation system that is more fair, responsive, and consistent with the principle of "equality before the law", by adding a special provision in the military justice law that explicitly regulates the investigation of corruption committed by members of the military by including the role of the KPK in regulating the investigation of corruption. With this change, the investigation process runs more transparently and reduces the potential for conflicts of interest that may arise when military institutions investigate corruption cases in their own environment while law enforcement for corruption crimes in the military environment is expected to run more comprehensively, and strengthen the integrity of State defense institutions.