Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Evolusi Strategi Diplomasi Lingkungan Indonesia dalam Penanganan Transboundary Haze Pollution: Dari AATHP Menuju ACC THPC Sahlawati Sahlawati; Siti Dzuhra; Munzal Satria Wahyudi; Ibnu Phonna Nurdin; Katong Ragawi Numadi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2518-2533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana evolusi strategi diplomasi lingkungan Indonesia dalam penanganan polusi kabut lintas batas dari AATHP menuju ACC THPC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sangat penting untuk menjadi kerangka kerjasama dalam upaya menyelesaikan permasalahan kabut asap lintas batas. Semua lembaga dituntut untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan kabut asap lintas batas. Pada 2026, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan yang masuk dalam Alert Level 3. Ketika sudah memasuki level tersebut, maka prosedur yang harus dipenuhi antara lain monitoring, penilaian, dan respon darurat bersama. Prosedur tersebut dapat dilakukan dengan cara menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, dan langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, respon darurat nasional, pemadaman api yang dilakukan melalui operasi berskala luas, intensifikasi kerja sama lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta, dan komunitas lokal, kepada Sekretariat ASEAN sebagai kantor interim ACC THPC. ACC THPC belum beroperasi penuh, namun demikian segala upaya respon cepat terhadap kebakaran hutan dan lahan pada 2026 dilakukan sudah sejalan dengan respon jika suatu negara sudah berada pada Alert Level 3. Dari AATHP menuju ACC THPC didukung dengan permasalahan kebakaran hutan di Indonesia saat ini, salah satu langkah yang diperlukan adalah dengan beroperasi secara penuh ACC THPC sesegara mungkin.
Evaluating The Implementation of The Maputo Protocol in The Protection of Women's Rights in Kenya Katong Ragawi Numadi
Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.2.2024.245-266

Abstract

The Maputo Protocol is the most progressive provision specified by the African Nations regarding the importance of women's protection. The content of the protocol was agreed upon by the board of the African Union in Maputo, Mozambique, in July 2003. Entering twenty years of implementation in 2023, 44 of 55 governments of the African countries have committed to protecting women's rights based on the protocol's provisions. Kenya has only ratified the protocol since 2010, which is relatively new compared to the other African countries. This research aims to explain and evaluate the implementation of the Maputo Protocol in Kenya from its ratification in 2010 until the end of 2023. This research uses a qualitative method to gain a comprehensive understanding by analyzing any information from official documents, previous research, related journals, news reports, and other secondary sources. The results show a huge commitment from the government, agencies, institutions, and the Kenyan community to improve women's conditions by supporting the protocol's implementation. As a result, women's rights in the country have shown some progress in recent years. However, some problems related to gender inequality still exist and need to be the primary concern of the government and the people of Kenya. Keywords: Maputo Protocol, Women’s Rights, Kenya   Protokol Maputo merupakan aturan mengenai perlindungan perempuan yang berlaku di kawasan Afrika. Pemberlakuan protokol disepakati oleh negara-negara anggota African Union di Maputo, Mozambik, pada Juli tahun 2003. Memasuki dua puluh tahun implementasi Protokol Maputo pada tahun 2023, sebanyak 44 dari 55 negara Afrika telah menyatakan komitmennya untuk melindungi hak-hak perempuan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan protokol. Kenya merupakan salah satu negara yang baru meratifikasi Protokol Maputo pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi implementasi Protokol Maputo di Kenya sejak meratifikasi pada tahun 2010 sampai 2023. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif dengan menganalisis berbagai informasi terkait dari dokumen kenegaraan, penelitian sebelumnya, jurnal, berita, dan sumber-sumber sekunder lainnya. Secara umum, diketahui bahwa sejak meratifikasi Protokol Maputo, Kenya telah menunjukkan beberapa progres perlindungan hak asasi perempuan. Kendati demikian, berbagai permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender masih terjadi dan patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan komunitas masyarakat di Kenya.  Kata-kata Kunci: Protokol Maputo, Perlindungan Perempuan, Kenya