Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Ma'had Aly and the Future of Islamic Higher Education: Bridging Tradition and Modernity in Indonesia’s Islamic Religious College System Supriyanto, Supriyanto; Waseso, Hendri Purbo; Albar, Mawi Husni; Zain, Muhammad Fuad; Husnayain, Faizul
Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Progressive Islamic Education
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59373/kharisma.v4i2.119

Abstract

The issuance of PMA No. 71 of 2015, later revised as PMA No. 32 of 2020, formally positioned Ma’had Aly within Indonesia’s pesantren-based higher education system. This policy marked a significant transformation by integrating traditional Islamic scholarship with formal academic standards under the Islamic Religious Higher Education (PTKI) framework. The study aims to analyse the management dynamics, educational quality, and strategic role of Ma’had Aly in strengthening the national Islamic higher education ecosystem. Employing a qualitative phenomenological approach, data were collected through interviews, focus group discussions, and direct observations at three leading Ma’had Aly institutions: Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, Hasyim Asy’ari Tebuireng, and Iqna Ath Tholibin Rembang. The findings indicate that Ma’had Aly remains structurally dependent on the traditional pesantren model, where kiai hold central authority in governance and academic orientation. Despite the strength of classical Islamic pedagogy, which uses methods such as sorogan and bandongan, graduates often face limitations in professional and research skills compared to PTKI students. The study highlights the strategic potential of Ma’had Aly as a bridge between classical Islamic learning and modern higher education. Integrating practical competencies, research capacity, and institutional collaboration with PTKI is essential to enhance its academic relevance and societal impact, ensuring Ma’had Aly contributes effectively to the development of Indonesia’s Islamic intellectual landscape.
Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah: Perspektif Keadilan dan Pemerataan Akses Pendidikan Sekarinasih, Anggitiyas; Arif, Mahmud; Waseso, Hendri Purbo
Jurnal Kependidikan Vol. 13 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jk.v13i3.15549

Abstract

Pendidikan inklusif menjadi isu strategis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan dasar, namun pelaksanaannya di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Ketimpangan sumber daya, kapasitas guru, serta persepsi sosial terhadap anak berkebutuhan khusus memperlihatkan bahwa prinsip keadilan yang diamanatkan belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dari perspektif keadilan distributif dan substantif guna menilai kesetaraan dan pemerataan akses pendidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan data primer berupa regulasi nasional dan daerah seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, KMA No. 1 Tahun 2024, dan Perda Jateng No. 2 Tahun 2023. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian relevan dan publikasi ilmiah, kemudian dianalisis dengan teknik content analysis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi berbasis teori justice as fairness (Rawls) dan pluralism and equality (Walzer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusif di Indonesia baru mencapai tahap normatif-administratif dan belum menyentuh keadilan substantif, karena masih terdapat ketimpangan distribusi sumber daya antarwilayah serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Selain itu, banyak sekolah dan madrasah belum mampu menerapkan kurikulum adaptif serta asesmen diferensiatif karena keterbatasan pelatihan guru dan dana afirmatif. Budaya sekolah yang masih sarat stigma terhadap peserta didik disabilitas juga menjadi penghalang terciptanya ekosistem pembelajaran yang benar-benar inklusif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan melalui pendekatan equity-oriented policy design dengan strategi needs-based funding, penguatan kapasitas guru, serta pembentukan National Inclusive Education Council sebagai wadah koordinasi lintas kementerian. Reformasi ini diharapkan mampu mengubah pendidikan inklusif dari sekadar mandat hukum menjadi instrumen nyata bagi keadilan sosial yang berkelanjutan.