Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sriwijaya Law Review Veteran Law Review Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Thengkyang
Alip D Pratama
Universitas Sriwijaya
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbandingan Dinamika Oposisi di Indonesia dan Turki Dalam Perspektif Teori Demokrasi Konstitusional Alip Dian Pratama
Jurnal Tengkhiang Vol 3 No 1 (2019): Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia dan Turki memberikan sebuah kaidah baru bagi kedua Negara tersebut; bahwa demokrasi merupakan keniscayaan pada era kontemporer, dan penguatan budaya demokrasi secara bertahap melalui penguatan lembaga inti Negara, juga proses amandemen konstitusi yang berlangsung secara bertahap, merupakan sebuah ujung dari perjalanan kedua Negara tersebut. Relevansi kelompok oposisi, pasca menguatnya peran sipil di panggung utama politik, dan proses demiliterisasi yang berhasil di kedua negara, menjadi sebuah topik yang mulai banyak digali. Kultur politik Indonesia yang dikenal cair, sehingga batas antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi menjadi kabur, akan menjadi tema utama dalam tulisan ini. Sementara di Turki, besarnya wibawa dan wewenang Erdogan, apalagi setelah berhasil melalui proses amandemen konstitusi yang mulus, dengan menjadikan dirinya sebagai presiden Turki, dan berpotensi tetap menjabat hingga tahun 2030 nanti, membuat oposisi semakin terdesak, dan beberapa sekutu Erdogan yang sebelumnya menyukseskan agenda politik kaum islamis, tiba-tiba pecah dan mengambil posisi yang diametral terhadap Erdogan.
The Simultaneous Vacancy of the Definitive Regent and Vice Regent Positions in Muara Enim and Ogan Komering Ulu dedeng zawawi; Alip D Pratama; Hatta Azzuhri
Veteran Law Review Vol 6 No SpecialIssues (2023): April 2023
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.5834

Abstract

The condition of a vacancy in the Head of the Region position in a problem that occurred in Muara Enim and Ogan Komering Ulu becomes a unique issue in filling the position because the vacancy happened simultaneously in both the Regent and Vice Regent positions. Currently, in Muara Enim, the position is filled by an Acting Regent (Plt) who was appointed by the Regional People's Representative Council (DPRD) after the Vice Regent's election. However, there is currently a legal challenge in the State Administrative Court (PTUN) regarding the DPRD's appointment decision. For Ogan Komering Ulu Regency, the elected Regent and Vice Regent from the 2020 local elections, Kuryana Azis, passed away shortly after being inaugurated as Regent. Meanwhile, the Vice Regent, who had previously been a corruption defendant, was unable to perform his duties one day after the inauguration. Currently, the Governor has appointed the Head of the Department as the Acting Regent. However, Article 65 paragraphs (5) and (6) of the Local Government Law state that the Secretary of the Region (Sekda) should be the one to carry out the duties as the Acting Regent. "This research aims to provide an answer on the appointment process of the Regent and Vice Regent positions that are vacant simultaneously. This is because the Local Government Law and the Regional Head Election Law only regulate the vacancy of one position, either the Regent or Vice Regent. The method used in this research is a juridical-normative approach, with a combination of legislation analysis, case studies, and comparative approaches. The results of this research show that the appointment of a Substitute Regional Head follows the provisions of Law No. 23 of 2014, Law No. 10 of 2016, and Government Regulation No. 12 of 2018. The position of the Regional Head, Acting Regional Head, Acting Regent, Interim Regent, and Acting Officer is regulated under Law No. 23 of 2014, Law No. 30 of 2014, Law No. 10 of 2016, Government Regulation No. 49 of 2008, and Government Regulation No. 1 of 2018.  
Adat Law as a Foundation for Advancing Indonesian Agrarian Law to Maximise Societal Welfare Firman Muntaqo; Febrian Febrian; Alip Dian Pratama
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3710.pp376-392

Abstract

The evolution of agrarian law in Indonesia, particularly land law, must adhere to the constitutional mandate of promoting the welfare of the populace. This subject is compelling because existing studies predominantly address the legal-formal dimensions of customary land law without adequately examining its practical implications for public welfare. This research investigates whether the development of Indonesian land law is in accordance with the Agrarian Law and explores how to formulate legal frameworks that mitigate land disputes and conflicts related to the utilisation of Ulayat Land for development purposes. The objective is to present alternative recommendations for resolving national agrarian law issues, often diverging from constitutional directives. Employing a normative research method, this study draws on both legal and non-legal materials through philosophical, legislative, historical, conceptual, comparative, and futuristic lenses. The findings reveal that the current development of national agrarian law does not fully align with the Agrarian Law's mandate to enhance the welfare of the Indonesian people. Therefore, this research offers alternative legislative methods aimed at producing agrarian legal instruments that more effectively promote the prosperity of the Indonesian population.
PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Putri, Taufani Yunithia; Saputra, Citra Dewi; Merta, M. Martindo; Pratama, Alip Dian
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3153

Abstract

Pemanfaatan tanah sebagai benda berharga merupakan hak dari setiap masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati dari hasil pengelolaan tanh tersebut. Namun dalam kenyataanya, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, memberikan permasalahan tersendiri lantaran tidak sebandingnya rasio antara jumlah penduduk dan jumlah luas tanah. Selain itu faktor ketidakmampuan dalam melakukan pengelolaan tanah baik dari segi teknis, manajerial, dan finansial yang diawali dengan kegiatan jual beli yang berhubungan dengan objek tanah, menyebabkan banyaknya terjadi penelantaran tanah, sehingga berpotensi dapat mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah yang ditelantarkan. Penelantaran tanah yang kian banyak terjadi di wilayah Indonesia karena hal tersebut terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakangi baik dari segi administratif maupun dari segi finansial. Tentu perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap lahan dan potensi kawasan terlantar. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tahapan dari penertiban tanah terlantar serta mengkaji mengenai upaya pendayagunaan tanah terlantar tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan dampak yang baik dalam hal ketertiban administrasi pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penertiban kawasan dan tanah yang terlantar, serta disertai dengan pendekatan kontekstual. Dengan tujuan memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.Kata Kunci: Pendayagunaan Tanah; Penertiban Tanah; Peraturan Pemerintah; Tanah Terlantar
Co-Authors dedeng zawawi Febrian Febrian Firman Muntaqo hatta azzuhri Merta, M. Martindo Putri, Taufani Yunithia Saputra, Citra Dewi