Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.772
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berkala Perikanan Terubuk Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain Jurnal Gantang Sriwijaya Law Review Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Andalas Dental Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa dan Sastra Inggris Jurnal of Syiah Kuala Dentistry Society
Febrian Febrian
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERTIMBANGAN HUKUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI DALAM MANAJEMEN SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH Rizki Ramadhani; Febrian Febrian
Lex LATA Volume 2 Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.710

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas Pertimbangan Hukum Pengambilan Keputusan Direksi Dalam Manajemen Sistem Perekrutan Pegawai Perusahaan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan oleh direksi dalam manajemen system perekrutan pegawai perusahaan daerah.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Dalam menentukanPegawai.sistem perekrutan pegawai dalam suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui Penentuan Dasar Rekrutmen berupa Analisis Jabatan, Uraian Jabatan, Persyaratan Jabatan, Penilaian Jabatan dan Penggolongan Jabatan.Pelaksanaan perekrutan pegawai perusahaan daerah oleh Direksi dilaksanakan secara independent dan berdasarkan pertimbangan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan  yang mengatur pengelolaan tata kelola perusahaan daerah. Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Direksi, Perekrutan Pegawai, Perusahaan Daerah.
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN GIVE AWAY OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010) Marlina Widiyanti; Febrian Febrian; annalisa yahanan
Lex LATA Volume 2 Nomor 2, Juli 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i2.830

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away oleh PT.Garuda Indonesia sehingga dikatakan telah melakukan Praktik monopoli dan  persaingan Usaha tidak sehat dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha  Terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2010 mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away oleh PT.Garuda Indonesia (Persero) telah sesuai dengan Per Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Data yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Penelitian ini menggunakan teori keadilan (grand theory, teori hukum perjanjian (middle theory), dan teori hukum persaingan (applied theory).Hasil penelitian ini dibuktikan bahwa mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away PT.Garuda Indonesia kepada PT.Gaya Bella Diantama dan PT.Uskarindo Prima berdasarkan keputusan KPPU tentang persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan  Give Away  Haji oleh PT.Garuda Indonesia dapat dikatakan termasuk salah satu praktik diskriminasi persaingan sesuai dengan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan No. 23 /KPPU-L/2010 tentang dugaan adanya praktik diskriminasi dan Persekongkolan dalam pengadaan Give Away Haji Oleh  PT. Garuda Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam pelaksanaan Tender Give Away Haji Tahun 2007. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha  Terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2010 mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) terhadap PT.Gaya Bella Diantama dan PT.Uskarindo Prima telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 sesuai dengan kewenangan KPPU.Implikasi penelitian ini adalah perlu adanya penegakkan aturan KPPU dalam menegakkan perkara persekongkolan tender sebaiknya tidak lagi menggunakan pendekatan Rule of Reason melainkan pendekatan Per se Ilegal, hal ini dikarenakan pendekatan Per se Ilegal akan lebih memberikan kepastian hukum dan tentunya akan lebih meringankan tugas KPPU dalam menjalan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
Pre-Visit Perceives Imager: The Importance of Tourism Communication in the Digital Age Febrian Febrian
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Bisnis Terapan
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jabt.v4i1.170

Abstract

AbstractThis paper examines tourism communication that shows the importance of information on a destination in various platforms and also the role of forming a pre-visit image that is built in the minds of potential visitors. Promotional strategies can also reflect on the pre-visit perceived image as the main thing in seeing a destination. The development of media and platforms used to access pre-visit information apart from being a promotional media is also important to be seen as an initial filter for potential visitors before determining which destination they interested in.Keywords: Pre-visit, Tourism Communication, digital platform
Simulasi Waduk Sukaraja III, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur Febrian Febrian; Gatot Eko Susilo; Endro P Wahono
Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain Vol 4, No 3 (2016): Edisi September 2016
Publisher : Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sukaraja III’s reservoir is one of reservoir that is usefull to irrigate rice fields in Rawa Sragi II.  To optimize inflow and storage of Sukaraja III’s reservoir, simulation is needed to obtain how many area can be irrigated by optimize the objection function of reservoir.This study was conducted at Sukaraja village, and Negeri Jemanten, Margatiga District, East Lampung Regency. In this study, there’re three analysis, analysis of inflow, analysis of outflow and analysis about water balance. Analysis of inflow use Argoguruh’s weir discharge data 2005-2012. Analysis of inflow include Argoguruh’s weir runoff discharge and discharge of watershed Sukaraja III’s dam. Analysis of inflow include evaporation, maintenance flow, and water needs of the irrigation. Analysis about water balance is used to know how much the volume of reservoir which affected by inflow and outflow. Next, do the simulation to get the maximum area of field with meet two requirements. Reservoir water level should always be above 18 meters and must meet 80% reliability.From the analysis, the result for the largest total inflow in 2005 and the smallest total inflow occurred in 2006. Outflow for each year is different because it is influenced by planting different beginning period, the beginning of January and the beginning of December, and evaporation which caused by total area of reservoir inundation. Fields which can be irrigated with initial period of planting in early January is 4739 ha, and fields which can be irrigated with initial period of planting in early December is 5600 ha. This simulation meets 100% reliability and reservoir water level is always above 18 meters. Key word: simulation, inflow, outflow
Marketing Communication Strategies For Asap Tilapia (Oreochromis niloticus) Products In Tebing Tingg Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province Febrian Febrian; Zulkarnain Umar; Kusai Kusai
Berkala Perikanan Terubuk Vol 50, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/terubuk.50.1.1406-1416

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats in marketing smoked tilapia products in Tebing Tinggi Village, and analyze marketing communication strategies for smoked tilapia processing in Tebing Tinggi Village. This research was conducted in February 2021 at Tebing Tinggi Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This research was conducted with a qualitative approach because the problems related to humans are fundamentally dependent on observation. The data collected consists of primary and secondary data. Data collection was carried out in this study by interview, observation, and documentation, and for the determination of informants by Snowball Sampling with a total of 9 informants which included 2 village officials, 2 consumers, and 5 smoked tilapia fish processors. Asap Tilapia (Oreochromis niloticus) processors in Tebing Tinggi Village use the most effective form of communication, using Interpersonal Communication. Furthermore, the marketing communication mix used in Tebing Tinggi Village is Direct Marketing, Promotion, Personal Selling, Advertising and Public Relations.
Perancangan Suspensi Depan Prototipe Campagna T-Rex Car Febrian Febrian; Nazaruddin Nazaruddin; Syafri Syafri
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains Vol 5 (2018): Edisi 1 Januari s/d Juni 2018
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In designing a safe car while driving, there are many factors to watch out for, such as the suspension system design. In this research, the design of suspension is limited only to discuss the vehicle front suspension. The suspension design process starts from the selection of suspension type, followed by kinematic simulation using Suspension Analyzer v-2.4 software, and stress analysis simulation using Autodesk Inventor software when the vehicle is in braking and turning condition. The result of kinematic simulation of front suspension using Suspension Analyzer v-2.4 was found the change of camber wheel angle by -0.38o when maximum bump (30 mm) and 0.22o when maximum rebound (-30 mm). And the results of static analysis of front suspension components using Autodesk Inventor obtained minimum safety factor value of 1.96 in braking conditions and 1.58 in turn conditions. It was concluded that the front suspension system was still within safe limits.Keyword : suspension, static analysis, kinematic analysis, safety factor
Does Judge Has Ex Officio Rights In determining Mut’ah and Iddah? Sri Turatmiyah; Muhammad Syaifuddin; Annalisa Yahanan; Febrian Febrian; Arfianna Novera
Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss2.249.pp187-198

Abstract

The research aims to analyze the factors why the Religious Court judges do not use their ex officio rights in divorce lawsuits. In divorce case, the defendant who does not have any knowledge about divorce laws generally does not ask for mut'ah and iddah to the plaintiff.  The question of this research is what factors caused the judges of Religious Court in South Sumatera, especially Palembang and Kayuagung do not exercise the ex officio rights in determining the quality of mut'ah and iddah due to divorce. This research used normative juridical method with empirical juridical through statute approach and case approach. The results show that during 2017 the Religious Court of Palembang used only once its ex officio rightwhile the Religious Court of Kayuagung did it three times. The reasons are: the judges grant only the petitum of the petitioner solely for the reason that the defendant party does not file a counter-claim, in which judge’s reasoning is based on Article 178 paragraph (3) HIR/189 paragraph (3) RBG that the judge is prohibited from giving a verdict which is more than being petitioned known as the ultra petitum partium, the wife's side as the defendant never attended the hearing, the wife never gave an answer or response to the argument in the application of the plaintiff, the wife was not present in the verdict (verstek), the wife of nusyuz, (does not do her duties as wife) the husband is economically insufficient, the wife does not want to demand the maintenance of mut'ah and iddah, the judge sees the causality. This study suggests that judges should exercise their ex officio rights and give advice as well sufficient information to the wife in order to fulfill her rights and interests as the result of the divorce.
PENERAPAN E-AUDIT DALAM PEMERIKSAN PAJAK: STUDI KASUS PADA PT AA TAHUN PAJAK 2016 Febrian Febrian
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v2i1.519

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat wajib pajak ikut menggunakan teknologi Informasi dan komunikasi dalam melakukan pembukuan atau pencatatan nya yang dalam hal ini kita sebut sebagai Sistem Informasi. Ouput dari sistem informasi tersebut didominasi oleh data/informasi dalam format elektronik. Implikasi dari adanya data format elektronik tersebut, maka pemeriksa pajak harus dapat menangani data elektronik tersebut dan menggunakannya sebagai bukti audit dalam pemeriksan pajak. Untuk mendukung penanganan bukti audit elektronik tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan suatu pedoman yang disebut dengan “e-Audit” dalam rangka mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik serta mengolahnya sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan. Dalam tulisan ini, peneliti memaparkan bagaimana penerapan “e-Audit” untuk memperoleh data elektronik dan mengolah data tersebut dan membuatnya menjadi bukti kompeten yang cukup dalam Pemeriksaan Pajak pada PT AA tahun pajak 2016.
AUDIT DATA ANALYTICS DENGAN MS-EXCEL: USE CASE PEMERIKSAAN PAJAK Febrian Febrian
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i1.1238

Abstract

In Tax Auditing, the main activity carried out is the proof of examining the evidence. The Examination of this evidence is done by processing data received from Taxpayers. A growing issue is data from Taxpayers that are processed not only in the form of physical form but also in the form of electronic data such as general ledger. This encourages auditorsto develop Audit Data Analytics (ADA) to be able to perform a series of tests of the electronic data. At the same time, there is a tendency for auditors to use MS-Excel in almost all stages of auditing. Using design science method, this study proposes the artifact findings related to the MS-Excel model and instantiation for the implementation of ADA. The results show the framework for using MS-Excel technology artifacts in the form of steps (1) data preparation and data cleaning (2) application of data analytics (descriptive analytics, diagnostics analytics and predictive analytics). Dalam pemeriksaan pajak , kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengujian bukti. Pengujian bukti ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data yang diterima dari Wajib Pajak. Isu yang berkembang adalah data yang diolah dari Wajib Pajak tidak hanya berupa data dalam bentuk fisik, akan tetapi juga berupa data elektronik seperti pembukuan general ledger (buku besar). Hal ini mendorong pemeriksa untuk mengembangkan Audit Data Analytics (ADA) untuk dapat melakukan serangkaian pengujian dari data elektronik tersebut. Pada saat yang sama, terdapat kecenderungan pemeriksa untuk menggunakan MS-Excel dalam hampir semua tahap pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode design science research mengajukan temuan artefak yang berkaitan dengan model dan instantiasi (instantiation) MS-Excel untuk implementasi ADA. Hasil penelitian didapatkan kerangka penggunaan arterfak teknologi MS-Excel berupa langkah-langkah (1) data preparation dan data cleaning (2) penerapan data analytics (descriptive analytics, diagnostics analytics dan predictive analytics).
WEWENANG KETERANGAN AHLI BADAN PEMERIKASA KEUANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yenni Elvariza; Febrian Febrian
Lex LATA Volume 3 Nomor 3, November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i3.1405

Abstract

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi negara harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan pembuktian, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah karena pembuktian merupakan permasalahan yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dengan keterangan ahli BPK inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi; Apa saja kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab permasalahan. Peran Badan Pengawas Keungan sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana korupsi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari ideologi pemahaman Aparat Penegak Hukum serta kepentingannya yang sering multitafsir dalam memahami tindak pidana korupsi, Budaya masyarakat yang terpengaruh dari pola pendidikan serta kebiasaan dan Intervensi masyarakat. Bagi Auditor BPK dan Hakim diperlukan ketelitian auditor BPK dan hakim dalam setiap proses di persidangan dalam proses pembuktian; Bagi DPR, Pemerintah, Aparat penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam memahmi, membuat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi serta mengkedepankan hukum tanpa mengintervensi yang berakhir melemahkan proses penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan.
Co-Authors Alip D Pratama Alvin Setiawan Andra Laras Apriliana Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan Annisa Syifa Fauzia Arfianna Novera Aria Fransiska Desy Purnama Sari Deya Sumiyati Dimas Gusrizal Doris Apriyanti Endro Prasetyo Wahono Erick Prayogo Walton Fadma Rosita Firman Muntaqo Fitria Ambarsari Gatot Eko Susilo Gita Melinnia Sisiana Hidayati Hidayati Karina Karina Kosno Suprianto Kusai Kusai Lendrawati Lendrawati Lia Tuti Alawiah Marlina Widiyanti, Marlina Mercy Marcellina Muhammad Syaifuddin Muthia Larasati Nazaruddin Nazaruddin Nopita Sari Rana Rana Raynoldi Raynoldi Resti Tata Rahmasari Ridho Syaputra Rika Irma Yanti Rima Semiarty Rizki Ramadhani santi indriyani Sri Turatmiyah Suci Rahmasari SUCI RAHMASARI Sumriyah Sumriyah Syafri Syafri Wulan Octa Sari Yasica Nabila Yenni Elvariza Yurniwati Yurniwati Zen Zanibar Zulkarnain Zulkarnain