Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Penelitian Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora
Muhammad Rizal
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM MENARA TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN DI KABUPATEN KARANGANYAR Dewi Gilang Andila Sari; Asri Agustiwi; Muhammad Rizal
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 1: Juni 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i1.2602

Abstract

Di Kabupaten Karanganyar banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kabupaten Karanganyar memiliki Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi dari dinas telkomunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar. Guna menertibkan Menara telekomunikasi yang tidak berizin tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum menara Telekomunikasi tanpa izin. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kendala yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tanpa izin yaitu: pertama, keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi. Kedua, kurangnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Ketiga, Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik. Keempat, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
ANALISA AKIBAT HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar) Muhammad Taufiq Listiawan; Bintara Sura Priambada; Muhammad Rizal
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 9: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan ini adalah Untuk mengetahui Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar , serta untuk mengetahui dasar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Karanganyar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kuantitatif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa (1) penerapan sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak Pidana Pelanggar lalu lintas di kalangan pelajar sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalalu Lintas dan Angkutan Jalan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Co-Authors Asri Agustiwi Bintara Sura Priambada Dewi Gilang Andila Sari Muhammad Taufiq Listiawan