Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI UNWANTED PREGNACY KORBAN HUMAN TRAFFICKING Bintara Sura Priambada
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami unwanted pregnancy korban human trafficking dalam sistem hukum pidana saat ini dan penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami unwanted pregnancy korban human trafficking dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dimana merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil yang didapat bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami unwanted pregnancy korban human trafficking dalam formulasi hukum pidana dan saat ini masih kabur substansi aturan walapun sudah ada pengaturan tentang human trafficking di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan penguatan formulasi pengaturan Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengatur pemberian sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana human trafficking yang berdampak bagi kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh korban.

UPAYA PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRES BOYOLALI) Iswanto Iswanto; Bintara Sura Priambada; Herwin Sulistyowati
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 1) upaya penyidik dalam mengamankan barang bukti dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Boyolali, 2) kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti dalam Tindak Pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan barang bukti oleh Polri sudah diatur pelaksanaannya berdasarkan Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip - prinsip legalitas, transparan, proporsional, akuntabel, efektif dan efesien. Legalitas artinya prinsip pengelolaan dilaksanakan mengacu pada hukum acara yang berlaku yakni KUHAP, baik dalam rangka proses penyitaannya, maupun menjaga agar barang bukti tersebut tetap terjaga chain of custodynya. Transparan proporsional dan akuntabel sendiri mengacu kepada proses pencatatan dan penyimpanan barang bukti atau barang sitaan tersebut, hal ini mengacu pada proses dimana barang bukti yang ada harus tetap dipertanggungjawabkan keberadaannya, pengelolaannya dan penggunaannya dalam rangka penyidikan maupun penyelesaian perkara, dimana dalam hal ini berarti barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik dalam melakukan tugasnya memiliki beberapa kendala di dalam proses penyidikan seperti: a) Terbatasnya jumlah personil penyidik, b) Terbatasnya dana operasional, c) Kurangnya fasilitas penunjang operasional, d) Minimnya anggaran penyidikan, e) Minimnya waktu dalam proses penyidikan, f) Faktor penghasilan atau gaji penyidik yamg masih belum memadai, dan g) Kurangnya tempat yang memadai untuk menyimpan alat bukti.

UPAYA HUKUM PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Oktafia Della Melati Sukma; Bintara Sura Priambada
DELICT Jurnal Hukum Pidana Vol. 6 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.487 KB)

Body shaming yaitu perbuatan mengkritik ataupun perbuatan mencela, baik itu dari segi fisik atau dari segi perkataan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan dampak negatif bagi si korban terkait dengan body shaming. Seiring perkembangan jaman body shaming banyak dibicarakan oleh orang dengan timbulnya beberapa kasus dalam penghinaan dan ejekan di kalangan media sosial. Maka dari itu kita sebagai penggguna media sosial harus berhati-hati ketika mengomentari di kolom komentar media sosil karena menghina di media sosial bisa diketahui banyak orang, apalagi yang bersangkutan merasa terhina dan dia bisa melaporkan atas hinaan tersebut. Akan tetapi, mengingat aturan hukum mengenai body shaming masih ketidak jelasan dalam pengaturannya yang tidak menyebutkan secara langsung tentang body shaming, maka perlu pengkajian khusus tentang body shaming agar tidak menimbulkan multitafsir dalam menggunakannya. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dalam penhinaan (body shaming) dilihat dari KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Metode yang digunakan yakni metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil yang diteliti, dijelaskan dalam pasal 315 KUHP, sudah jelas bahwa ciri-ciri body shaming memenuhi unsur obyektif dan subyektif, sehingga body shaming dapat dikatakan bahwa tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan yang diluar KUHP dapat menggunakan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE apabila dilakukan dimedia sosial.

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS Silvia Listiana; Bintara Sura Priambada
DELICT Jurnal Hukum Pidana Vol. 6 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.846 KB)

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Sikap dalam berlalu lintas yang sering terjadi merupakan suatu fenomena yang sangat berkembang terutama di kota-kota besar.angka kecelakaan yang tinggi dengan jumlah korban yang semakin meningkat menjadi tugas seluruh warga negara dan penegak hukum dalam mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Orang yang mengakibatkan kecelakaan juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan supaya lebih berhati-hati dalam berkendala. Ada beberapa faktpr yang menyebabakan kecelakaan lalu lintas itu terjadi yakni karena faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%. Dalam pencegahan kecelakaan lalulintas dengan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas untuk pengendara, untuk aparat penegak hukum lebih tegas dalam melaksanakan peraturan, serta memberikan pelatihan untuk masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUM KEBIRI KIMIA ATAS VONIS YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TAHUN 2019 DITINJAU DARI SEGI KODE ETIK KEDOKTERAN (PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN - MOJOKERTO TANGGGAL 02 MEI 2019) Krisna Yarsa Putra; Bintara Sura Priambada
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6: April 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan pidana kebiri dalam Kode Etik kedokteran (KODEKI) Tahun 2012 dan uUntuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pidana kebiri didasarkan Kode Etik kedokteran (KODEKI) dikaitkan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak akhir-akhir ini telah meningkatkan kesadaran hukum utk lebih melindungi keselamatan & masa depan anak. Hal tersebut ditandai dengan dibuatnya UU perlindungan anak serta aturan tentang pidana kebiri kimia. Namun dalam prosesnya, muncul kendala2 dalam pemidanaan kebiri kimia. Kendala tersebut khususnya muncul dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai satu2nya organisasi profesi yang mewadahi dokter. IDI melarang anggotanya untuk berperan sebagai eksekutor dalam pemidanaan kebiri kimia dengan alasan bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk dari pelanggaran sumpah & kode etik dokter. Sedangkan kebiri kimia sendiri adalah proses medis yg rumit di mana hanya dokterlah yg memiliki keilmuannya dan memiliki wewenang untuk melakukannya hanya demi tujuan tercapainya kesehatan seseorang.

ANALISA AKIBAT HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar) Muhammad Taufiq Listiawan; Bintara Sura Priambada; Muhammad Rizal
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 9: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan ini adalah Untuk mengetahui Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar , serta untuk mengetahui dasar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Karanganyar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kuantitatif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa (1) penerapan sanksi pemidanaan terhadap pelaku tindak Pidana Pelanggar lalu lintas di kalangan pelajar sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalalu Lintas dan Angkutan Jalan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sukoharjo) Alvin Amanda Putra; Herwin Sulistyowati; Bintara Sura Priambada
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 10: Agustus 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpdsh.v2i10.6451

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Salah satu kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Skh Bahwa terdakwa I. Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso bersama-sama dengan terdakwa II Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra. Kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berdasarkan analisis penyusun, dakwaaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search