Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (KAJIAN PUTUSAN MA TENTANG KORUPSI BLBI) isman isman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 2 November 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i2.434

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi hukum terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1555.K/PID.SUS/2019 dan tinjauan ekonomi hukum terhadap perbuatan hukum pejabat publik yang beririsan dengan hukum perdata atau administrasi negara dihubungkan dengan kebijakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan kajian filosofis terhadap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis ekonomi hukum putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibenarkan karena penerbitan SKL berdasarkan dilakukan berdasarkan perjanjian MSAA dan Akta notaris. Model penafsiran yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah perpaduan model logike deontologis yang berbasis mazhab hukum positivsitk dengan logika utilitarian yang bercorak teleologis Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas menjelaskan adanya pergeseran perspektif terkait dengan adanya irisan antara hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Menurut Mahkamah Agung penerbitan SKL adalah ranah administrasi negara dan hukum perdata sehingga kesalahan dalam penerbitan SKL tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.Kata Kunci: Etika utilitarian; Ekonomi hukum; PenafsiranAbstract:The purpose of this study is to find out the legal, economic review of the Supreme Court's considerations in Decision No. 1555.K / PID.SUS / 2019 and legal, financial analysis of the legal actions of public officials that intersect with civil law and administration law when connected with enforcement policies to eradicate corruption. This research is a philosophical study of law enforcement policies carried out through a case study approach and conceptual approach. The results showed that based on legal, economic analysis of the Supreme Court decision could be justified because SKL issued was based on an MSAA and notarial deed. The interpretation model used by the Supreme Court in deciding this case is a mix of a deontological model based on positive schools of law with teleological-style form utilitarian logic. The Supreme Court's legal considerations above explain the shift in perspective related to the incision between criminal law, civil law, and state administration. According to the Supreme Court, SKL issued is the domain of administrative law or public law, so a fault in publishing SKL cannot be qualified as criminal acts.Keywords: Interpretation; Legal economy; Utilitarian ethics

Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani) Isman Saleh
TSAQAFAH Vol 15, No 2 (2019): Islamic Civilization
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v15i2.3006

AbstractThe purpose of this study is to explore Ibnu Taymiya's critique of the speculative style of syllogistic rationality which is currently undergoing an epistemological disclaimer because it is alienate from transcendence and humanitarian values. The criticism is mainly for two things namely negative propositions in syllogism limiting the metaphysical dimension, and negative propositions are accept as procedural consensus truths not because of empirical facts. Syllogism in the view of Ibnu Taymiyya only produced hypothetical conceptual knowledge. In a syllogistic rule that is rely upon is the inferential procedure which results in statements that are not contradictory or tautological. However, Ibnu Taymiyya's view proved inaccurate, especially on the principle of implication, causality and consistency. Ibnu Taymiyya proposed analogical reasoning (qiyâs) which is one of the ushûliyyah reasoning models for constructing inferences based on axiomatic texts based on text (bayânî) and facts (burhani). Prophetic reasoning rules are construct in two steps, namely analogical assessment (tashdîq) and inference methods based on eliminative deduction.Keywords: Ibnu Taimiyya, Prophetic Reasoning, Syllogism Criticism, Analogical Assessment, Eliminative Deduction. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kritik Ibnu Taimiyyah terhadap corak rasionalitas spekulatif silogisme yang saat ini sedang mengalami gugatan epistemologis karena terasing dari nilai-nilai transendensi dan kemanusiaan. Kritik tersebut terutama ditujukan kepada dua hal yaitu proposisi negatif dalam silogisme membatasi komponen metafisik, dan proposisi negatif diterima sebagai kebenaran konsensus prosedural bukan karena fakta empiris. Silogisme dalam pandangan Ibnu Taimiyyah hanya menghasilkan pengetahuan konseptual yang hipotetik. Dalam prosedur silogisme yang diandalkan adalah prosedur inferensinya yang menghasilkan pernyataan yang tidak saling bertentangan atau tautologis. Namun keandalan tersebut dalam pandangan Ibnu Taimiyyah terbukti tidak akurat terutama pada prinsip implikasi, kausalitas dan konsistensi. Ibnu Taymiyyah mengusulkan penalaran analogis (qiyâs) yang merupakan salah satu model penalaran ushûliyyah untuk mengkonstruksikan inferensi berdasarkan argumentasi aksiomatik berbasis teks (bayâni) dan fakta (burhani). Prosedur penalaran profetik dikonstruksikan melalui dua langkah, yakni penilaian (tashdîq) analogis dan metode inferensi yang berbasis pada deduksi eliminatif.Kata Kunci: Ibnu Taimiyyah, Penalaran Profetik, Kritik Silogisme, Penilaian Analogis, Deduksi Eliminatif.

KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI Isman Isman
Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.370

ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang menerima kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Terkesan bahwa hal ini menerobos pandangan hukum yang menyatakan bahwa kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dibenarkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah; dasar fakta dan landasan teoretis apa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, sehingga mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar fakta yang mendasari pengesahan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara lain: pertama, uraian posita telah dikemukakan secara terpisah dengan tegas dan jelas; kedua, dibenarkan karena dikualifisir sebagai kumulasi objektif. Adapun landasan teoritis yang mendasarinya antara lain: pertama, kumulasi objektif ditetapkan berdasarkan asas doelmatigheid process, dihubungkan dengan adanya koneksitas dari sisi hubungan hukum maupun dari sisi akibat hukumnya; kedua, hubungan hukum kontraktual bukan merupakan penghalang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; ketiga, asas iktikad baik dalam hubungan kontraktual tidak hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat menjangkau penyalahgunaan keadaan baik dalam kondisi pra kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun pasca kontrak; keempat, perlindungan hukum berbasis keadilan kumutatif dan distributif, terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya.Kata kunci: kumulasi gugatan; kumulasi objektif; doelmatigheid process. ABSTRACTThis research departs from the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 which allows the cumulation of a lawsuit both for tort and breach of contract. The decision emerges the impression of breaking a legal view stipulating such cumulation is erroneous. The focus of the study is to reveal the factual and theoretical basis that underlying the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 so that grant the cumulation of lawsuit for tort and breach of contract. The study uses a doctrinal legal research method. The results of this study conclude that the ground facts that underlie the ratification of lawsuit cumulation for tort and breach of contract are: first, the posita (arraignment) has been deciphered separately with unequivocally and vividly; second, it is validated because it classifies as an objective cumulation. The theoretical foundations as its bases are as follows: first, the objective cumulation is determined based on the principle of doelmatigheid process, related to the existence of connection from the perspective of legal relation as well as legal impact; second, a contractual legal relation is not a barrier for a plaintiff to le a tort lawsuit; third, the principle of good faith in contractual relation is applied not only during contract implementation, but also can reach abuse of condition in pre contract, during contract, as well as post contract; fourth, legal protection based on commutative and distributive justice, particularly for a party who exhibits good faith.Keywords: lawsuit cumulation; objective cumulation; doelmatigheid process.

Istiqra al-al-ma’nāwī; multicultural judicial reasoning Isman Isman; Yahya Yahya
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : State Islamic University of Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i1.95-116

This article offers the istiqra’ al-ma’nāwī as multicultural-based judicial reasoning to answer the gap between the monocultural pattern of norms required by the codification of law and the multicultural based social-structure of Indonesian society. By using a legal philosophy approach, this study concludes that istiqra’ al-ma’nāwī is oriented to balance the interests (al-wasīlah) and the needs (al-ghāyah) as the basic framework for distinguishing relative and absolute values of law. The judicial reasoning style offered by istiqra’ al-ma’nāwī can be operationalized through moderating ethical contestation and formulating justice and legal certainty based on multiculturality. The operationalization is carried out through three stages: The first is konstatiring stage, where the judges use social reintegration as an optic to see if there is disrupted social risk, like identity superiority motives. The second is separating the original from the derivative goals. The original legal goal is to protect the rights of marginalized communities and equality, while the derivative legal goal is access to welfare and the rights of impunity. The third is konstituir stage, by considering the significance of social control outside the legal aspect.

Islamic progressive literacy and post-populism 212: (Advancing the Ideology of Muhammadiyah Officials in Balikpapan) Isman Isman
BEMAS: Jurnal Bermasyarakat Vol 4 No 1 (2023): BEMAS: Jurnal Bermasyarakat
Publisher : LPPMPK-Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/bemas.v4i1.589

KKegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan berdasarkan pengaruh gerakan populisme Islam 212 terhadap Muhammadiyah di Kota Balikpapan. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Balikpapan periode 2015-2022 menunjukkan bahwa loyalitas dan komitmen anggota memengaruhi program kerja Muhammadiyah di Balikpapan. Penyuluhan literasi Islam berkemajuan pasca populisme Islam 212 di Kota Balikpapan adalah bagian dari Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kota Balikpapan yang ke-11. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas ideologi pimpinan dan pimpinan majelis serta lembaga terkait. Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa 88% dari program kerja dipengaruhi oleh komitmen terhadap loyalitas. Penyuluhan ini berhasil membuka kesadaran kontekstual pimpinan dan anggota Muhammadiyah di Kota Balikpapan melalui pretest dan posttest. Dalam konteks gerakan Islam berkemajuan, penyuluhan ini menggunakan social movement theory. Kesadaran tentang tiga faktor utama mainstrimisasi gerakan Islam berkemajuan terbuka, termasuk pemanfaatan momentum struktur organisasi, mobilisasi struktur dan sumber daya organisasi, serta pembingkaian aksi melalui informasi digital. Penyuluhan ini bertujuan untuk mempromosikan agenda Muhammadiyah, terutama dalam bidang kemanusiaan, pendidikan, perdamaian, dan lingkungan hidup.

الفهم الدقيق في الخطوط العريضة في الأخلاق و التجارة والإقتصاد الإسلامية Mursheed Achmad; Mohammad Zakki Azani; Isman
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i3.608

حض الإسلام وشريعته على السعى من أجل الثراء المادي وتراكم الثروة. وكان الرسول نفسه مدير أعمال وتاجراً، إذ تزوج من امرأة مقتدرة كانت لها تجارتها الخاصة المعتبرة. ويُحل القرآن من جانبه التجارة والأعمال باعتبارهما أعمالاً مشروعة يمكن للإنسان السعي فيها بعد انقضاء واجب الصلاة. كما نجد في الشريعة قواعد وقوانين مفصلة خاصة بالبيع والعقود والتجارة . تتشبع كل المعاملات التعاقدية في الشريعة بصبغة القيم الأخلاقية، ويلزم أن تفترض العقود الرضا حت تكون صحيحة وبأن يعيش الإنسان بحسب فضائل الدين، حيث يكون للصدق والبساطة والاستقامة والإيمان والعدل في التعامل الأولوية الأولى والقيمة الأسمى

Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani) Isman Saleh
TSAQAFAH Vol. 15 No. 2 (2019): Islamic Civilization
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v15i2.3006

AbstractThe purpose of this study is to explore Ibnu Taymiya's critique of the speculative style of syllogistic rationality which is currently undergoing an epistemological disclaimer because it is alienate from transcendence and humanitarian values. The criticism is mainly for two things namely negative propositions in syllogism limiting the metaphysical dimension, and negative propositions are accept as procedural consensus truths not because of empirical facts. Syllogism in the view of Ibnu Taymiyya only produced hypothetical conceptual knowledge. In a syllogistic rule that is rely upon is the inferential procedure which results in statements that are not contradictory or tautological. However, Ibnu Taymiyya's view proved inaccurate, especially on the principle of implication, causality and consistency. Ibnu Taymiyya proposed analogical reasoning (qiyâs) which is one of the ushûliyyah reasoning models for constructing inferences based on axiomatic texts based on text (bayânî) and facts (burhani). Prophetic reasoning rules are construct in two steps, namely analogical assessment (tashdîq) and inference methods based on eliminative deduction.Keywords: Ibnu Taimiyya, Prophetic Reasoning, Syllogism Criticism, Analogical Assessment, Eliminative Deduction. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kritik Ibnu Taimiyyah terhadap corak rasionalitas spekulatif silogisme yang saat ini sedang mengalami gugatan epistemologis karena terasing dari nilai-nilai transendensi dan kemanusiaan. Kritik tersebut terutama ditujukan kepada dua hal yaitu proposisi negatif dalam silogisme membatasi komponen metafisik, dan proposisi negatif diterima sebagai kebenaran konsensus prosedural bukan karena fakta empiris. Silogisme dalam pandangan Ibnu Taimiyyah hanya menghasilkan pengetahuan konseptual yang hipotetik. Dalam prosedur silogisme yang diandalkan adalah prosedur inferensinya yang menghasilkan pernyataan yang tidak saling bertentangan atau tautologis. Namun keandalan tersebut dalam pandangan Ibnu Taimiyyah terbukti tidak akurat terutama pada prinsip implikasi, kausalitas dan konsistensi. Ibnu Taymiyyah mengusulkan penalaran analogis (qiyâs) yang merupakan salah satu model penalaran ushûliyyah untuk mengkonstruksikan inferensi berdasarkan argumentasi aksiomatik berbasis teks (bayâni) dan fakta (burhani). Prosedur penalaran profetik dikonstruksikan melalui dua langkah, yakni penilaian (tashdîq) analogis dan metode inferensi yang berbasis pada deduksi eliminatif.Kata Kunci: Ibnu Taimiyyah, Penalaran Profetik, Kritik Silogisme, Penilaian Analogis, Deduksi Eliminatif.

Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah Dan Kelompok Radikal Islam Ridwan Febriyanto; Isman Isman
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.26237

Indonesia is known as one of the largest Islamic countries in the world, with various colorful mazhabs and thoughts that are in them, as well as the plurality of its population, there are many disputes and differences of opinion that color the life of its people. One of the intolerable differences of opinion is the difference of opinion opposite the context of the two revelations, the Qur'an and the hadith. Among the things that must be addressed firmly is Islamic radicalism which has the potential to strongly damage the integrity of the state. The purpose of this journal is to introduce readers to the real Islamic Shari'a, the Sharia that embodies peace, anti-damage, and anti-rebellion. The Ahlu Sunnah version of Islamic Sharia has a manhaj or solid method of maintaining the unity of the state. The method used in this research is a literature study by collecting and analyzing library data which is then connected with research to get answers to problems. This research came to an important conclusion, namely the ideological understanding of a person or group will have a strong influence in maintaining the integrity of the state on the contrary it also has a very strong influence in destroying the country. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, dengan berbagai warna-warni madzhab dan pemikiran yang ada di dalamnya, serta kemajemukan penduduknya, ada banyak sekali perselisihan dan perbedaan pendapat yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Termasuk salah satu perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir adalah perbedaan pendapat yang menyelisihi nash-nash yang shorih dari dua wahyu, al-qur’an dan al-hadits. Diantara hal yang harus disikapi dengan tegas adalah Radikalisme Islam yang berpotensi kuat merusak keutuhan negara. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang Syari’at Islam yang sebenarnya, syari’at yang mewujudkan kedamaian, anti kerusakan, anti pemberontakan. Syari’at Islam versi Ahlu Sunnah yang memiliki manhaj atau metode yang kokoh dalam menjaga kesatuan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah data pustaka yang kemudian dihubungkan dengan penelitian untuk mendapat jawaban permasalahan. Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan penting, yaitu pemahaman ideologis seseorang atau suatu kelompok akan berpengaruh kuat dalam mempertahankan keutuhan negara sebaliknya ia pun berpengaruh sangat kuat dalam menghancurkan negara.

Transformasi digital BMT Surya Madani: Integrasi e-banking dan financial technology menuju implementasi open loop LKMS 2025 Isman Isman; Syamsul Hidayat; Noto Narwanto; Imron Rosyadi; Muthoifin Muthoifin; Setiawan Budi Utomo
BEMAS: Jurnal Bermasyarakat Vol 5 No 1 (2024): BEMAS: Jurnal Bermasyarakat
Publisher : LPPMPK-Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/bemas.v5i1.1119

Pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah peningkatan kapasitas kelembagaan mitra yakni BMT Surya Madani, Ngemplak Boyolali untuk merespon implementasi kebijakan open loop bagi Lembaga Keuangan Mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini dilakukan dengan mendesain instalasi layanan e-banking dan financial technology. Kebijakan open loop menghadirkan tantangan signifikan terutama tuntutan kesesuaian antara regulasi dan praktik operasional. Dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, BMT Surya Madani dapat mengadopsi strategi integrasi berbasis teknologi dengan memperkuat literasi dan infrastruktur layanan e-banking. Hasil pengabdian menunjukkan perubahan signifikan yakni pasca kegiatan FGD BMT Surya Madani berhasil menyusun action plan transformasi dari close loop ke open loop dengan meningkatkan literasi dan menyebarkan informasi efektif melalui FGD. Roadmap ini memungkinkan identifikasi isu-isu operasional dan membuka peluang kreatif serta tanggapan proaktif terhadap tantangan yang muncul. Pelaksanaan pengabdian juga berhasil meningkatkan efisiensi lembaga melalui digitalisasi sistem informasi nasabah dan kearsipan, yang pada gilirannya mengarah pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan daya saing BMT Surya Madani di pasar perbankan

Analysis of Consumption Behaviour of Millennial Housewives: A Case Study in Pacitan Based on Al-Ghazali's Consumption Theory Alam, Azhar; Purwaningsih, Rista; Isman, Isman
AL-QARDH Vol 8 No 2 (2023): AL-QARDH
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Consumption behaviour is part of human life's needs, which are also regulated in Islam. However, the phenomenon of the emergence of Islamic economics has not completely changed people's consumption behaviour to be more in line with Islamic teachings. This research aims to determine the consumption behaviour of millennial homemakers in Pacitan and its suitability in terms of Al-Ghazali's consumption theory. This study used a case study in Pacitan by interviewing 20 informants in depth from various literature related to consumption behaviour in Islam. The research results show that their consumption behaviour always prioritizes fulfilling primary needs in the form of food, shelter, clothing, education and health. When faced with a choice between needs and desires, desires will be fulfilled after primary needs are met. Apart from that, they also always use halal assets and goods and make plans to save for their children's education costs or if there is a sudden need. However, a group of millennial housewives are still wasteful and stingy and have not paid zakat and alms as a form of concern for the surrounding environment. This research is an initial study revealing the study of people's consumption behaviour based on Islamic economic thinkers. The study can be a reference for studying Islamic consumption behaviour for academics and improving people's consumption behaviour.

Title

Found 73 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 73 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 73 Documents
Search