Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.891
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan al-Afkar, Journal For Islamic Studies TSAQAFAH Jurnal Yudisial BEMAS: Jurnal Bermasyarakat Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
Isman Isman
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani) Isman Saleh
TSAQAFAH Vol 15, No 2 (2019): Islamic Civilization
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v15i2.3006

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to explore Ibnu Taymiya's critique of the speculative style of syllogistic rationality which is currently undergoing an epistemological disclaimer because it is alienate from transcendence and humanitarian values. The criticism is mainly for two things namely negative propositions in syllogism limiting the metaphysical dimension, and negative propositions are accept as procedural consensus truths not because of empirical facts. Syllogism in the view of Ibnu Taymiyya only produced hypothetical conceptual knowledge. In a syllogistic rule that is rely upon is the inferential procedure which results in statements that are not contradictory or tautological. However, Ibnu Taymiyya's view proved inaccurate, especially on the principle of implication, causality and consistency. Ibnu Taymiyya proposed analogical reasoning (qiyâs) which is one of the ushûliyyah reasoning models for constructing inferences based on axiomatic texts based on text (bayânî) and facts (burhani). Prophetic reasoning rules are construct in two steps, namely analogical assessment (tashdîq) and inference methods based on eliminative deduction.Keywords: Ibnu Taimiyya, Prophetic Reasoning, Syllogism Criticism, Analogical Assessment, Eliminative Deduction. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kritik Ibnu Taimiyyah terhadap corak rasionalitas spekulatif silogisme yang saat ini sedang mengalami gugatan epistemologis karena terasing dari nilai-nilai transendensi dan kemanusiaan. Kritik tersebut terutama ditujukan kepada dua hal yaitu proposisi negatif dalam silogisme membatasi komponen metafisik, dan proposisi negatif diterima sebagai kebenaran konsensus prosedural bukan karena fakta empiris. Silogisme dalam pandangan Ibnu Taimiyyah hanya menghasilkan pengetahuan konseptual yang hipotetik. Dalam prosedur silogisme yang diandalkan adalah prosedur inferensinya yang menghasilkan pernyataan yang tidak saling bertentangan atau tautologis. Namun keandalan tersebut dalam pandangan Ibnu Taimiyyah terbukti tidak akurat terutama pada prinsip implikasi, kausalitas dan konsistensi. Ibnu Taymiyyah mengusulkan penalaran analogis (qiyâs) yang merupakan salah satu model penalaran ushûliyyah untuk mengkonstruksikan inferensi berdasarkan argumentasi aksiomatik berbasis teks (bayâni) dan fakta (burhani). Prosedur penalaran profetik dikonstruksikan melalui dua langkah, yakni penilaian (tashdîq) analogis dan metode inferensi yang berbasis pada deduksi eliminatif.Kata Kunci: Ibnu Taimiyyah, Penalaran Profetik, Kritik Silogisme, Penilaian Analogis, Deduksi Eliminatif.
KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI Isman Isman
Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.370

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang menerima kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Terkesan bahwa hal ini menerobos pandangan hukum yang menyatakan bahwa kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dibenarkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah; dasar fakta dan landasan teoretis apa yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007, sehingga mengabulkan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar fakta yang mendasari pengesahan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi antara lain: pertama, uraian posita telah dikemukakan secara terpisah dengan tegas dan jelas; kedua, dibenarkan karena dikualifisir sebagai kumulasi objektif. Adapun landasan teoritis yang mendasarinya antara lain: pertama, kumulasi objektif ditetapkan berdasarkan asas doelmatigheid process, dihubungkan dengan adanya koneksitas dari sisi hubungan hukum maupun dari sisi akibat hukumnya; kedua, hubungan hukum kontraktual bukan merupakan penghalang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; ketiga, asas iktikad baik dalam hubungan kontraktual tidak hanya diberlakukan pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat menjangkau penyalahgunaan keadaan baik dalam kondisi pra kontrak, pelaksanaan kontrak, maupun pasca kontrak; keempat, perlindungan hukum berbasis keadilan kumutatif dan distributif, terutama kepada pihak yang menunjukkan iktikad baiknya.Kata kunci: kumulasi gugatan; kumulasi objektif; doelmatigheid process. ABSTRACTThis research departs from the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 which allows the cumulation of a lawsuit both for tort and breach of contract. The decision emerges the impression of breaking a legal view stipulating such cumulation is erroneous. The focus of the study is to reveal the factual and theoretical basis that underlying the Supreme Court Decision Number 886 K/PDT/2007 so that grant the cumulation of lawsuit for tort and breach of contract. The study uses a doctrinal legal research method. The results of this study conclude that the ground facts that underlie the ratification of lawsuit cumulation for tort and breach of contract are: first, the posita (arraignment) has been deciphered separately with unequivocally and vividly; second, it is validated because it classifies as an objective cumulation. The theoretical foundations as its bases are as follows: first, the objective cumulation is determined based on the principle of doelmatigheid process, related to the existence of connection from the perspective of legal relation as well as legal impact; second, a contractual legal relation is not a barrier for a plaintiff to le a tort lawsuit; third, the principle of good faith in contractual relation is applied not only during contract implementation, but also can reach abuse of condition in pre contract, during contract, as well as post contract; fourth, legal protection based on commutative and distributive justice, particularly for a party who exhibits good faith.Keywords: lawsuit cumulation; objective cumulation; doelmatigheid process.
Istiqra al-al-ma’nāwī; multicultural judicial reasoning Isman Isman; Yahya Yahya
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : State Islamic University of Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v22i1.95-116

Abstract

This article offers the istiqra’ al-ma’nāwī as multicultural-based judicial reasoning to answer the gap between the monocultural pattern of norms required by the codification of law and the multicultural based social-structure of Indonesian society. By using a legal philosophy approach, this study concludes that istiqra’ al-ma’nāwī is oriented to balance the interests (al-wasīlah) and the needs (al-ghāyah) as the basic framework for distinguishing relative and absolute values of law. The judicial reasoning style offered by istiqra’ al-ma’nāwī can be operationalized through moderating ethical contestation and formulating justice and legal certainty based on multiculturality. The operationalization is carried out through three stages: The first is konstatiring stage, where the judges use social reintegration as an optic to see if there is disrupted social risk, like identity superiority motives. The second is separating the original from the derivative goals. The original legal goal is to protect the rights of marginalized communities and equality, while the derivative legal goal is access to welfare and the rights of impunity. The third is konstituir stage, by considering the significance of social control outside the legal aspect.
Islamic progressive literacy and post-populism 212: (Advancing the Ideology of Muhammadiyah Officials in Balikpapan) Isman Isman
BEMAS: Jurnal Bermasyarakat Vol 4 No 1 (2023): BEMAS: Jurnal Bermasyarakat
Publisher : LPPMPK-Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/bemas.v4i1.589

Abstract

KKegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan berdasarkan pengaruh gerakan populisme Islam 212 terhadap Muhammadiyah di Kota Balikpapan. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Balikpapan periode 2015-2022 menunjukkan bahwa loyalitas dan komitmen anggota memengaruhi program kerja Muhammadiyah di Balikpapan. Penyuluhan literasi Islam berkemajuan pasca populisme Islam 212 di Kota Balikpapan adalah bagian dari Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kota Balikpapan yang ke-11. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas ideologi pimpinan dan pimpinan majelis serta lembaga terkait. Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa 88% dari program kerja dipengaruhi oleh komitmen terhadap loyalitas. Penyuluhan ini berhasil membuka kesadaran kontekstual pimpinan dan anggota Muhammadiyah di Kota Balikpapan melalui pretest dan posttest. Dalam konteks gerakan Islam berkemajuan, penyuluhan ini menggunakan social movement theory. Kesadaran tentang tiga faktor utama mainstrimisasi gerakan Islam berkemajuan terbuka, termasuk pemanfaatan momentum struktur organisasi, mobilisasi struktur dan sumber daya organisasi, serta pembingkaian aksi melalui informasi digital. Penyuluhan ini bertujuan untuk mempromosikan agenda Muhammadiyah, terutama dalam bidang kemanusiaan, pendidikan, perdamaian, dan lingkungan hidup.
الفهم الدقيق في الخطوط العريضة في الأخلاق و التجارة والإقتصاد الإسلامية Mursheed Achmad; Mohammad Zakki Azani; Isman
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i3.608

Abstract

حض الإسلام وشريعته على السعى من أجل الثراء المادي وتراكم الثروة. وكان الرسول نفسه مدير أعمال وتاجراً، إذ تزوج من امرأة مقتدرة كانت لها تجارتها الخاصة المعتبرة. ويُحل القرآن من جانبه التجارة والأعمال باعتبارهما أعمالاً مشروعة يمكن للإنسان السعي فيها بعد انقضاء واجب الصلاة. كما نجد في الشريعة قواعد وقوانين مفصلة خاصة بالبيع والعقود والتجارة . تتشبع كل المعاملات التعاقدية في الشريعة بصبغة القيم الأخلاقية، ويلزم أن تفترض العقود الرضا حت تكون صحيحة وبأن يعيش الإنسان بحسب فضائل الدين، حيث يكون للصدق والبساطة والاستقامة والإيمان والعدل في التعامل الأولوية الأولى والقيمة الأسمى
Penalaran Profetik Perspektif Ibnu Taimiyyah (Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Silogisme Yunani) Isman Saleh
TSAQAFAH Vol. 15 No. 2 (2019): Islamic Civilization
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v15i2.3006

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to explore Ibnu Taymiya's critique of the speculative style of syllogistic rationality which is currently undergoing an epistemological disclaimer because it is alienate from transcendence and humanitarian values. The criticism is mainly for two things namely negative propositions in syllogism limiting the metaphysical dimension, and negative propositions are accept as procedural consensus truths not because of empirical facts. Syllogism in the view of Ibnu Taymiyya only produced hypothetical conceptual knowledge. In a syllogistic rule that is rely upon is the inferential procedure which results in statements that are not contradictory or tautological. However, Ibnu Taymiyya's view proved inaccurate, especially on the principle of implication, causality and consistency. Ibnu Taymiyya proposed analogical reasoning (qiyâs) which is one of the ushûliyyah reasoning models for constructing inferences based on axiomatic texts based on text (bayânî) and facts (burhani). Prophetic reasoning rules are construct in two steps, namely analogical assessment (tashdîq) and inference methods based on eliminative deduction.Keywords: Ibnu Taimiyya, Prophetic Reasoning, Syllogism Criticism, Analogical Assessment, Eliminative Deduction. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kritik Ibnu Taimiyyah terhadap corak rasionalitas spekulatif silogisme yang saat ini sedang mengalami gugatan epistemologis karena terasing dari nilai-nilai transendensi dan kemanusiaan. Kritik tersebut terutama ditujukan kepada dua hal yaitu proposisi negatif dalam silogisme membatasi komponen metafisik, dan proposisi negatif diterima sebagai kebenaran konsensus prosedural bukan karena fakta empiris. Silogisme dalam pandangan Ibnu Taimiyyah hanya menghasilkan pengetahuan konseptual yang hipotetik. Dalam prosedur silogisme yang diandalkan adalah prosedur inferensinya yang menghasilkan pernyataan yang tidak saling bertentangan atau tautologis. Namun keandalan tersebut dalam pandangan Ibnu Taimiyyah terbukti tidak akurat terutama pada prinsip implikasi, kausalitas dan konsistensi. Ibnu Taymiyyah mengusulkan penalaran analogis (qiyâs) yang merupakan salah satu model penalaran ushûliyyah untuk mengkonstruksikan inferensi berdasarkan argumentasi aksiomatik berbasis teks (bayâni) dan fakta (burhani). Prosedur penalaran profetik dikonstruksikan melalui dua langkah, yakni penilaian (tashdîq) analogis dan metode inferensi yang berbasis pada deduksi eliminatif.Kata Kunci: Ibnu Taimiyyah, Penalaran Profetik, Kritik Silogisme, Penilaian Analogis, Deduksi Eliminatif.
Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah Dan Kelompok Radikal Islam Ridwan Febriyanto; Isman Isman
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.26237

Abstract

Indonesia is known as one of the largest Islamic countries in the world, with various colorful mazhabs and thoughts that are in them, as well as the plurality of its population, there are many disputes and differences of opinion that color the life of its people. One of the intolerable differences of opinion is the difference of opinion opposite the context of the two revelations, the Qur'an and the hadith. Among the things that must be addressed firmly is Islamic radicalism which has the potential to strongly damage the integrity of the state. The purpose of this journal is to introduce readers to the real Islamic Shari'a, the Sharia that embodies peace, anti-damage, and anti-rebellion. The Ahlu Sunnah version of Islamic Sharia has a manhaj or solid method of maintaining the unity of the state. The method used in this research is a literature study by collecting and analyzing library data which is then connected with research to get answers to problems. This research came to an important conclusion, namely the ideological understanding of a person or group will have a strong influence in maintaining the integrity of the state on the contrary it also has a very strong influence in destroying the country. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, dengan berbagai warna-warni madzhab dan pemikiran yang ada di dalamnya, serta kemajemukan penduduknya, ada banyak sekali perselisihan dan perbedaan pendapat yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Termasuk salah satu perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir adalah perbedaan pendapat yang menyelisihi nash-nash yang shorih dari dua wahyu, al-qur’an dan al-hadits. Diantara hal yang harus disikapi dengan tegas adalah Radikalisme Islam yang berpotensi kuat merusak keutuhan negara. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang Syari’at Islam yang sebenarnya, syari’at yang mewujudkan kedamaian, anti kerusakan, anti pemberontakan. Syari’at Islam versi Ahlu Sunnah yang memiliki manhaj atau metode yang kokoh dalam menjaga kesatuan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah data pustaka yang kemudian dihubungkan dengan penelitian untuk mendapat jawaban permasalahan. Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan penting, yaitu pemahaman ideologis seseorang atau suatu kelompok akan berpengaruh kuat dalam mempertahankan keutuhan negara sebaliknya ia pun berpengaruh sangat kuat dalam menghancurkan negara.
Empirical Legal Research based on Jasser Auda's Maqashid Syariah Theory Isman; Syamsul Hidayat; Imran Rosyadi; Muhammad Syafri Firman; Nimas Ayu Sholehah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.730

Abstract

This research highlights the limitations of the pragmatic paradigm in empirical legal research and offers a conceptual alternative using Jasser Auda's Maqasid Shariah theory. The limitations of the pragmatic paradigm include theoretical constraints, pragmatism, limited method accuracy with data, social reductionism, and weak contextualization of research findings. To address these issues, a hermeneutical approach can be employed, utilizing a more holistic theoretical framework and expanding the scope of pragmatic applications. The historical restructuring and methodological restructuring of the empirical legal research model are carried out through Jasser Auda's Maqasid Shariah theory, providing a broader understanding of legal behavior within social contexts.
Implementation of Determining the Cost of Pawn Maintenance in the Review of Sharia Economic Law Muhammad Syafry Firman Firman; Isman; Muthoifin
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.736

Abstract

The discussion in this study is how the implementation of the determination of the cost of maintaining pawn goods in the review of sharia economic law. The purpose of this research is to find out the determination of the cost of maintaining pawned goods at PT Pegadaian and the analysis of sharia economic law in determining the cost of maintaining pawned goods. The research method used in this research is descriptive qualitative research with data collection conducted through observation and in-depth interviews with the leadership and staff of the Samarinda branch pawnshop. The results showed that the cost of maintaining pawned goods in practice, the costs are charged to the customer and the amount of costs incurred is based on the size of the loan and is termed capital rent but the Pawnshop will compensate according to the collateral if the customer is harmed or the collateral is damaged then it will maintain and take care as well as possible of the valuables that are collateral from the community, pawnshops are still the main choice of the community to pawn their valuables, so that the presence of pawnshops can reduce the development of pawn practices that harm the community. The Islamic economic law review of the implementation of determining the cost of maintaining pawn goods is still not based on sharia principles and is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN), this is because the amount of the cost of maintaining pawn goods cannot be determined based on the amount of the loan.
العلاقة بين الفقه و الأخلاق و أثرها في الأعمال التجارية Muhammad Azhar Muttaqin; Imron Rosyadi; Isman
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.772

Abstract

إن حياتنا في هذه الدنيا لا تخلو عن الأحكام الشرعية المبحوث في علم الفقه و تطبيقها في المعاملة بين الناس بالأخلاق الإسلامية ولكن المشكلة الظاهرة بين أيدينا أن كثير من الناس يرركز في الفقه و الأحكام فحسب دون رؤية إلى الأخلاق و هناك التقسيم التقليدي للإسلام فمنهم من يفرق بين عقيدة و شريعة و أخلاق وهذا الإشكال يوهم الفصل بين الأخلاق و الشريعة من جهة، كما أنه يجعل الأخلاق قسيماً للشريعة و العقيدة من جهة أخرى مع أن بين الفقه و الأخلاق علاقة مترابطة و مهمة. ولهذا أراد الباحث كتابة هذا البحث لمعرفة العلاقة بين الفقه و الأخلاق و أثرها في الأعمال التجارية. و الباحث في هذا البحث يستخدم المنهج الكيفي و هو المنهج على طريقة جمع الحقائق العلمية و كذلك بالمراجعة إلى الوثائق العلمية و البحوث السابقة النوعية كي تؤكد المقصد المخصصة بدلاً من التعميمات. و من نتائج هذا البحث أن كل الفروع الفقهية مبنية على مبادئ علم الأخلاق؛ و يكون كل حكم شرعي معلقا بالقيمة الأخلاقية، فالمقصود الشرعي إذن مقصود أخلاقي. و من بين الفقه و الأخلاق لها أثر في الأعمال التجارية من التطبيق الآلي هناك ثلاثة أقسام خاصة في الأمور العقودية. وهي إما لفسخ العقد أو تعديله أو إقراره مع الإثم و كل ذلك نظراً للأخلاق.
Co-Authors Budi Utomo Hakimuddin Salim Hasbullah Imran Rosyadi Imron Rosyadi Khaeruddin Hamsin Khairuddin Hamsin Mohammad Zakki Azani Muhammad Azhar Muttaqin Muhammad Syafri Firman Muhammad Syafry Firman Firman Mursheed Achmad Muthoifin Nimas Ayu Sholehah Noto Narwanto Nur Sillaturohmah Handayani Oktafianus Yoga Tri Kusnandar Ridwan Febriyanto Setiawan Budi Utomo Syamsul Hidayat Yahya Yahya