Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Kesenjangan Upah Dan Perbedaan Pembayaran Pajak Antar Gender Luthfiani Bintang Sulistyo; Tri Aprilidya Agri; Dara Puspita Riyawan; Tiara Ramadanti; Dieka Qaulam Nabilla; Anatasia Lamminar; Mulyadi Mulyadi
Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2023): Juli : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Studi Ekonomi Modern

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/education.v3i2.330

Abstract

In Indonesia, wage differences often occur between men and women, people of different religions/beliefs, and people of different skin colors, this wage difference is called the wage gap. This wage gap can occur when two people in the company do the same job at the same level of skill/position but the amount of wages received is not the same, this type of arbitrage situation is considered discriminatory. Even so, the wage gap is still rife in Indonesia. The purpose of this article is to understand the causes of wage gaps, to know the Tax Law that Regulates Gender-Based Taxation, and to find out wages for workers in view of the legal perspective in Indonesia. The research method used by the author in this study is normative juridical, which is carried out by examining literature materials or secondary data, and analyzed with a qualitative approach. Gender differences exist in almost every country in the world, but with these gender differences there is a wide range of discrimination. One of the widespread discrimination is related to wages or income obtained from a job. Men and women do the same job but generate different incomes. In the context of wages, Indonesia is still unable to set wages that are in accordance with the principles of living wages based on human rights. It can be concluded that the wage gap and differences in tax payments between genders are complex issues and must be addressed through a holistic approach involving various factors. Through the joint efforts of all parties, we can create a more just and equitable society for all people, regardless of gender.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksploitasi Anak Bawah Umur Ditinjau Secara Yuridis Salmanita Shalsabella Pramudita; Tiara Rachma Sari; Mulyadi Mulyadi
Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2023): Juli : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Studi Ekonomi Modern

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/education.v3i2.331

Abstract

Children are God's gifts that must be protected and loved. Today there are many cases of violence against children, often even within their own families. This is usually due to family and economic factors in the family in the child. In addition, the number of abused children often shows a correlation with the number of child workers in Indonesia. This study discusses violence against children from a human rights perspective. This study uses a normative legal approach, which explains legal science and social science related to violence against children and child protection. The results of this study indicate that violence against children increases child mortality in Indonesia The method used is normative, namely those made to legal standards contained in statutory regulations. In this method there are several discussions regarding the legal provisions, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection..
Animo Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Aplikasi Halodoc Dalam Pelayanan Kesehatan di Kampung Pemulung, PD. Labu, Cilandak dan Lingkungan Sekitar UPN “Veteran” Jakarta Ananda Eka Risty Br Manihuruk; Nasywa Zuliayektianingrum P; Eka Hani Oktavia; Rafly Razaandra Saputro; Faiz Ikram Kamil; Nurul Chaeriah; Delia Maulana; Kartika Maulidya Irzain; Radinda Rahfani Alya Hidayat; Raditya Augusta; Muhammad Arifan Ardiansyah; Nur Amalia; Mulyadi Mulyadi; Yuliana Yuli; Irawan Irawan; Hasan Basri; Ronald Manalu
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3974

Abstract

Dalam era globalisasi dan teknologi di masa sekarang, ketersediaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) mempunyai peran dalam standar kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Inovasi dari perkembangan teknologi di bidang kesehatan yaitu munculnya Halodoc sebagai aplikasi yang membantu akses kesehatan masyarakat dalam keterbatasan jarak antara dokter dan pasien. Tujuan diadakannya penelitian ini untuk melihat cara pandang masyarakat di Kampung Pemulung dan sekitar Kampus UPN terhadap aplikasi kesehatan digital Halodoc, mengukur pemahaman masyarakat terhadap aplikasi seperti Halodoc, serta memberitahukan kepada masyarakat bahwa terdapat manfaat yang bisa mereka dapatkan jika dapat menggunakan aplikasi Halodoc. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan berupa observasi langsung dan wawancara. Referensi yang digunakan juga didapat dari beberapa jurnal terdahulu. Hasil data menunjukkan pemahaman yang beragam tentang Halodoc, mayoritas narasumber menggunakan aplikasi ini sebagai alternatif untuk konsultasi medis, terutama untuk keluhan kesehatan ringan, beberapa menyatakan manfaat dalam situasi di mana waktu atau akses ke fasilitas kesehatan konvensional terbatas.
FENOMENA KEKERASAN OLEH ANAK SMP DI PALEMBANG : TINJAUAN ANTROPOLOGIS DAN SOSIOLOGIS PADA KASUS PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN Kirana Amelia; Nancy Tarina Nainggolan; Saphira Azri Fanda; Nabila Putri Jasmin; Senjafatih Hatur Rahma; Pina Arohmah; Gabriella Tiffany Putri; Rahma Aulia; Ainul Mardliyah; Mody Shabina Bilqis; Abigael Kalyca; Mulyadi Mulyadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan seksual terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun masih sering terdapat laporan bahwa pelaku kekerasan seksual dilakukan oleh anak di bawah umur bahkan berujung pada kematian. Laporan dapat ditemukan baik melalui siaran media maupun internet. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang. Ia ditemukan meninggal dengan bukti hasil autopsi yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kematian. Para pelaku merupakan anak dibawah umur yang diketahui adalah teman dari korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dari segi sosiologi maupun antropologi hukum dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi oleh anak dibawah umur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis tantangan hukum dalam penanganan kekerasan seksual oleh pelaku di bawah umur serta perlunya revisi terhadap peraturan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan pornografi, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh negatif lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku kekerasan seksual. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran preventif dari keluarga dan masyarakat serta perlunya pendekatan yang seimbang antara rehabilitasi pelaku dan keadilan bagi korban dalam sistem peradilan anak.
Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia Mulyadi Mulyadi; Alma Felicia Togatorop; Putri Sarah; Nathasya Irish Rachelninta; Nasya Zulaekha Algamar; Dias Prima Laurenza
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.349

Abstract

Seeing the many interests, it is possible that there will be conflicts or fights between people because of conflicting interests. So that for each of these interests, of course, protection is needed which will all be fulfilled if regulations have been created that determine how and how a person should behave in social life so that nothing is detrimental in this matter. So the purpose of this research is to describe the background and chronology of the kanjuruhan event, and to describe the kanjuruhan event when viewed from the perspective of law and society. Writing in this journal uses the Normative Legal Research method, where secondary data is collected using library research techniques or other literature which is then analyzed using qualitative methods accompanied by existing legal and regulatory bases. The results of the study show that the kanjuruhan tragedy is classified as a crime against humanity, where the regulation is clear in Law Number 26 of 2000 article 9, this is based on a reflection of the form of the attack that occurred at Kanjuruhan Stadium, namely an act of murder and torture.
Pengaturan Terhadap Arogansi Pengendara Mobil Pribadi Di Jakarta Ayu Safa Mutiara; Agnes Cynthia; Muhammad Reza; Sefriyan Reynaldi; Radhiya Nauval Adli Pratama; Mulyadi Mulyadi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.361

Abstract

Traffic jams in Jakarta are indeed very severe, even Jakarta was once the city with the worst traffic jams in the world. So it is not uncommon for violations to occur when driving because of the dense and murky traffic conditions in Jakarta. Such as running through a red light, passing through a route that is not supposed to be, and some even intimidate other road users. This is done in order to get priority on the streets. This research is dedicated to finding out the regulation of driver arrogance in Indonesia, and to find out why the phenomenon of private car driver arrogance in Jakarta is increasingly prevalent. The research was carried out using normative juridical methods based on laws and regulations, related books, and legal research. It can be said, using a method through a statutory approach (statute approach) and a case approach (case approach). It is proven that there are still many cases of arrogance being committed. In Jakarta there are still arrogant private car drivers. Whereas in driving, drivers should have ethics in driving on the road. Most perpetrators of arrogance who dare to break the law on this highway are dominated by luxury car drivers. This is due to social hierarchies that make them feel higher than other drivers.
Akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Vada Nurfadillah Dwiputri; Febi Aresta; Putri Windyana Kusumo; Sabrina Aulia Amri; Raniya Azzahra Putri Ananda; Fharadiva Androry; Exel Rose; Amanda Fauziyyah; Mulyadi Mulyadi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/t329cq54

Abstract

Artikel ini membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri di Indonesia. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat keamanan menjadi isu yang sangat penting, karena tindakan yang tidak sesuai dengan standar HAM dapat merusak kepercayaan publik terhadap intitusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, yang dimulai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI dan Polri. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum yang mengatur pelanggaran HAM oleh TNI dan Polri, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan ketegangan antara aparat dan masyrakat. Meskipun terdapat komitmen institusional yang perlu diatasi. Artikel ini juga menyoroti peran lembaga independen seperti komnas HAM, LSM, dan ombudsman dalamm mengawasi dan menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pelanggaran HAM oleh oknum TNI dan Polri, serta mendorong diskusi tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan HAM dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan penegak hukum lainnya.
Menguak Realitas, Tantangan, serta Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM Eksploitasi Anak terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum dan HAM Salwa Alivia Zahra Harahap; Adisti Satira Febrian; Nayla Rizqika Ramadhani; Jesica Desideria Kusnadi; Fachnani Alia Zahrah; Fakhrani Rafa Fascinar; Muhammad Rizky Pratama; Mulyadi Mulyadi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0z5axa32

Abstract

Eksploitasi terhadap anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang menyentuh berbagai dimensi, mulai dari lemahnya implementasi hukum perlindungan anak hingga menyentuh ranah pelanggaran hak asasi manusia. Anak jalanan kerap terjebak dalam siklus eksploitasi ekonomi dan fisik yang merenggut hak mereka atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak, meski berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hingga ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB telah diadopsi. Artikel ini bertujuan menyingkap realitas eksploitasi yang dialami anak jalanan, menggali akar penyebab seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta normalisasi budaya eksploitasi, dan menelaah pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka melalui kerangka hukum nasional dan internasional. Metode studi literatur digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal ilmiah terkait eksploitasi anak dan HAM. Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa sinergi antar lembaga yang lemah, minimnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pendekatan penegakan hukum yang bersifat jangka pendek menjadi kendala serius. Temuan ini menegaskan bahwa meski regulasi sudah komprehensif, implementasinya masih jauh dari optimal. Perlu adanya penguatan mekanisme pelaksanaan hukum, integrasi kebijakan lintas sektor, perluasan akses pendidikan dan layanan rehabilitasi, serta kampanye edukasi publik yang sistematis guna memutus siklus eksploitasi dan menjamin hak anak jalanan sebagai generasi penerus bangsa.
Legal Accountability and Policy Solutions for Illegal Oil Drilling Criminal Acts in Aceh Ariq Tsuraya Rasmawan; Mulyadi Mulyadi
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.650-659

Abstract

Aceh's special status in managing oil and gas resources is regulated in Article 160 Paragraph 1 of Law Number 11 of 2006. The realization of Aceh's authority in managing oil and gas resources is achieved through the establishment of the Oil and Gas Management Agency, the Aceh Oil and Gas Management Agency (BPMA), a government institution formed to jointly manage and control upstream business activities in carrying out activities in the oil and gas sector. Although there is already an agency that oversees oil and gas management, its implementation is still ineffective, many people drill for oil illegally and cause fires that can claim lives. The purpose of this study is to determine the practice of illegal drilling in East Aceh Regency and its impact on the environment, society and efforts to manage sustainable natural resources. In this study, the research method used is the normative legal research method, namely legal research that uses empirical facts obtained through analysis of a problem. Data will be collected from various sources, including literature, legal documents (laws, regulations, policies, etc.) of case studies. In this study, the solution to the problem that can be provided is that BPMA together with PPSDM MIGAS Aceh can also overcome drilling problems that are caused by the financial conditions and difficulties of the Aceh people who still depend on oil and gas natural resources as a livelihood. By educating and providing job training for 6 months, people who are declared to have graduated from the job training program will receive worker certification and will receive wages legally and with permits, so that it is hoped that problems related to illegal drilling and problems of social conditions in the community can be resolved properly through this activity.