Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMBE) Pajak dan Manajemen Keuangan Journal of Sharia Business Management
Nazli Aulia
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Struktur Kelembagaan Negara Republik Indonesia Nazli Aulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan upaya dari pemerintah untuk mengawal nilai nilai Pancasila ditengah masyarakat Indonesia. BPIP pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal nilai nilai Pancasila karena pengawalan nilai nilai Pancasila ini dilakukan terhadap lembaga tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah,organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpukan bahwa BPIP adalah Lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.Kedudukan BPIP dalam struktur kelembagaan negara dikategorikan sebagai Lembaga Non Kementrian dibawah Presiden secaralangsung yang berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan PembinaanIdeologi Pancasila disebut sebagai state auxiliary atau derivative organ dengan tugas dan wewenangsecara khusus (urgent, unik, dan terintegrasi secara efektif) dibentuk oleh Presiden untuk membantuPemerintah mencapai tujuan Negara yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.PosisiBPIPdalamStukturKetatanegaraandiIndonesiaadalahdibawahPresidendanbertanggungjawab terhadap Presiden, dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan lapotan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan. Dalam pengimplementasikan tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi terhadap sebuah peraturanyang bertentangan dengan Pancasila, maka perlunya penguatan terhadap kelembagaan BPIP baikberupa penguatan terhadap payung hukum misalnya Undang-undang atau juga dari segi fungsi yangnantinya dapatmemberikansebuahputusanyangberkekuatan hukum.
Analisis Pajak Penghasilan Pasal 25: Mekanisme, Penghitungan, dan Kontribusinya terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara Ananda Fitriani Oktavia; Nazli Aulia; Salma Indriani
Pajak dan Manajemen Keuangan Vol. 2 No. 3 (2025): Juni : Pajak dan Manajemen Keuangan
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/pajamkeu.v2i3.1172

Abstract

Article 25 Income Tax (PPh 25) is a tax payment system by taxpayers in the form of monthly installments aimed at alleviating the tax burden at the end of the tax year. This provision applies to both Individual Taxpayers and Entities, and is calculated based on the amount of tax owed in the previous year, reduced by tax credits. PPh 25 plays an important role in maintaining the smooth flow of state revenue and supporting sustainable tax compliance. This paper comprehensively discusses the legal basis, calculation mechanisms, payment timing, and penalties for late payment of PPh 25. This research also examines the effectiveness of PPh 25 in encouraging voluntary compliance and its contribution to state revenue.
Tantangan dan Strategi Bank Syariah dalam Mengembangkan Elektronik Bussiness: Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Intan Azzahra; Muhammad Abdillah Pratama Aminullah; Nazli Aulia; Nurbaiti Nurbaiti
Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi Vol 3 No 5 (2026): In Press
Publisher : PT Maju Malaqbi Makkarana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jimbe.v3i5.867

Abstract

Transformasi digital menjadi keharusan dalam industri perbankan, termasuk bagi perbankan syariah yang harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mengembangkan layanan electronic business (e-business) yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap literatur ilmiah dan data sekunder dari lima belas jurnal terkini serta studi kasus pada implementasi BSI Mobile sebagai inovasi utama digital banking syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi BSI meliputi infrastruktur teknologi yang belum merata, keamanan data dan privasi nasabah, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model digitalisasi perbankan syariah serta menjadi rujukan bagi lembaga keuangan lain dalam merancang strategi transformasi digital yang beretika dan berkelanjutan.
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH Nazli Aulia; Nidaul Husna; Salma Indriani; Muhammad Ikhsan Harahap
INTERNATIONAL, Journal of Sharia Business Management Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musharakah financing represents a core profit-and-loss sharing (PLS) instrument in Islamic banking, designed to promote equitable risk-sharing and support productive economic activities. However, its proportion within the financing portfolio of Islamic banks in Indonesia remains relatively limited and fluctuative compared to non-PLS contracts. This study aims to analyze the factors influencing musharakah financing in Islamic banking by focusing on internal bank performance indicators and external macroeconomic conditions. This research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing upon previous empirical studies, Islamic banking statistics, and regulatory documents related to PLS financing. The analysis reveals that internal factors such as non-performing financing (NPF), operational efficiency (BOPO), capital adequacy ratio (CAR), and third-party funds (DPK) consistently influence banks’ decisions in channeling musharakah financing. In addition, external factors including economic growth, inflation, and regulatory frameworks also play a significant role in shaping banks’ risk preferences toward partnership-based financing. These findings indicate that strengthening risk management, improving operational efficiency, and ensuring adequate capital structure are essential to support the sustainable development of musharakah financing in Islamic banking. This study is expected to contribute to the academic discourse on profit-sharing financing and provide strategic insights for Islamic banks in optimizing their financing portfolios.
Co-Authors Ananda Fitriani Oktavia Harahap, Muhammad Ikhsan Intan Azzahra Muhammad Abdillah Pratama Aminullah Nidaul Husna Nurbaiti Nurbaiti Salma Indriani