Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Dialogia Iuridica
Allan Mustafa Umami
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanganan Konflik Tenurial Di Kawasan Wisata Tanjung Tampa Hera Alvina Satriawan; Allan Mustafa Umami
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.178

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam penanganan konflik tenurial di kawasan wisata Tanjung Tampa. Konflik tenurial di kawasan ini seringkali melibatkan perbedaan klaim atas hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat setempat, pemerintah, dan pihak pengelola kawasan wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang mengandalkan wawancara mendalam dan observasi terhadap proses penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKSDA memiliki peran strategis dalam mediasi dan pengelolaan konflik, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, serta resistensi dari beberapa kelompok masyarakat. Meskipun demikian, BKSDA telah berhasil menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitasnya, BKSDA perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan memperbaiki mekanisme resolusi konflik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika lokal.
Dampak hukum, lahan sawah dilind Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah. Wahyuddin Wahyuddin; Allan Mustafa Umami; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7566

Abstract

Land ownership rights are the strongest, fullest rights and can be defended by anyone. According to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, the state has the right to control. The government issued a regulation regarding protected rice fields which only determines the area of ​​rice fields for each region as determined by the Minister of Atr/Bpn Decree Number 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 concerning Protected Rice Fields without explaining in more detail the government's responsibilities towards the communities involved. The land is designated as a protected rice field. The formulation of the problem in this research are what is the impact and legal force of the Decree of the Minister of Atr/Bpn Number 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 have on land ownership rights. The objectives of this research are to determine the legal impact and the legal strength of the Decree of the Minister of Atr/Bpn Number 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 on land ownership rights. The research method in this study uses normative research methods, namely examining regulations and legal doctrine from legal experts. The results of this research, with the Decree of the Minister of Atr/Bpn Number 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021, have resulted in the ownership rights to land affected by the designation of protected rice fields not being able to be fully utilized. Then the legal force of the Decree of the Minister of Atr/Bpn Number 1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 concerning protected rice fields becomes less strong and irrelevant because the rules are unclear and conflict with higher regulations.
Pengaturan Pertambangan Rakyat Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Allan Mustafa Umami; Eka Jaya Subadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.340

Abstract

Perubahan ketentuan pertambangan saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak pada pengaturan pertambangan rakyat di sektor perizinan, pengawasan, pembinaan dan tata kelola lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dihilangkannya kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri. Kedalaman, luas, jangka waktu berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat ke arah yang lebih dalam,luas, dan panjang. Objek pertambangan rakyat lebih dibatasi daripada aturan sebelumnya.
Co-Authors Eka Jaya Subadi Fatria Hikmatiar Al Qindy Hera Alvina Satriawan Wahyuddin Wahyuddin