Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL LAWYER: Jurnal Hukum
Akmaluddin Syahputra
UIN Sumatera Utara
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Medan-Binjai Zamharirah Zamharirah; Akmaluddin Syahputra
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 6 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.3798

Abstract

Toll roads and other forms of infrastructure in Indonesia are highly dependent on land availability. Most of this is impacted by the way that the object of land obtaining is local area land that has been given over privileges, for the most part as confirmed and uncertified property freedoms. acquisition roads must also have their rights protected because land scarcity has always been a major obstacle to Indonesia's infrastructure development. Naturally, difficulties in acquiring land for infrastructure development may impede Indonesia's economic expansion. When land acquisition is carried out, the idea of legal rights to land and the significance of land to human life are taken into consideration. The 16.8-kilometer Medan-Binjai expressway framework advancement project is one of the Public Key Undertaking's activities. The normative juridical research method is used in this study, which looks at secondary data or library materials like laws and regulations, legal theories, and leading legal scholars' opinions. This exploration utilizes a subjective methodology, which is an examination that produces clear information investigation, in particular what the respondents state recorded as a hard copy or orally and furthermore genuine way of behaving, which is endlessly concentrated in general. While normative legal research with a qualitative approach is used in this study, field data results are also used. Keywoords: infrastructure, normative legal research, toll roads
CHOICE OF LAW DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: INTERAKSI ANTARA HUKUM NASIONAL, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT Ingah Maulana; Ramadhan Syahmedi; Akmaluddin Syahputra
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1281

Abstract

Hukum perkawinan di Indonesia beroperasi dalam kerangka pluralisme hukum yang mempertemukan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Kondisi ini melahirkan persoalan choice of law ketika terjadi perbedaan norma dan konsekuensi hukum dalam pengaturan maupun penyelesaian perkara perkawinan. Ketidakjelasan batas dan mekanisme pemilihan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik choice of law dalam hukum perkawinan di Indonesia serta mengkaji pola interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa choice of law dalam hukum perkawinan Indonesia bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya unifikatif, karena penerapannya dipengaruhi oleh status subjek hukum dan jenis peristiwa hukum yang terjadi. Hukum nasional berfungsi sebagai kerangka regulatif utama, sementara hukum Islam dan hukum adat diakomodasi secara terbatas sebagai sumber hukum materiil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka choice of law yang lebih tegas diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia yang plural.
Co-Authors Ingah Maulana Ramadhan Syahmedi Zamharirah Zamharirah