Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum
Moh. Akli Suong
Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, Banggai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SISTEM PENDAFTARAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF NASIONAL Moh. Akli Suong
Jurnal Media Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan mendasar setiap subyek hukum. Keberadaan tanah dan hubungannya dengan subyek hukum harus mendapatkan status hukum agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah menjadi dasar hukum pertanahan nasional dan sistem pendaftaran tanah untuk dapat memberikan kepastian hak atas tanah yang tentunya memberikan perlindungan hukum hak atas tanah. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenal dua sistem pendaftaran tanah. Pertama, disebut dengan model pendaftaran akta atau "registration of deeds" atau pendaftaran tanah dengan stelsel negatif atau pendaftaran tanah negatif. Kedua, pendaftaran hak atau "registration of title", dimana lazim pula disebut dengan nama "pendaftaran dengan stelsel positif" ataupun seringkali disebut "sistem Torrens". Kedua sistem pendaftaran tanah ini mempunyai perbedaan dan persamaan, serta kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya. Land is a basic requirement of every legal subject. The existence of land and its relationship with legal subjects must obtain legal status in order to provide legal certainty for holders of land rights. Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Affairs and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration have become the basis of national land law and land registration systems to provide certainty of land rights which of course provide legal protection of land rights. As stipulated in statutory regulations, there are two systems of land registration. First, it is called the deed registration model or "registration of deeds" or land registration with a negative system or negative land registration. Second, registration of rights or "registration of title", which is commonly referred to as "registration with a positive system" or often called the "Torrens system". These two land registration systems have differences and similarities, as well as advantages and disadvantages of one another.
PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA HAK ATAS TANAH (studi pada putusan pelaksanaan pengadilan negeri luwuk): ENFORCEABLE COURT'S DECISION ON THE EXECUTION OF LAND RIGHTS DISPUTES (study on the implementation of the Luwuk District Court's decision) Moh. Akli Suong
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.998 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i1.507

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian secara normatif akan menganalisis tentang ketentuan eksekusi dalam peraturan perundang-undangan terkait, Penelitian ini dilakukan di institusi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II. Pengadilan negeri luwuk tetap akan memproses permohonan eksekusi hingga telah memenuhi syarat serta eksekusi dapat dilaksanakan jika obyek eksekusi dapat terjamin keamanan dan apabila diperlukan dimintakan bantuan keamanan dari kepolisian setempat. Serta Pelaksanaan eksekusi ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.
Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Environmental Protection as a Constitutional Right of Citizens in Sustainable Development Moh Akli Suong; Muhamad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.027 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.525

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mengetahui pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal perwujudan hak asasi manusia sebagaimana tertuliskan dalam UUD NRI 1945, selain itu juga pembangunan berkelanjutan harus lebih mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui regulasi dan implementasi kebijakan program dalam pelestarian lingkungan.
Problematika Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah : Problems with the Authority of the Minister of Home Affairs to Revoke Regional Regulations Marno M Hipan; Moh. Akli Suong
Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v12i1.643

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis problematika terhadap kewenangan menteri dalam negeri dalam pembatalan peraturan daerah. penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 kepada Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Peran peraturan derah diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan di daerah juga sebagai bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks pengujian UU merupakan ranah kewenangan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang diberikan kepada Menteri dan gubernur dapat membatalkan perda tentunya menjadi sebuah pertanyaan penting. Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibetuk atas dasar persetujuan DPRD dan Kepala Daerah dapat dibatalkan oleh Menteri.
Co-Authors Marno M Hipan Muhamad Abdi Sabri I Budahu