Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Jurnal Hukum Khaira Ummah E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Sosial dan Teknologi Law Development Journal Jurnal Ilmiah Sultan Agung Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Konstatering TABELLIUS
Achmad Sulchan, Achmad
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL) Bahtiar, Hilmi; Sulchan, Achmad
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penganiayaan yang semakin sering terjadi di Indonesia adalah cerminan dari krisis moral dan kekerasan yang mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah gejala sosial yang mengindikasikan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang seharusnya menjadi fondasi perilaku individu dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan tidak pandang bulu; mereka menyerang tanpa memedulikan status sosial, latar belakang, atau profesi individu. Salah satu contoh yang mencolok adalah penganiayaan yang melibatkan anak Pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy. Anak pejabat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, malah terlibat dalam perilaku yang mencoreng citra kepemimpinan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak Pejabat Pajak menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan moralitas di kalangan para pemimpin bangsa.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif,  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  dasar untuk diteliti dengan cara mengadakkan penelusuran  terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berakaitan dengan masalah yang diteliti. Metode Pengumpulan datannya menggunakan study pustaka dan wawancara. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban dalam perara pidana kasus penganiayaan David Ozora, peranan LPSK sangat penting sesuai tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, Dengan ini Majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada Mario Dandy dan ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada David Ozora sebesar Rp25 miliar. Terdapat dua kendala yaitu dari dalam penyidikan dimana terdakwa berbohong dalam BAP, dan dari luar yaitu tidak bisa membayarkan restitusi, Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”, Jika tidak mampu membayar restitusi, maka sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbunyi, "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai dengan pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan, Saksi dan Korban
The Process Of Investigation Against The Criminal Action Of Narcotics Andriawan, Ferry; Maerani, Ira Alia; Sulchan, Achmad
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.827 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.819-826

Abstract

The purpose of this study is to find out the process of investigating narcotics criminals at the Pekalongan Police and to find out the obstacles and solutions faced in the process of investigating narcotics criminals at the Pekalongan Police. The type of research used in this research is normative empirical, which begins deductively with an analysis of the articles in the relevant laws and regulations. The problems examined in this study revolve around legislation and relate to their application in practice. Research results Pekalongan Resort Police The process of carrying out investigations against narcotics perpetrators is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the obstacles are the network of narcotics abuse crimes which are easily broken in the chain, transportation facilities for investigators of the Pekalongan Police Narcotics Unit are felt to be a bit hampering, and solutions with pre-emptive efforts (coaching) and Preventive (prevention).
The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yuliantoro, Yuliantoro; Sulchan, Achmad
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.021 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.736-742

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and to identify and analyze the obstacles in law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and find out the solutions. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of this study indicate that the effectiveness of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is still less effective in its implementation, judging from the data on violations that are still occurring, which are increasing compared to before the implementation of the ETLE system. Public awareness of compliance in driving on the road is still lacking and tends to ignore traffic signs because there are no police officers on the road. The factor for the ineffectiveness of implementing Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the lack of camera equipment installed on every road and every traffic light so that there is a lack of valid data to detect traffic violators and also there are still many violators found on the highway, especially motorcycle riders who do not drive in an orderly manner in the absence of police officers on duty on the road.
The Role of Bhabinkamtibmas in Supporting Motor Vehicle Tax Arrears Collection During the Covid-19 Pandemic Facha, Nyi Ayu Fitria; Sulchan, Achmad
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.7 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.749-756

Abstract

This study aims to analyze the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears during the covid-19 pandemic in the Demak police jurisdiction and the obstacles to implementing the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears during the covid-19 pandemic in the Demak police jurisdiction and the solutions. The approach method is sociological juridical; analytical descriptive research specifications; data sources are primary data and secondary data; data collection methods through field studies and literature studies; while the data analysis method used qualitative analysis. As an analytical tool, role theory, legal effectiveness theory and benefit theory are used. The results of the study show that the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears in the jurisdiction of the Demak police station is to submit a motor vehicle tax bill to motorized vehicle taxpayers. This role is effective in increasing the realization of PKB revenue in the Demak Regency. The obstacles to implementing the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears come from internal and external factors.
PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN BELANDA: KAJIAN TRADISI CIVIL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM Wulandari, Ferina Putri; Sulchan, Achmad; R. Sugiharto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i10.9107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem peradilan pidana antara Indonesia dan Belanda, dengan fokus pada struktur, fungsi, serta adaptasi terhadap konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan menganalisis data sekunder melalui studi literatur mengenai sistem hukum yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Belanda lebih efisien dan transparan, berfokus pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan hak asasi manusia, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan terkait birokrasi yang kompleks, intervensi politik, dan minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memperhatikan adaptasi terhadap konteks lokal, penguatan pendidikan hukum, serta independensi lembaga peradilan.
Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Agustin, Ayu; Sulchan, Achmad
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448

Abstract

Indonesia's criminal justice system shows a dynamic between two paradigms of justice, namely retributive justice and restorative justice. Retributive justice is oriented towards punishing perpetrators with the aim of providing a deterrent effect, while restorative justice focuses on restoring the relationship between perpetrators, victims, and society. This study uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches, to analyze the implementation and challenges of dualism of the two paradigms. The results of the study show that the Indonesian criminal justice system is still dominated by the retributive paradigm, as reflected in the Criminal Code and criminal practices. However, regulatory developments such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Police Regulation Number 8 of 2021, and the new Criminal Code of 2023 show the strengthening of the restorative paradigm. The main challenges faced are regulatory consistency, resistance of law enforcement officials, and public acceptance. In conclusion, although the retributive paradigm is still strong, Indonesia's criminal justice system is beginning to move towards balance by making room for a restorative approach.
Implementation of Sanctions Against Taxpayers Who Conduct Taxation Crimes Reviewed from the Islamic Criminal Law Sulchan, Achmad; Khisni, Akhmad; Sugiarto, R.; Azhari, Muslich
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Vol. 4, No. 2, April 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v4i2.15462

Abstract

Negara Indonesia memerlukan dana untuk pendapatan negara dalam mensejahterakan rakyat, maka dana tersebut di dapat dari rakyat melalui pungutan pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak ada wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan sehingga harus dikenakan sanksi pidana, karena menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Mengingat orang Islam dituntut untuk merealisasikan kemaslahatan umum dalam kehidupan sesama manusia dan tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka harus bijak untuk membayar pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, yang membahas berkaitan dengan ketentuan pengaturan secara hukum, dasar hukum dan penjatuhan sanksi tindak pidana perpajakan. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang bertujuan menganalisa sanksi wajib pajak bagi yang melakukan tindak pidana perpajakan dan ditinjau dari hukum pidana Islam. Dengan jenis dan sumber data primer serta sekunder yang kemudian di analisis kembali data tersebut secara kualitatif. Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap wajib pajak atau terdakwa yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam kasus tindak pidana mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebelumnya dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, mengingat sanksi pidana dalam hukum perpajakan merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir dikehendaki, tetapi apabila tetap tidak dilakukan pembayaran kewajiban pajaknya dalam batas tertentu, maka di proses secara hukum yang berlaku.Dalam persidangan didengar keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta alat bukti, hakim melakukan ijtihad atas putusannya dengan mempertimbangkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta keyakinan hakim, maka terdakwa diputus dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali kewajiban pembayaran pajak atau apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) tahun.
Policy on Sentencing Criminal Actors in Accordance with Pancasila Justice (Study of Decision Number: 504/Pid.B/2024/PN.Ptk) Tama, Supra Endra; Sulchan, Achmad
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 20, No 2 (2025): June 2025
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v20i2.46230

Abstract

Abstract. The enforcement of criminal law in Indonesia not only aims to deter offenders but is also expected to reflect the values of social justice as enshrined in the fifth principle of Pancasila. One of the major challenges in the criminal justice system is to realize a fair and proportional sentencing policy, not only towards the perpetrators but also by considering the interests of the victims and society as a whole. This research aims to analyze sentencing policies for theft offenders that embody social justice, using Case Decision Number 504/Pid.B/2024/PN.Ptk as a case study, and to evaluate the extent to which the imposed criminal sanctions reflect the principles of Pancasila justice. The research method used is a normative juridical and sociological juridical approach. Primary data were obtained from official copies of court decisions, while secondary data were obtained through literature review of criminal law literature, doctrines, and relevant regulations. The analysis was conducted qualitatively, emphasizing the legal construction built in the judge's considerations and the values of social justice within the context of Pancasila. The research results show that the sentencing policy reflected in Decision Number 504/Pid.B/2024/PN.Ptk is still dominated by a retributive paradigm, although there are considerations that attempt to accommodate aspects of substantive justice and the social conditions of the perpetrator. The criminal sentence imposed does not yet fully reflect a rehabilitative and restorative approach aimed at restoring the relationship between the perpetrator, the victim, and society. In the context of Pancasila justice, sentencing should not only serve as a means of retribution but also as an effort for rehabilitation and social reconciliation. Thus, this research recommends that future penal policies integrate the cultural and ideological values of the Indonesian nation, namely Pancasila-based social justice, through a more humane and responsive penal approach to the background of the offenders and their impact on society.
PKM Aplikasi Android Deteksi Pencurian Kendaraan untuk Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan Karangtaruna Gajahmada Gebangsari Semarang Ismail, Munaf; Prasetyowati, Sri Arttini Dwi; Sulchan, Achmad
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 3 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i3.4731

Abstract

Kasus pencurian kendaraan bermotor di daerah sekitar kampus lebih banyak dibanding dengan daerah lainya, termasuk lingkungan mitra Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yaitu Karangtaruna Gajahmada Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang yang letaknya dekat dengan kampus UNISSULA. Jarak mitra PKM dengan kampus UNISSULA kurang lebih 2 Km. Banyak tempat usaha yang menyediakan kebutuhan mahasiswa seperti rumah kos, rumah makan, warnet, rental computer/photocopy dll. Hal ini meningkatkan jumlah motor/mobil disekitar Kelurahan Gebangsari, hal ini juga meningkatkan jumlah kasus pencurian motor/mobil. Pada tahun 2017 terjadi 23 kasus curanmor di kecamatan Genuk kota Semarang. Dari isolasi permasalahan lewat pertemuan dan diskusi tim PKM dengan Karangtaruna Gajah Mada muncul kesimpulan bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan tidak hanya di bebankan kepada aparat keamanan saja. Peran aktif dari masyarakat dapat menjaga kendaraan pribadinya khususnya dan pada umumnya dapat menjaga keamanan lingkungan disekitarnya hal ini dapat mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor. Pemanfaatan teknologi tepat guna aplikasi android sebagai deteksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada masyarakat Kelurahan Gebangsari Semarang, untuk membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat guna menjaga keamanan lingkungan mitra PKM khususnya keamanan kendaraan bermotor milik masyarakat. Hasil dari abdimas ini adalah 1) Meningkatnya kewaspadaan karangtaruna dan masyarakat menjaga kendaraan pribadinya kususnya dan pada umumnya dapat menjaga keamanan lingkungan disekitarnya. 2) Meningkatnya sinergi karangtaruna, masyarakat dengan aparat keamanan. 3) Berkurangnya jumlah curanmor yang terjadi di lokasi mitra dari 23 kasus tahun 2017 menjadi 10 kasus yang terjadi periode Januari – Agustus 2019 berdasar data Polsek Genuk Semarang. Melalui kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini diharapkan dapat terus berjalan dan diimplementasikan untuk daerah yang lebih luas sehingga efek positifnya lebih dirasakan masyarakat banyak.
The Juridical Analysis of the Implementation of the Notary's Recusal Rights in Maintaining the Confidentiality of the Contents of the Deed Yudana, Median Eka; Sulchan, Achmad
Jurnal Konstatering Vol 3, No 2 (2024): April 2024
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze: 1) The application of the notary's right of recusal in maintaining the confidentiality of the contents of the deed he or she has made as regulated in the UUJN is not absolute, considering that it is still possible if other laws order it. Thus, the Notary cannot use his Right of Rejection if the deed he makes is related to Corruption Crimes (Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes) and Tax Violations (Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court ). The use of the Right of Refusal when a Notary is a witness in a court trial is not immediate, meaning it takes effect immediately. But if the notary wants to use his right of refusal, he is obliged to come and fulfill the summons and must make a letter of request to the judge who is hearing/examining the case, that the notary will use his right of refusal. Upon the Notary's request, the Judge examining the case in question will determine whether to grant or reject the Notary's request. 2) The legal consequences for a notary who discloses the confidentiality of the contents of the deed he or she has made may result in sanctions, namely criminal threats, civil threats and sanctions according to the Law on Notary Positions ranging from a reprimand to dishonorable dismissal. However, notaries will be given legal protection for Notaries who reveal the contents of the deed, namely Notaries who reveal the contents of the deed with the approval of the interested parties to maintain public trust in the Notary profession and/or Notaries who, because of their position, are asked to explain the contents of the Deed they have made before the court, automatically the Notary receive legal protection as a witness and are free from all charges.
Co-Authors Akhmad Khisni, Akhmad Andriawan, Ferry Ayu Agustin Azhari, Muslich Bahtiar, Hilmi Facha, Nyi Ayu Fitria Fachry Abda El Rahman Febryan, Rinaldy Bagus Ira Alia Maerani Manalu, Novida Munaf Ismail, Munaf R. Sugiharto Radiansyah Radiansyah Sri Arttini Dwi Prasetyawati Sugiarto, R. Tama, Supra Endra Wulandari, Ferina Putri Yudana, Median Eka