Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL) Bahtiar, Hilmi; Sulchan, Achmad
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penganiayaan yang semakin sering terjadi di Indonesia adalah cerminan dari krisis moral dan kekerasan yang mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah gejala sosial yang mengindikasikan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang seharusnya menjadi fondasi perilaku individu dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan tidak pandang bulu; mereka menyerang tanpa memedulikan status sosial, latar belakang, atau profesi individu. Salah satu contoh yang mencolok adalah penganiayaan yang melibatkan anak Pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy. Anak pejabat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, malah terlibat dalam perilaku yang mencoreng citra kepemimpinan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak Pejabat Pajak menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan moralitas di kalangan para pemimpin bangsa.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif,  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  dasar untuk diteliti dengan cara mengadakkan penelusuran  terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berakaitan dengan masalah yang diteliti. Metode Pengumpulan datannya menggunakan study pustaka dan wawancara. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban dalam perara pidana kasus penganiayaan David Ozora, peranan LPSK sangat penting sesuai tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, Dengan ini Majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada Mario Dandy dan ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada David Ozora sebesar Rp25 miliar. Terdapat dua kendala yaitu dari dalam penyidikan dimana terdakwa berbohong dalam BAP, dan dari luar yaitu tidak bisa membayarkan restitusi, Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”, Jika tidak mampu membayar restitusi, maka sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbunyi, "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai dengan pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan, Saksi dan Korban
The Process Of Investigation Against The Criminal Action Of Narcotics Andriawan, Ferry; Maerani, Ira Alia; Sulchan, Achmad
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.827 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.819-826

Abstract

The purpose of this study is to find out the process of investigating narcotics criminals at the Pekalongan Police and to find out the obstacles and solutions faced in the process of investigating narcotics criminals at the Pekalongan Police. The type of research used in this research is normative empirical, which begins deductively with an analysis of the articles in the relevant laws and regulations. The problems examined in this study revolve around legislation and relate to their application in practice. Research results Pekalongan Resort Police The process of carrying out investigations against narcotics perpetrators is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the obstacles are the network of narcotics abuse crimes which are easily broken in the chain, transportation facilities for investigators of the Pekalongan Police Narcotics Unit are felt to be a bit hampering, and solutions with pre-emptive efforts (coaching) and Preventive (prevention).
The Effectiveness against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yuliantoro, Yuliantoro; Sulchan, Achmad
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.021 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.736-742

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and to identify and analyze the obstacles in law enforcement against traffic violations with Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and find out the solutions. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of this study indicate that the effectiveness of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is still less effective in its implementation, judging from the data on violations that are still occurring, which are increasing compared to before the implementation of the ETLE system. Public awareness of compliance in driving on the road is still lacking and tends to ignore traffic signs because there are no police officers on the road. The factor for the ineffectiveness of implementing Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is the lack of camera equipment installed on every road and every traffic light so that there is a lack of valid data to detect traffic violators and also there are still many violators found on the highway, especially motorcycle riders who do not drive in an orderly manner in the absence of police officers on duty on the road.
The Role of Bhabinkamtibmas in Supporting Motor Vehicle Tax Arrears Collection During the Covid-19 Pandemic Facha, Nyi Ayu Fitria; Sulchan, Achmad
Law Development Journal Vol 3, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.7 KB) | DOI: 10.30659/ldj.3.4.749-756

Abstract

This study aims to analyze the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears during the covid-19 pandemic in the Demak police jurisdiction and the obstacles to implementing the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears during the covid-19 pandemic in the Demak police jurisdiction and the solutions. The approach method is sociological juridical; analytical descriptive research specifications; data sources are primary data and secondary data; data collection methods through field studies and literature studies; while the data analysis method used qualitative analysis. As an analytical tool, role theory, legal effectiveness theory and benefit theory are used. The results of the study show that the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears in the jurisdiction of the Demak police station is to submit a motor vehicle tax bill to motorized vehicle taxpayers. This role is effective in increasing the realization of PKB revenue in the Demak Regency. The obstacles to implementing the role of Bhabinkamtibmas in supporting the collection of motor vehicle tax arrears come from internal and external factors.
PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN BELANDA: KAJIAN TRADISI CIVIL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM Wulandari, Ferina Putri; Sulchan, Achmad; R. Sugiharto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i10.9107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem peradilan pidana antara Indonesia dan Belanda, dengan fokus pada struktur, fungsi, serta adaptasi terhadap konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif dengan menganalisis data sekunder melalui studi literatur mengenai sistem hukum yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Belanda lebih efisien dan transparan, berfokus pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan hak asasi manusia, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan terkait birokrasi yang kompleks, intervensi politik, dan minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memperhatikan adaptasi terhadap konteks lokal, penguatan pendidikan hukum, serta independensi lembaga peradilan.