Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.671
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosial Budaya Unes Law Review Ensiklopedia Social Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Konstitusi Riau Law Journal
Arrasuli, Beni Kharisma
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Beni Kharisma Arrasuli; Yumni Nadhilah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.882

Abstract

The Constitutional Court is one of the perpetrators of the Judicial Power who performs the judicial function in Indonesia. One of the authority of the Constitutional Court is to examine the law against the Basic Law, this was born based on the principle of separation of powers and protection of human rights. Constitutional Court Judges have the freedom to interpret the Constitutional norms based on the independence of the Judicial Power. Interestingly, the Constitutional Court often issues controversial decisions because the Constitutional Court Judges apply the doctrine of judicial activism in their decisions. Judicial activism is a philosophy of making court decisions by putting forward the personal views of judges as a basis for consideration so that constitutional norms are interpreted beyond contextual provisions. So that Constitutional Court judges tend to make laws (judge making law) through decisions that should be the realm of legislators. The questions in this paper are: First, how is the practice of judicial activism in the Constitutional Court judge's decision. Second, what are the implications of the practice of judicial activism in the Constitutional Court's ruling on the principle of separation of powers? The writing of this article uses the method of normative legal research through a legal, historical and conceptual approach to answer whether there is a regulation that prohibits judges from the Constitutional Court to practice judicial activism. Furthermore, can this be said as strengthening the role of the Constitutional Court in creating a mechanism of checks and balances on the House of Representatives as a branch of legislative power that functions as a legislator in the system of separation of powers in Indonesia.
Penyelesaian Penyelesaian Dualisme Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Aceh: Problematika Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilu Aceh Fahmi, Khairul; Putra, Ilhamdi; Arrasuli, Beni Kharisma
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2111

Abstract

Hingga saat ini, dualisme kelembagaan lembaga pengawas pemilu dan pilkada di Aceh masih terjadi. Kondisi tersebut masih menyisakan masalah dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada di Aceh. Artikel ini memfokuskan bahasan pada aspek pilihan kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan dualisme tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Kajian ini berkesimpulan bahwa akar persoalan dualisme lembaga pengawas pemilu dan pilkada di Aceh disebabkan tidak sinkronnya pengaturan UU Pemilu dan UU Pilkada dengan UU Pemerintahan Aceh. Hal itu juga diperkuat dengan Putusan MK yang menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan perubahan UU Pemerintahan Aceh yang dimuat dalam UU Pemerintahan Aceh itu sendiri. Penelitian ini merekomendasikan agar dualisme kelembagaan lembaga pengawas pemilu dan pilkada di Aceh segera diakhiri melakukan perubahan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada dan UU Pemerintahan Aceh
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT SELF EXECUTING DAN NON-SELF EXECUTING DALAM RENTANG TAHUN 2016-2019 Fauziah, Fauziah; Kharisma Arrasuli, Beni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.340

Abstract

Sepanjang 2016-2019 MK telah mengeluarkan 60 putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang terdiri atas putusan self executing dan non-self executing. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, bagaimana sifat putusan MK dalam rentang 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang self executing dan non-self executing? Serta bagaimanakah pelaksanaan Putusan MK yang bersifat self executing dan non-self executing dalam rentang 2016-2019? Penelitian yang dilakukan secara normatif ini menunjukkan sifat self executing terdapat dalam putusan legally null and void dan putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan MK yang bersifat non-self executing terdapat dalam putusan model penundaan pemberlakuan. Putusan MK dalam rentang 2016-2019 terdiri dari 57 putusan self executing dan 3 putusan non-self executing. Pemuatan putusan MK dalam Berita Negara dirasa cukup bagi pelaksanaan putusan self executing. Sedangkan, putusan non-self executing dilaksanakan melalui perubahan undang-undang yang diuji. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan norma yang dilakukan oleh MK, sehingga MK dalam putusannya secara langsung meminta perubahan undang-undang yang diuji kepada pembentuk undang-undang dalam kurun waktu tertentu. Dari 3 putusan MK yang bersifat non-self executing tersebut, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Arrasuli, Beni Kharisma; Fahmi, Khairul
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.351

Abstract

Artikel ini membahas mengenai eksistensi dan kemampuan hukum positif di Indonesia dalam melindungi pengguna dari kejahatan terkait penyalahgunaan terhadap data pribadi dan melihat pelaksanaan penegakan hukum serta pertanggungjawaban hukum pengendali dan prosesor data pribadi jika terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna. Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemilik data, bahkan pemilik data dapat mengalami kerugian secara materiil dan mendapat intimidasi atau pengancaman. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan hukum positif di Indonesia selama ini yang mengatur terkait data pribadi masih tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan bersifat sektoral. Artikel ini membahas setiap peraturan tersebut yang berfungsi melindungi data pribadi pengguna selama ini, serta mendalami sejauh mana pengaturan tersebut berfungsi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, serta menghubungkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif yaitu mengumpulkan semua data dan menghubungkan permasalahan dengan analisis berdasarkan teori hukum yang disusun sistematis. Sehingga dalam artikel ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi yang bersifat sektoral di Indonesia selama ini belum efektif dan tidak mampu menanggulangi kejahatan yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dengan peraturan yang ada selama ini juga sangat minim. Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara fokus mengatur masalah data pribadi, diharapkan mampu kedepannya menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kejahatan menggunakan data pribadi dan menjadi payung hukum yang kuat dalam melakukan upaya penegakan hukum.
Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas dan Over-Kriminalisasi Arrasuli, Beni Kharisma
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.879

Abstract

This article discusses the dynamics of customary criminal law in the Draft Criminal Code (RKUHP), this is because the RKUHP is currently codifying customary criminal law in its regulations. Of course, this arrangement regarding the adherence to customary criminal law reaps pros and cons in the community, because the Criminal Code (KUHP) previously did not understand the existence of the phrase customary criminal law in its formulation of offenses. It is considered that the embodiment of customary criminal law in the RKUHP will cause problems with the principle of legality and can cause over-criminalization of the community, especially those in the customary law area. The enactment of customary criminal law in the RKUHP should be able to shift the meaning of the principle of legality which is a fundamental principle in Indonesian criminal law and does not rule out the possibility that the enactment of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code will lead to a high quantity of criminalization in Indonesia. So a comprehensive study is needed to fix the problems of customary law offenses contained in the RKUHP, This aims not to cause misunderstandings for the community and to prevent confusion in understanding the purpose of a legal product renewal.
Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan Arrasuli, Beni Kharisma; Nadhilah, Yumni
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.882

Abstract

The Constitutional Court is one of the perpetrators of the Judicial Power who performs the judicial function in Indonesia. One of the authority of the Constitutional Court is to examine the law against the Basic Law, this was born based on the principle of separation of powers and protection of human rights. Constitutional Court Judges have the freedom to interpret the Constitutional norms based on the independence of the Judicial Power. Interestingly, the Constitutional Court often issues controversial decisions because the Constitutional Court Judges apply the doctrine of judicial activism in their decisions. Judicial activism is a philosophy of making court decisions by putting forward the personal views of judges as a basis for consideration so that constitutional norms are interpreted beyond contextual provisions. So that Constitutional Court judges tend to make laws (judge making law) through decisions that should be the realm of legislators. The questions in this paper are: First, how is the practice of judicial activism in the Constitutional Court judge's decision. Second, what are the implications of the practice of judicial activism in the Constitutional Court's ruling on the principle of separation of powers? The writing of this article uses the method of normative legal research through a legal, historical and conceptual approach to answer whether there is a regulation that prohibits judges from the Constitutional Court to practice judicial activism. Furthermore, can this be said as strengthening the role of the Constitutional Court in creating a mechanism of checks and balances on the House of Representatives as a branch of legislative power that functions as a legislator in the system of separation of powers in Indonesia.
Co-Authors Fauziah Fauziah Indah Nadilah Nadilah Khairul Fahmi Khairul Fahmi Miftahul Fikri Fikri Nadhilah, Yumni Putra, Ilhamdi Yumni Nadhilah Zulfadli Zulfadli