Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research
Nunung Rahmania
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Cost And Benefit Analysis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara Taufik, Zahratul'ain; Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16689

Abstract

Penelitian ini menganalisis biaya dan manfaat terhadap penanganan kasus tindak pidana pemilu pada Pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi dalam menangani pelanggaran pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan integritas proses pemilihan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan telah cukup besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dengan hanya menyelesaikan satu kasus dari delapan kasus yang terregistrasi. Namun demikian ada tantangan yang masih dihadapi terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari hasil analisis ini menekankan pada pentinya peninjauan kembali sistem pengawasan dan pendidikan publik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Legal Protection of Personal Data as Listed in Court Decision: A Discourse Renewal Tina Amelia; Nunung Rahmania; Aftab Haider
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i3.1560

Abstract

This study aims to examine and analyze the actualization of specific personal data protection, especially criminal records in the context of court decisions. In the digital era and advances in information technology, personal data protection is becoming an increasingly important and relevant issue. However, there is a need to better understand how specific personal data protection is realized and implemented in the context of court decisions. For example, the court decision related to divorce. In the case of a divorce that befell an artist, the court decision was published on the court's official website. The impact is that the public knows the cause of the divorce. This is a form of no protection of personal data, under the pretext of openness of court information. This study use a normative legal research method with a statue approach and a conceptual approach. The data used consists of primary legal materials and court decisions related to personal data protection. In addition, this study also refers to legal literature and expert views related to personal data protection and court decisions. The results of the study indicate that the actualization of personal data protection, especially criminal records listed in court decisions, is an exception due to the principle of open trials and published trial results. There needs to be a reformulation of the concept of exceptions to personal data protection related to criminal records in the context of court decisions. This reformulation is emphasized to avoid abuse in the judicial process and maintain public trust in the judicial system. The reformulation was carried out to clarify the position of criminal records listed in Court Decisions as excluded objects and the rights of Personal Data Subjects regulated in the Personal Data Protection Law are also excluded for Court Decisions. The implications of this study are expected to provide a better understanding for related parties, including courts, governments, and the general public, regarding the importance of specific personal data protection in the context of the courts.
Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia Nirmala, Atika Zahra; Nunung Rahmania; Bahtiar Imran
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.183

Abstract

Permasalahan terorisme menjadi permasalahan yang kompleks dengan berkembangnya teknologi, oleh sebab itu dibutuhkan upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan yang komprehensif, seperti pendekatan pre-crime dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan pre-crime memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan terorisme sebelum terjadi, dalam pencegahan terorisme menekankan pentingnya strategi proaktif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan big data, kecerdasan buatan, machine learning, data mining dan analisis situasional untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman sebelum terjadi kejahatan terorisme
Penyuluhan Hukum: Batas Minimal Umur Perkawinan Sebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Taufik, Zahratul'ain; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Putri Raodah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human And Education
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i3.972

Abstract

Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan Pernikahan anak yang menjadi fenomena sosial yang dianggap cukup serius yang terjadi di berbagai negara yang salah satunya Indonesia dan NTB menjadi salah satu provinsi penyumbang pernikahan usia anak. Hal tersebut kemudian yang menjadikan kami para dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai batas minimal usia pernikahan untuk dapat membantu menekan jumlah pernikahan anak di wilayah Provinsi NTB. Penyebaran informasi tersebut di lakukan dengan penyluhan hukum menggunakan metode ceramah yang merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Manfaat yang kemudian diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur melakukan perkawinan anak
ADOPSI PRINSIP-PRINSIP MEGAN’S LAW DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2463

Abstract

Kekerasan sekual terhadap anak semakin marak terjadi meskipun telah terdapat berbagai kebijakan yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebut dibutuhkan langkah yang komprehensif dalam penanganannya. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh Indonesia dengan mengggunakan pendekatan yang digunakan negara lain dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yakni Megan’s Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan kasus yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip dalam Megan’s Law terkait pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat diberlakukan dalam kasus tertentu seperti pelaku yang merupakan seorang residivis, telah melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus tetap dikenakan hukuman pengumuman identitas pelaku bukan sebagai sanksi tambahan semata seperti yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengumuman identitas pelaku tersebut bukan hanya sebagai sebuah pilihan namun sebagai suatu keharusan dalam kasus-kasus tertentu
Co-Authors Aftab Haider Atika Zahra Nirmala Imran, Bahtiar Putri Raodah Taufik, Zahratul'ain Tina Amelia Titin Nurfatlah