Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Titin Nurfatlah
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency Taufik, Zahratul'ain; Titin Nurfatlah; Rahmadani; Baiq Vira Safitri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i1.1297

Abstract

This study aims to explore the determining factors impacting the enforcement of electoral laws during the 2020 regional elections in North Lombok Regency. Regional head elections represent a direct mechanism for the populace to elect their leaders. Given the nature of elections as a platform for power acquisition, they inherently attract transgressions, unlawful deeds, irregularities, and other violations. The Final Report of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of North Lombok Regency revealed that while eight instances of electoral infractions were probed, only one case was prosecuted, forming the focal point of this article. The research employed normative-empirical legal research with both conceptual and case approaches, by collecting primary and secondary data, which were subsequently qualitatively analyzed. The findings indicated various factors influencing the adjudication process of electoral offenses during the 2020 Pilkada in North Lombok Regency, including disparities in the interpretation of legal statutes among law enforcement entities handling electoral crimes, inadequate evidentiary support to establish electoral infractions, and challenges in procuring testimony from cooperative witnesses.
Cost And Benefit Analysis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara Taufik, Zahratul'ain; Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16689

Abstract

Penelitian ini menganalisis biaya dan manfaat terhadap penanganan kasus tindak pidana pemilu pada Pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi dalam menangani pelanggaran pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan integritas proses pemilihan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan telah cukup besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dengan hanya menyelesaikan satu kasus dari delapan kasus yang terregistrasi. Namun demikian ada tantangan yang masih dihadapi terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari hasil analisis ini menekankan pada pentinya peninjauan kembali sistem pengawasan dan pendidikan publik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Tanggungjawab Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment Produk Kosmetik Illegal Terhadap Konsumen Nizia Kusuma Wardani; AD. Basnawati; Hera Alvina Satriawan; Titin Nurfatlah
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik illegal yang diiklankan oleh influencer dan bentuk pertanggungjawaban influencer dalam mempromosikan produk kosmetik illegal terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum dan pemerhati masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu pula menjadi masukan bagi para praktisi hukum atau penentu kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen.
KOMNAS HAM DAN TANTANGAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT Taufik, Zahratul'ain; Titin Nurfatlah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.280

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan harus dijaga oleh negara. Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan HAM, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki pelanggaran HAM berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM berat dan mengevaluasi apakah proses tersebut telah menjamin keterpenuhan hak asasi manusia korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan kajian yuridis-normatif, ditemukan bahwa meskipun Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, berbagai kendala dalam prosesnya-terutama terpisahnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan-menyebabkan penanganan kasus pelanggaran HAM berat belum optimal. Selain itu, kurangnya kewenangan Komnas HAM dibandingkan dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) juga menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM, termasuk pemberian kewenangan penyidikan dan penuntutan, agar lembaga ini dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati antara Indonesia dan Korea Selatan Nia Maharani; Syamsul Hidayat; Titin Nurfatlah
Parhesia Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/parhesia.v2i1.3766

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan serta bagaimana perbandingan pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di kedua negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang Khusus masing-masing negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Sedangkan pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan ketentuan Criminal Code (KUHP) Korea Selatan Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pidana Mati, Indonesia, Korea Selatan ABSTRACT This research aims to determine the types of criminal acts punishable by the death penalty in Indonesia and South Korea and the comparison of its implementation in both countries. The type of research used is normative legal research. This research determines that the types of criminal acts punishable by the death penalty in both countries are regulated by the Criminal Code and several special laws in each country. The method of the death penalty in Indonesia is by shooting following Law Number 2/PNPS/1964. Meanwhile, the death penalty in South Korea is conducted by hanging under the South Korean Criminal Code (KUHP). Keywords: Comparative Law, Crime, Death Penalty, Indonesia, South Korea
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN: (Studi Kasus Di Kanwil Djp Nusa Tenggara) reshi, regina; titin nurfatlah
Parhesia Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas tersebut dalam penegakan hukum perpajakan di daerah tersebut dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas ultimum remedium khususnya di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dimulai dari tahap pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan. Setiap tahapan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha menerapkan asas ultimum remedium yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, penerapan asas ultimum remedium ini masih belum optimal, dan tujuan untuk memulihkan kerugian pendapatan negara masih dianggap belum efisien. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Co-Authors AD. Basnawati Atika Zahra Nirmala Baiq Vira Safitri Hera Alvina Satriawan Nia Maharani Nizia Kusuma Wardani Nunung Rahmania Rahmadani Reshi, Regina Syamsul Hidayat Taufik, Zahratul'ain