Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana International Journal of Law and Society
Ida Keumala Jeumpa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PEREDARAN MIE DENGAN CAMPURAN FORMALIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Tari Nabila Yolanda; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin, penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin dan kendala yang muncul dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran mie dengan campuran formalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin didasarkan kurang kesadaran pelaku usaha mie, penurunan ekonomi yang dialami oleh pelaku dan faktor kuranya pengawasan dari aparat penegak hukum. Penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan makanan dengan campuran formalin didasarkan pada hal yang memberatkan dan meringankan pelaku di dipersidangan yaitu pelaku bersifat kooperatif di dalam persidangan dan pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kendala dan solusi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan makanan campuran formalin adalah kurangnya kesadaran hukum sehingga dibutuhkan pengawasan khusus, luas wilayah Aceh yang tidak sebanding dengan SDM BPOM Aceh sehingga dibutuhkan kerjasama dengan penyidik Polri. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bireuen untuk tidak menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada pelaku dan berpedoman pada Undang-Undang Pangan guna memenuhi keadilan dan kepastian hukum serta saran kepada pihak penyidik dan PPNS BPOM dan penyidik untuk diberikan pendidikan lanjutan guna menambah kualitas PPNS BPOM dalam mengatasi tindak pidana perdagangan mie dengan campuran formalin. Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Formalin.
Proof of State Financial Losses in State-Owned Banking Enterprises Related to Corruption Crimes Rahmat Fajri; Ida Keumala Jeumpa; Yusri Yusri
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i4.779

Abstract

Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes (Tipikor Law) requires the existence of state financial losses as an important element in Article 2 paragraph (1) and Article 3. Following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, proof of state losses must be actual losses, rather than potential losses. However, in practice, there is a discrepancy between legal norms and the reality of law enforcement, especially in state-owned enterprises (SOEs) engaged in banking. There is disharmony between the Anti-Corruption Law, the State Finance Law, and the SOE Law, particularly regarding the financial status of SOEs as separate state assets. This study uses a normative legal method with a statute approach. The results show that proving state financial losses in banking SOEs related to corruption requires an examination by an authorised institution to declare state financial losses. Based on Article 10 paragraph (1) of Law No. 15 of 2006 concerning the Audit Board, it is explained that the Audit Board has the authority to determine the existence or absence of state losses. The audit process carried out by the Audit Board on state-owned banking enterprises suspected of causing state financial losses must be an investigative audit process, not a state loss calculation audit that is usually carried out on government institutions.
Co-Authors Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmat Fajri Tari Nabila Yolanda