Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Ana Silviana
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia immanuella febriauma; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3444

Abstract

Cukai merupakan bentuk pungutan negara yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi atas produk yang dianggap memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), merupakan produk yang dinilai memiliki dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penerapan kebijakan cukai apabila dikenakan pada MBDK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, penerapan aturan cukai pada MBDK akan berdampak negatif bagi pelaku usaha. Nilai jual produk yang meningkat akan menurunkan minat dan daya beli masyarakat. Sisi positifnya, pengenaan cukai akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produk substitusi yang lebih sehat, pengenaan cukai juga meningkatkan pendapatan negara. Masih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dalam upaya pengawasan. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dengan diterapkannya ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap MBDK, akan memudahkan pengendalian peredaran MBDK dan memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat. Hambatan-hambatan yang ditemui harus diselesaikan agar penerapan cukai terhadap MBDK dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Analisis Yuridis Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Adat Tanpa Ada Sertifikat Hak Milik Dendy Francysco Sinurat; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3836

Abstract

Bentang alam Indonesia yang beragam adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat, yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang unik. Meskipun mempunyai arti penting secara budaya, tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk perampasan tanah, penggundulan hutan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Penjualan ilegal tanah adat yang difasilitasi oleh notaris merupakan tantangan besar dalam tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun terdapat peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah tindakan tersebut. Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi perdata, sanksi andministratif, dan sanksi pidana.
Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Kosong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr) Harnia Agustin; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4160

Abstract

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal (penelitian doktrinal) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan Kesimpulan bahwa : Bentuk wanprestasi dalam kasus ini adalah para tergugat telah mengadakan perjanjian sesuai dengan ketetentuan yang berlaku, akan tetapi tidak memenuhinya perjanjian tersebut, akibat bagi pihak yang telah wanprestasi adalah melakukan pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan PP No. 18 Tahun 2021 jo. Pasal 95 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PMNA/KPBN No. 7 Tahun 2019, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMNA/KBPN No. 16 Tahun 2021 yaitu melepaskan hak-hak pada Obyek Sengketa kepada pihak Penggugat seluruhnya dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.094.200,00 (delapan juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).
Dinamika Perubahan Lembaga Jaminan Hipotek Menjadi Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Faishal Amroe Hidayat; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4253

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dinamika perubahan Lembaga Jaminan Hipotek menjadi Lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan metode penelitian hukum normative. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Pengumpulan dan penyusunan data dilakukan melalui prosedur studi kepustakaan (Library Research) untuk mencari dasar teoritis dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk penjabaran deskriptif. Hasil penelitian ini ialah bahwa peralihan Lembaga Jaminan atas hak atas tanah beralih dari Lembaga Jaminan Hipotek ke Lembaga Jaminan Hak Tanggungan terjadi karena Lembaga Hukum Jaminan Hipotek akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berdasarkan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peralihan ini perlu dilaksanakan mengingat Lembaga Jaminan Hipotek bersumber dari KUH Perdata yang sumbernya ialah hukum kolonial yang pernah berlaku di Indonesia, sedangkan objek jaminan yang dilekatkan Lembaga Jaminan Hipotek ialah hak atas benda tidak bergerak yaitu tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 1960 maka lembaga Jaminan yang berlaku atas Hak atas tanah ialah Hak Tanggungan yang yang bersumber dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berasal dari hukum tanah adat di Indonesia.
Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga dalam Penggunaan Hak Tanggungan sebagai Jaminan Eliyana Budiningsih; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4549

Abstract

Hak tanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum serta hak preferensi kepada kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam penerapannya, hak tanggungan tidak hanya berdampak pada pihak-pihak dalam perjanjian, tetapi juga dapat memengaruhi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan, seperti pembeli, penyewa, atau kreditur lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga untuk menghindari potensi kerugian akibat eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga dalam sistem hak tanggungan di Indonesia. Pembahasan mencakup prinsip publisitas dalam pendaftaran hak tanggungan, penerapan asas kehati-hatian dalam transaksi, serta peran notaris dalam menjamin keterbukaan dan keabsahan perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa antara pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga guna memahami pola perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam penggunaan hak tanggungan sebagai jaminan dapat diperkuat melalui peningkatan transparansi dalam pencatatan hak tanggungan, penegakan regulasi yang lebih ketat terkait kewajiban due diligence bagi pihak yang terlibat, serta optimalisasi peran notaris dalam memastikan kepastian hukum. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang lebih baik, diharapkan hak dan kepentingan pihak ketiga dapat lebih terlindungi serta mengurangi risiko terjadinya sengketa.
Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Milik dalam Perspektif UUPA Fachrezha Wildan Hidayat; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah dengan status hak milik dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Fenomena dualisme ini timbul karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum dan konsep penguasaan tanah antara hukum adat yang bersifat komunalistik, berbasis pada kebersamaan dan ikatan sosial masyarakat adat, dengan hukum agraria nasional yang bercorak individualistik serta menekankan pada kepemilikan perseorangan. UUPA pada hakikatnya telah berupaya menyatukan kedua sistem tersebut melalui asas unifikasi hukum tanah nasional dengan mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Namun dalam praktiknya, implementasi UUPA masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan batas wilayah hak ulayat, serta konflik kepemilikan antara masyarakat adat dan pemegang sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kepemilikan tanah masih berlangsung karena pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, ditambah lemahnya penerapan prinsip rekognisi dan partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat adat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan hak komunal. Kesimpulannya, integrasi sistem pertanahan berbasis UUPA harus memperhatikan keberadaan tanah adat sebagai manifestasi nilai-nilai lokal, jati diri bangsa, serta sumber keadilan agraria di Indonesia.
Analisis Yuridis Peran Notaris dan PPAT dalam Mencegah Overlapping Hak Atas Tanah Hayyu Tyaranissa; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6763

Abstract

Permasalahan overlapping hak atas tanah masih kerap terjadi di Indonesia dan membawa dampak serius berupa ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta memicu timbulnya sengketa pertanahan yang berkepanjangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi pertanahan masih memiliki kelemahan, sehingga menuntut adanya peran yang lebih aktif dari pejabat berwenang, khususnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedua pejabat ini memiliki fungsi sentral dalam menjamin agar setiap proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah, serta menelaah tanggung jawab mereka dalam memastikan keabsahan dokumen, perlindungan hukum, dan pencegahan potensi sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT berkewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data subjek dan objek tanah, termasuk pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Dengan demikian, keduanya tidak hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta, melainkan juga sebagai penjaga kepastian hukum yang berfungsi preventif dalam mencegah overlapping hak atas tanah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.
Disparitas Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatan (Studi Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022) Nur Hidayatullah; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6986

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara tegas dengan wilayah jabatan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu hanya seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim berdasarkan hukum perdata dan undang-undang jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokus pada substansi perjanjian dalam proses pembuatan PPJB untuk menutupi hubungan pinjaman uang dengan jaminan sertipikat hak milik, tidak hanya proses pembuatan PPJB di luar wilayah jabatan notaris tetapi juga maksud dan tujuan pembuatan akta tidak didasarkan pada fakta yang diketahui oleh penggugat, sehingga perjanjian tersebut terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya karena tidak memenuhi kausa yang halal yang mengakibatkan akta tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibatkan akta tetap sah dan akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan tidak berakibat akta batal, hanya penjatuhan sanksi administratif bagi notaris.
Co-Authors Dendy Francysco Sinurat Eliyana Budiningsih Fachrezha Wildan Hidayat Faishal Amroe Hidayat Harnia Agustin Hayyu Tyaranissa immanuella febriauma Nur Hidayatullah