Garuda - Garba Rujukan Digital

GOVERNMENT-OWNED ENTERPRISES (GOEs) IN INDONESIA’S COMPETITION LAW AND PRACTICE Arie Siswanto; Marihot Janpieter Hutajulu
Yustisia Vol 8, No 1: April 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v8i1.21740

In the competition law discourse, one of the controversial issues is the position of Government-Owned Enterprises (GOEs). There are basically two main views regarding the status of GOEs in the competition law. First, GOEs should be granted privileges, even excluded from the scope of business competition law. Secondly, since GOEs are basically businesses and competitors to private enterprises, GOEs must also be subject to competition law. This paper discusses the status of GOEs in Indonesia’s competition law, both in the context of normative framework and in the implementation of competition law provisions. For this purpose, this paper examine the rules of competition law governing the GOEs and analyze some cases of alleged violations of competition law examined by the KPPU as the Indonesian competition authority. This study found that basically Indonesia’s competition law follows the so-called “competitive neutrality” principle in which the law treat both GOEs and private enterprises in equal manner. However, at the practical domain, the cases studied indicates that monopolistic or dominant position held by GOEs may be abused to favor subsidiaries which are in direct, head to head competition, with private enterprises.

The Reform of the Indonesian Competition Law to Anticipate ASEAN Economic Community Ari - Siswanto; Marihot Janpieter Hutajulu
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.331 KB)

AbstractThis paper discusses the need to reform the Indonesian Competition Law (the Law Number 5 of 1999) due to the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), which undoubtedly influences the business condition in Indonesia. This study is expected to provide input for the revision of the Law Number 5 of 1999 by identifying the weaknesses of the current law. Accordingly, this paper aims to analyze the aspects of Indonesian Competition Law that are need to be reformed to ensure its capability in anticipating and regulating business competition after the implementation of AEC. This study found that the degree of the implementation of the Indonesian Competition Law is particularly specified in Article 1(e), which elucidates that the business actors to which the competition law applies are those who are “didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia” (established and domiciled within the jurisdiction of the Republic of Indonesia) or “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” (to conduct activities within the territory of the Republic of Indonesia). The phrase “dalam wilayah hukum Republik Indonesia” (within the jurisdiction of the Republic of Indonesia) contained in Article 1(e) clearly indicates that the application of Indonesian Competition Law still relies heavily on the principle of territoriality. Therefore, the Indonesian Competition Law cannot reach business actors who are established, or are domiciled, or do conduct activities outside Indonesia, although they perform actions that affect the condition of business competition in Indonesia. Therefore, the Indonesian Competition Law needs to be reformed to enable its extra-territorial implementation based on the “effects doctrine” justifying the application of national law to any foreign business actors that causes the disruption of fair business competition conditions at the domestic level.AbstrakTulisan ini membahas tentang perlunya reformasi dalam Hukum Persaingan usaha Indonesia (UU No. 5 tahun 1999) berkenaan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang niscaya mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia. Kajian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi upaya merevisi UU No. 5 Tahun 1999 dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan perlu diperbaiki agar bisa mengantisipasi dan mengatur persaingan usaha yang dimunculkan oleh MEA. Studi ini mengemukakan bahwa cakupan keberlakuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia terutama ditentukan dalam Pasal 1(e) UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang “didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia” atau “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.” Frasa “dalam wilayah hukum Republik Indonesia” yang ada dalam Pasal 1(e) tersebut secara jelas menunjukkan bahwa penerapan Hukum Persaingan Usaha Indonesia masih sangat bergantung pada prinsip teritorialitas. Dengan begitu, Hukum Persaingan Usaha Indonesia tidak bisa menjangkau pelaku usaha yang didirikan di luar Indonesia, berkedudukan di luar Indonesia dan melakukan kegiatan di luar Indonesia, meski pelaku usaha itu melakukan tindakan yang berdampak pada kondisi persaingan usaha di Indonesia. Oleh sebab itu, Hukum Persaingan usaha Indonesia harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga memungkinkan diterapkannya “doktrin efek” yang membenarkan penerapan hukum nasional terhadap pelaku usaha asing yang mengganggu kondisi persaingan sehat pada aras domestik.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a3

LANDASAN FILOSOFIS PENGATURAN PASAR MODAL DI INDONESIA: HARAPAN DAN KENYATAAN Marihot Janpieter Hutajulu
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Keberadaan pasar modal di Indonesia dibutuhkan mengingat peranannya yang penting untuk menyokong kondisi perekonomian negara. Namun pasar modal sebagai lembaga yang berasal dari sistem ekonomi liberal-kapitalistik tidak serta merta dapat dengan mudah diadopsi dan diatur tanpa disesuaikan dengan filosofi bangsa Indonesia. Melalui tulisan ini, Penulis hendak menganalisis kesesuaian tujuan pengaturan dan pengembangan pasar modal di Indonesia dengan konsep Negara Kesejahteraan Indonesia pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis tulisan ini menyimpulkan bahwa tujuan pengembangan pasar modal Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, namun tujuan pengaturan pasar modal itu sendiri belum sesuai dengan konsep negara kesejahteraan Indonesia serta belum memenuhi harapan konstitusional bangsa ini. AbstractIn Indonesia the existence of capital market is needed considering the important role to support the country's economy. But the capital market as an institution derived from the liberal-capitalistic economic system can not necessarily be adopted and arranged without adjustment to the philosophy of the Indonesian nation. Through this article, the author analyzes the suitability of regulation and development of capital markets in Indonesia with the concept of Indonesian welfare state after the amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. The analysis of this paper draws a conclusion that the purpose of the Indonesian capital market development is to realize a just and prosperous society, but the goal of the capital market regulation itself is not in accordance with the concept of Indonesia as well as the concept of welfare state and thus has not met expectations of the nation's constitutional expectations.

FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN/HAKIM Marihot Janpieter Hutajulu
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakPutusan pengadilan merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh hakim berdasarkan suatu pertimbangan mendalam atas fakta-fakta hukum yang diajukan kepadanya untuk diputuskan berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya, selain harus mendasarkan diri kepada hukum positif, ia juga perlu menggali rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis pengaruh filsafat hukum khususnya yang menyangkut masalah keadilan dalam putusan hakim. Hal ini disebabkan putusan hakim selalu dipandang sebagai sebuah upaya menghadirkan hukum yang kontekstual bagi para pencari keadilan. Hakim oleh karenanya harus dapat menemukan hukum yang bersandar kepada nilainilai yang hidup di dalam masyarakat, khususnya konteks sosial dari perkara sedang yang diperiksanya. Untuk menemukan hukum seperti itu, hakim harus berani keluar dari paradigma legal-positivistik dalam melakukan penafsiran hukum, terutama dalam isi pertimbangan hukum putusannya. AbstractThe court ruling is a legal product that is generated by a judge based on a deep consideration of the legal facts submitted to him/her to be decided based on law and justice. Therefore, in addition to relying on positive law, in deciding cases it is also necessary for the judge to discover the developing sense of justice in the society. This paper attempts to analyze the influence of the philosophy of law, especially concerning the issue of justice in the judge's decision. This is relevant due to the assumption that a judge's decision is an effort to bring the law in context for those seeking justice. The judge must therefore be able to find the law based on the living values of the society, especially in the light of the social context of the particular case being examined. To find such law, the judge had to venture out of the legal-positivistic paradigm on its interpretation of law, particularly in the content of the legal consideration of his/her ruling.

KAJIAN YURIDIS KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN Marihot Janpieter Hutajulu
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah menjadi sarana penyelesaian sengketa utang-piutang yang berlaku universal di dunia perniagaan. Namun, ketika terjadi sengketa di antara kreditor dan debitor, klausula arbitrase yang telah disepakati di dalam perjanjian utang-piutangnya dimungkinkan untuk disimpangi dengan mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga. Tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana klausula arbitrase dalam perkara kepailitan dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan yang seharusnya diutamakan dalam setiap penyelesaian perkara kepailitan. Penelitian ini menemukan adanya ketidakharmonisan antara UU Arbitrase dan UU Kepailitan di Indonesia dalam konteks pengutamaan prinsip penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan prinsip lembaga kepailitan sebagai sarana untuk menolong debitor yang beritikad baik. Namun demikian, putusan pengadilan niaga masih ada yang konsisten menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan yang di dalam perjanjian bisnis di antara kreditor dan debitornya telah berisi klausula arbitrase.

IMPLIKASI PENGGUNAAN INTERNET DALAM CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS Chikita Edrini Marpaung; Marihot Janpieter Hutajulu
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) merupakan realisasi dari cita-cita berbagai negara yang menginginkan terbentuknya suatu unifikasi hukum kontrak dagang internasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tiap negara yang melakukan perjanjian. Namun, dalam perkembangannya CISG juga membutuhkan aturan-aturan pelengkap dan tambahan untuk dapat mengikuti sistem informasi dan komunikasi yang semakin maju. Salah satu isu hukumnya ialah terkait dengan penggunaan internet dalam offer and acceptance yang dilakukan guna tercapainya suatu kesepakatan perjanjian. Dalam Pasal yang dimuat oleh CISG, diatur pula mengenai klausula “instantaneous communication” yang Penulis kaitkan terhadap penggunaan internet dan aplikasi komunikasi elektronik lainnya yang memungkinkan dalam melakukan offer and acceptance. Mengingat fakta bahwa sebelumnya, dalam praktik yang digunakan ialah telegram sebagai alat komunikasi dan kesepakatan yang terjadi. Namun penggunaan alat elektronik juga memiliki implikasi yang berbeda terhadap kegiatan offer and acceptance yang dilakukan. Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is a realization of the ideas of many countries that are willing to make a legal unification of international business contracts as legal protection for the contracts which they have made. However, the practical development of CISG also needs some complementary and additional rules to anticipate the development of communication and information systems. One of the legal issues is related to the use of the internet in the offer and acceptance process which is performed to reach a consensus among the contracting parties. The CISG Provision regulates the “instantaneous communication” Clausule which will be related to the use of the internet and electronic communication application in order to perform offer and acceptance. The research sees a previous fact that telegram is used as a communication tool to reach consensus in a contract. Nevertheless, the use of electronic media has different implications for the offer and acceptance process.

PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUHPERDATA DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT Meila Fatma Herryiani; Marihot Janpieter Hutajulu
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini membahas tentang klausula dalam perjanjian baku pembuatan kartu kredit yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Mengandung makna dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah diperbolehkan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian kartu kredit. Penulis berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak boleh diperkecualikan. Pengecualian akan berakibat pada berkurangnya perlindungan bagi pengguna kartu kredit. Asas keadilan perlu dijunjung tinggi dalam kaitannya dengan perjanjian sehingga diharapkan terjadi keseimbangan posisi antara pihak debitur dan kreditur sebagai penerbit kartu kredit.

IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA Citra Metasora Wau; Marihot Janpieter Hutajulu; Sri Harini Dwiyatmi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini membahas tentang aliran positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia serta kaitannya dengan pengaturan teknologi finansial. Tulisan ini berargumen bahwa sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum dan berimplikasi pada sistem dan penegakan hukum yang hanya didasarkan pada menjalankan undang – undang. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan pengaruh positivisme hukum tersebut terkait pengaturan teknologi finansial yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini disebabkan oleh positivisme hukum yang bersifat logis, tetap dan tertutup tanpa mempertimbangkan tuntutan – tuntutan sosial, politik, ukuran moral dan faktor non yuridis lainnya sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif karena memiliki kelemahan pada hukum positif yang sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial, maka penegakan hukum tidak seharusnya dipumpunkan peraturan perundang-undangan semata.

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA Gabrily Trifena Sandag; Marihot Janpieter Hutajulu
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

As mandated in Article 28 G paragraph (1) and Article 28 H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the constitution). Despite the fact that there is already a presence or regulation regarding the protection of personal data in several laws, namely as Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking; Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications; Law Number 43 of 2009 concerning Archives; Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (“ITE Law”) as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions; Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 20 of 2016 Protection of Personal Data in Electronic Systems, with the reasons mentioned in the Law that the author has described above, there have been widespread cases starting from the cases of Tokopedia, Lazada and etc. Regarding the legal issues above, the author's thesis will discuss the Personal Data Bill which will be divided below as follows: The systematic discussion in this paper is divided into two parts. The first part will explain the issue of the Ius constitutum, which is a positive law currently in force in the protection of personal data and a number of laws currently in force which the authors have described above. The second part, while the ius constituendum is a law that is aspired to in the future, such as the Personal Data Bill.

Insider Trading Case Settlement: Studies in Indonesia and The United States Gea, Mansix Agusmanto; Hutajulu, Marihot Janpieter
Wacana Hukum Vol 28 No 2 (2022): February 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/wh.v28i1.6781

Insider trading is a term that refers to the practice in which corporate insiders conduct securities transactions (trading) using their exclusive information that is not yet available to the public or investors. Indonesia and the United States are 2 (two) countries that prohibit insider trading in the capital market. Through this article, the author wants to analyze the similarities and differences the regulation of insider trading in Indonesia and the United States, and explain the legal process for the settlement of Insider Trading cases in Indonesia and the United States. This research is a normative research, using the laws and regulations on the capital market originating from 2 (two) countries, there are the laws and regulations on the capital market of Indonesia and the United States. The analysis of this paper concludes that Indonesia and the United States prohibit the practice of insider trading in the capital market.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search