Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Community Service Learning Jurnal Ilmiah Raad Kertha Journal Equity of Law and Governance JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Strengthening Traditional Villages as Legal Subjects in Tourism Business Management in Bali Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; I Made Suwitra; Ni Luh Made Mahendrawati
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.3.2.8463.105-110

Abstract

This study explores the elevation of customary villages' status as legal entities in managing the tourism industry in Bali. Through philosophical, sociological, and empirical legal perspectives, this study investigates the challenges faced in regulating tourism on the island. An empirical legal framework approach is utilized with multi-approaches, relying mainly on the philosophical, historical, and case approaches. The development of the cultural tourism industry in Bali highlights the importance of strengthening local wisdom. The focus of this research includes fundamental questions such as the essence of strengthening customary villages as legal entities in managing the tourism industry, as well as mechanisms that contribute to the strengthening of customary villages in the realm of tourism management. The findings confirm that customary villages play an integral role in directing the tourism industry, by upholding customary laws and pararems and recognizing the unity of customary law communities. This highlights the importance of environmental preservation through Tri Hita Karana principles. Modernization of tourism business management includes digital strategies and the merging of traditional markets with modern markets, with an emphasis on traditional village branding. Strengthening indigenous villages in tourism business management requires cooperation between indigenous villages and the Bali Provincial Government, including profit-sharing schemes. Indigenous villages need capital strengthening through the Village Credit Institution (LPD). The success of tourism management led by indigenous villages depends on the use of customary law as a source of legal certainty in managing tourism based on the principles of Pancasila and Tri Hita Karana. Concrete recommendations include the formulation of tourism management standards involving HR, financial management, tour guides, and service standards. This approach aims to encourage sustainable tourism practices and maintain culture in Bali's Indigenous Villages.
Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia: Legal Analysis of Taxpayer Compliance in the Era of Tax System Digitalization in Indonesia Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.165

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifat memaksa dengan undang-undang sebagai dasar hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pajak telah berupaya memberikan pelayanan dan sosialisasi agar memberikan kemudahan para masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. keberlangsungan perekonomian negara akan berjalan baik dengan semestinya jika semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban nya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus dalam bidang perpajakan.Digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan berfokus pada manfaat dan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan analisis literatur yang melibatkan sumber dari jurnal nasional dan internasional serta referensi buku dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan edukasi pajak digital, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan protokol keamanan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital.
Cultivating Fish with the Yumina Bumina System as a Solution to Increasing Community Productivity Nyoman Dwika Ayu Amrita; I Dewa Gede Putra Sedana; I Wayan Arya Sugiarta; Tri Hayatining Pamungkas; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
International Journal of Community Service Learning Vol. 7 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijcsl.v7i1.56176

Abstract

The aquaculture sector has an important role for the development of a country. Aquaculture not only plays an important role in economic growth, but also in the food security of a region. Aquaculture is important because this sector produces products or commodities that are not only of high economic value but also functionally useful. Therefore, the purpose of this community service is to provide fish farming assistance with the Yumina Bumina system to increase community productivity. Service activities begin with collecting information through interviews with related parties regarding strengths, weaknesses, opportunities and constraints in catfish farming, then proceed with counseling to Pokdakan Mina Jaya about benefits and sustainability and their impact on partner production and marketing levels. the resulting catfish. This community service activity was carried out for 2 months. The partner in this service activity is the Mina Jaya Catfish Cultivation Group located in Banjar Laplap Kauh, Penatih Dangin Puri Village, East Denpasar with 17 members. The result of this community service is that partners can apply the Yumina-Bumina technology system. The implications of this activity are business opportunities, increased income, and employment.
Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia: Legal Analysis of Taxpayer Compliance in the Era of Tax System Digitalization in Indonesia Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.165

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifat memaksa dengan undang-undang sebagai dasar hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pajak telah berupaya memberikan pelayanan dan sosialisasi agar memberikan kemudahan para masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. keberlangsungan perekonomian negara akan berjalan baik dengan semestinya jika semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban nya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus dalam bidang perpajakan.Digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan berfokus pada manfaat dan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan analisis literatur yang melibatkan sumber dari jurnal nasional dan internasional serta referensi buku dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan edukasi pajak digital, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan protokol keamanan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital.
PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERDASARKANPERATURAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014TENTANG HAK CIPTA Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; Ni Made Novi Maharani; Ni Wayan Devi Muliyanti
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/hczygx25

Abstract

The purpose of this writing is to examine and explain police efforts to prevent and act against forms of violations of the Law on Copyright Number (28 Year 2014). Due to lack of outreach and lack of seriousness on the part of the government, efforts to prevent piracy are currently ineffective. However, a number of pirates were actively socialized, controlled, and eliminated by the police, which also took other forms of action as needed. In accordance with Law Number (28 of 2014) concerning Copyright, investigations against/the police included complaints and there were also many parties who felt they had lost/harmed. What was done/performed by many government parties through the form of law enforcers, namely the police, as stated in Article 120 concerning complaint offenses. This type of research is empirical and uses sociological and legal research methods. This was done directly by collecting data from prevention as well as taking action against the police based on the number "Copyright Law". Number (28 Year 2014). The author uses a qualitative descriptive approach to analyze data, especially in the form of descriptions that are neatly arranged, logically effective, coherent
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUALKOMUNAL DALAM MASYARAKAT BALI Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Ketut Rai Marthania Onassis; I Gusti Agung Made Dwi Komara
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/h0002q36

Abstract

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Adapun kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis. Beberapa kekayaan intelektual milik Negara Indonesia sering diakui oleh negara lain, terutama yang menyangkut warisan budaya seperti tari-tarian tradisional. Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009 pernah diklaim oleh Negara Malaysia. Maka dari itu untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual komunal milik Indonesia dibutuhkan perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kembali klaim atas kekayaan intelektual kominal milik Negara Indonsesia
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DANEKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAANINTELEKTUAL I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Putu Pradnyamita Setianingtyas; Ni Putu Wulan Cintana cita
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/t35zq321

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian dan pemahaman komperhensif terhadap kepastian hukum pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, baik pengakuan dan perlindungannya dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional yang berfokus sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun hasil dan simpulan yang ditemukan bahwa dimensi HKI atas pengetahuan tradisional merujuk pada karya teknologi lokal dan pribumi, sedangkan ekspresi budaya tradisional berhubungan tentang karya tradisional dalam bidang musik, tari, sastra atau cerita, ritual, lencana, seni, kerajinan tangan, bentuk ukiran, bentuk arsitektur, dan sebagainya. Jaminan atas kepastian hukum pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diakui secara implisit dan eksplisit dalam hukum internasional dan nasional. Ius constitutum Indonesia merujuk pada perspektif hukum Hak Cipta, Hukum Paten, Hukum Merek, UUPK dan Permenkumham tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Ditemukan adanya ketidaksempurnaan pengaturan terkait jaminan hak atas subjek hukum komunal dari pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari HKI yang perlu dilindungi.
Co-Authors I Dewa Gede Putra Sedana I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gusti Agung Made Dwi Komara I Made Suwitra I Wayan Arya Sugiarta Ketut Rai Marthania Onassis Ni Luh Made Mahendrawati Ni Made Novi Maharani Ni Putu Wulan Cintana cita Ni Wayan Devi Muliyanti Nyoman Dwika Ayu Amrita Putu Pradnyamita Setianingtyas Tri Hayatining Pamungkas