Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Community Service Learning Journal Equity of Law and Governance JAPHTN-HAN Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Strengthening Traditional Villages as Legal Subjects in Tourism Business Management in Bali Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; I Made Suwitra; Ni Luh Made Mahendrawati
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.3.2.8463.105-110

Abstract

This study explores the elevation of customary villages' status as legal entities in managing the tourism industry in Bali. Through philosophical, sociological, and empirical legal perspectives, this study investigates the challenges faced in regulating tourism on the island. An empirical legal framework approach is utilized with multi-approaches, relying mainly on the philosophical, historical, and case approaches. The development of the cultural tourism industry in Bali highlights the importance of strengthening local wisdom. The focus of this research includes fundamental questions such as the essence of strengthening customary villages as legal entities in managing the tourism industry, as well as mechanisms that contribute to the strengthening of customary villages in the realm of tourism management. The findings confirm that customary villages play an integral role in directing the tourism industry, by upholding customary laws and pararems and recognizing the unity of customary law communities. This highlights the importance of environmental preservation through Tri Hita Karana principles. Modernization of tourism business management includes digital strategies and the merging of traditional markets with modern markets, with an emphasis on traditional village branding. Strengthening indigenous villages in tourism business management requires cooperation between indigenous villages and the Bali Provincial Government, including profit-sharing schemes. Indigenous villages need capital strengthening through the Village Credit Institution (LPD). The success of tourism management led by indigenous villages depends on the use of customary law as a source of legal certainty in managing tourism based on the principles of Pancasila and Tri Hita Karana. Concrete recommendations include the formulation of tourism management standards involving HR, financial management, tour guides, and service standards. This approach aims to encourage sustainable tourism practices and maintain culture in Bali's Indigenous Villages.
Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia: Legal Analysis of Taxpayer Compliance in the Era of Tax System Digitalization in Indonesia Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.165

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifat memaksa dengan undang-undang sebagai dasar hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pajak telah berupaya memberikan pelayanan dan sosialisasi agar memberikan kemudahan para masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. keberlangsungan perekonomian negara akan berjalan baik dengan semestinya jika semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban nya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus dalam bidang perpajakan.Digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan berfokus pada manfaat dan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan analisis literatur yang melibatkan sumber dari jurnal nasional dan internasional serta referensi buku dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan edukasi pajak digital, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan protokol keamanan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital.
Cultivating Fish with the Yumina Bumina System as a Solution to Increasing Community Productivity Nyoman Dwika Ayu Amrita; I Dewa Gede Putra Sedana; I Wayan Arya Sugiarta; Tri Hayatining Pamungkas; Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
International Journal of Community Service Learning Vol. 7 No. 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijcsl.v7i1.56176

Abstract

The aquaculture sector has an important role for the development of a country. Aquaculture not only plays an important role in economic growth, but also in the food security of a region. Aquaculture is important because this sector produces products or commodities that are not only of high economic value but also functionally useful. Therefore, the purpose of this community service is to provide fish farming assistance with the Yumina Bumina system to increase community productivity. Service activities begin with collecting information through interviews with related parties regarding strengths, weaknesses, opportunities and constraints in catfish farming, then proceed with counseling to Pokdakan Mina Jaya about benefits and sustainability and their impact on partner production and marketing levels. the resulting catfish. This community service activity was carried out for 2 months. The partner in this service activity is the Mina Jaya Catfish Cultivation Group located in Banjar Laplap Kauh, Penatih Dangin Puri Village, East Denpasar with 17 members. The result of this community service is that partners can apply the Yumina-Bumina technology system. The implications of this activity are business opportunities, increased income, and employment.
Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia: Legal Analysis of Taxpayer Compliance in the Era of Tax System Digitalization in Indonesia Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
APHTN-HAN Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i1.165

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat guna melakukan kegiatan pemerintahan yang bersifat memaksa dengan undang-undang sebagai dasar hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang pajak telah berupaya memberikan pelayanan dan sosialisasi agar memberikan kemudahan para masyarakat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. keberlangsungan perekonomian negara akan berjalan baik dengan semestinya jika semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban nya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus dalam bidang perpajakan.Digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan berfokus pada manfaat dan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital yang bervariasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan analisis literatur yang melibatkan sumber dari jurnal nasional dan internasional serta referensi buku dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun tantangan terkait infrastruktur teknologi dan keamanan data masih perlu diatasi. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan edukasi pajak digital, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penguatan protokol keamanan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital.
Co-Authors I Dewa Gede Putra Sedana I Made Suwitra I Wayan Arya Sugiarta Ni Luh Made Mahendrawati Nyoman Dwika Ayu Amrita Tri Hayatining Pamungkas