Hartanti Hartanti
Dosen Magister Hukum Janabadra

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH PENYANDANG DISABILITAS DI POLRESTA YOGYAKARTA DI. YOGYAKARTA Anton Prasetya Wijaya; Sigit Herman Binaji; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.2891

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabiltas di Polresta Yogyakarta serta bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab penggunaan psikotrpika di kalangan disabitas.Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang. terkait dengan langkah yang diambil oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilatas dengan penereparan kebijakan Penal dan Non Penal, selain itu juga menggunakan pendekatan analisa konsep (analytical appraoach), dan pendekatan kasus (case appraoach). metode pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian penyalahgunaan psikotropika yang ada terhadap penanganan hukum, sedangkan pendekatan Kasus yaitu dengan menganalisis kasus yang melibatkan penyandang disabilitas yang melakukan penyalahgunaan psikotropika. Analisa yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan kualitas dan kebenarannya.Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Pada umumnya faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan penanggualangan psikotropika ialah dengan cara preemtif, preventif dan represif.
MODEL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: PDM-29/EOH2/2022 DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA) Iwan Afendy; Sudiyana Sudiyana; Hartanti Hartanti; Takariadinda Diana Ethika
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis model penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip keadilan restoratif (Studi Kasus Nomor Perkara: Pdm-29/Eoh2/2022 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta). Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip restorative justice.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang ditemukan dikaji pada tataran dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.Modal penyelesaian restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana dan murah dalam PERJA No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses perdamaian dilakukan oleh korban dan pelaku secara sukarela.Berdasar pada Restorative Justice, pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan restorative justice melalui upaya penghentian penuntutan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perusakan dikaitkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan tentang Keadilan Restoratif
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA M Ghufron; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti; Eksi Puji Rahayu
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3049

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda DIY Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang Dalam hal ini penelitian digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek permasalahan.Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. Yang bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku hukum pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan diperoleh informasi, informasi dan data secara utuh dan dilakukan secara sistematis sesuai fokus penelitian.Membahas hasil materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: pertanggungjawaban pelaku hukum pidana terhadap korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda DIY untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku di tindak pidana perdagangan orang
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE Agung Sudaryanto; Yanto Yanto; Hartanti Hartanti
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3034

Abstract

Tujuan penelitian. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE. DIY) dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana pembajakan SOFTWARE. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek permasalahan.Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. yang bertujuan untuk menjelaskan penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE.Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keterangan, informasi dan data secara lengkap dan dilakukan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Membahas hasil materi penelitian ini, dapat disimpulkan: investigasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana pembajakan SOFTWARE. Hambatan dari segi substansi yaitu karena adanya delik aduan maka pihak kepolisian tidak dapat menindak langsung pelaku pembajakan SOFTWARE.