Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science INFOKUM Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Jurnal Dunia Pendidikan Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas
Khomaini Khomaini
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
A LEGAL PROTECTION EFFORTS CREDITORS WITHOUT THE CREDITOR'S PERMISSION THE UNREGISTERED FIDUCIARY SECURITY OBJECT IS TRANSFERRED BY THE DEBTOR Khomaini Khomaini; Winta Hayati
INFOKUM Vol. 10 No. 5 (2022): December, Computer and Communication
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a state of law, the laws regulated in Indonesia will always develop along with the times to meet the needs of Indonesian society. The enactment of the Fiduciary Guarantee Law (UUJF) Number 42 of 1999 is sufficient to fulfill the needs of the community in the practice of consumer financing with the Fiduciary Guarantee system, in which it regulates how to carry out Fiduciary Guarantee and the form of legal protection for both Creditors and Debtors. Article 36 of UUJF states that a Fiduciary who transfers, mortgages, or leases an object of Fiduciary Guarantee as referred to in Article 23 Sub (2) of UUJF without the prior written consent of the Fiduciary Recipient shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) years and a maximum fine of Rp 50,000,000,- (fifty million rupiah). The need to provide legal certainty in order to form legal protection from a rule of law. So by registering the Fiduciary Guarantee deed at the Registration Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as the inclusion of a clause containing the prohibition of transferring the object of the Fiduciary Guarantee in the agreement deed is the right step in protecting the parties. Therefore, any transfer of the Fiduciary Guarantee object must be based on the provisions in the UUJF, so that there is legal protection for the Creditor in the event that the Debtor transfers the Fiduciary Guarantee object that has not been registered without the Creditor's permission.
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP SIMPANAN KOPERASI SIBORBOR KECAMATAN BATANG ANGKOLA JAE Winta Hayati; Muhammad Rum Lubis; Agus Armaini Ry; Khomaini Khomaini; Nusantara Tarigan Silangi; Joseph Partogi Sibarani
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 1 (2023): Bulan Maret 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i1.357

Abstract

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepenting yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikan, sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan kepentingan tersebut. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Permasalahan yang dihadapi oleh Anggota BMT Siborbor yaitu sulitnya pengambilan uang simpanan serta kurang jalasnya informasi tentang sistem bagi hasil dan produk-produk BMT lainnya. Sehingga banyak Anggota BMT yang tidak tahu berapa keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Ketika masyarakat melakukan penyimpanan dana pada BMT tersebut, namun tidak ada keuntungan yang diperoleh Anggota. Selain itu, apabila Anggota ingin mengambil dana yang disimpan pada BMT tersebut, namun pihak BMT terkesan mempersulit proses pengambilan dana simpanannya, yaitu dengan memberikan berbagai macam alasan, diantaranya adalah dengan cara alasan mengulur-ulur waktu atau dengan alasan lainnya. Sehingga banyak Anggota yang kecewa dengan sistem pelayanan BMT tersebut.
TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA AKIBAT FORCE MAJEUR DALAM PENGANGKUTAN CRUDE PALM OIL (CPO) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Diana Lubis; Rini Novita; Ria Sintha Devi; Winta Hayati; Khomaini Khomaini
Jurnal PKM Hablum Minannas Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : LPPM Yayasan Pendidikan Islam Tholabul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jhm.v2i2.440

Abstract

Perjanjian pengangkutan adalah salah satu bentuk perjanjian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dalam perjanjian pengangkutan apabila terjadi force majeur (keadaan memaksa) seperti kebakaran, bencana alam di luar kehendak manusia, tentu menimbulkan akibat hukum pada pihak-pihak. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dengan pengguna jasa kereta api berkaitan dengan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) dilakukan dalam bentuk tertulis yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bersama. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara terhadap kerusakan Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut akibat peristiwa force majeur adalah tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam perjanjian dan jika melebihi toleransi susut atau kerusakan.
A PROGRAM AND ANALYZE OF SYSTEM CIVIL PERPEFTIF IN TERMS OF COPYRIGHT AND PATENT DIGITAL Winta Hayati; Khomaini Khomaini
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 13 No. 02 (2023): Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains , Edition September  2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discussed about a legal aspects of transferring copyright for book works in Indonesia, particularly from the perspective of Civil Inheritance Law. It highlights that while the Copyright Law (Law Number 28 of 2014) doesn't provide detailed procedures for transferring copyrights through inheritance, it can be done after the author's or copyright holder's death, with the inheritance automatically passing to the heirs. It also mentions that book copyrights can be inherited in the form of licenses or royalties, which are regulated under the UUHC (presumably a relevant law).the article recommends that the government should provide public education and counseling on copyright, especially for book works. Authors are encouraged to transfer their creations through an application for registration with the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) in Jakarta or through the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in different regions.
Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sadarman Hia; Sehafati Hulu; Khomaini
Jurnal Dunia Pendidikan Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Dunia Pendidikan
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55081/jurdip.v4i2.1922

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan untuk berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Taun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya dilindungi sebagai hak kontitusional. Sehingga, ada beberapa pasal yang belum jelas batasannya sehingga menimbulkan multitafsir dan penerapannya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis penelitian tertulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif melalui studi kepustakaan bahwa restorative justice berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan Masyarakat. Sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat.
Legal protection for justice collaborators in premeditated murder from a human rights perspective Sulasri Waruwu; Rini Melda Laia; Khomaini Khomaini
Journal of Law Science Vol. 6 No. 1 (2024): January : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of premeditated murder is one of the serious or extraordinary crimes (Extra Ordinary Crime) which tends to be difficult to uncover. Therefore, the idea of a witness who cooperates with the perpetrator (Justice Collaborator) emerged. The purpose of this research is to find out the legal provisions on the status of Justice collaborators in providing testimony in cases of premeditated criminal acts, to find out the role of justice collaborators in providing testimony, then the form of legal protection against the status of justice collaborators. This research method uses the type of normative legal research, with data collection used in this research includes library research. According to the researcher's analysis, the form of legal protection of Justice Collaborator is still no regulation that regulates specifically, clearly and firmly regarding the regulation and procedural determination as a Justice Collaborator, the rules regarding the protection of Justice Collaborator should be regulated in detail and clearly because the role of witnesses who cooperate is needed to uncover cases that tend to be difficult to uncover. his testimony can pose a great risk that must be borne by the Justice Collaborator. Legal protection of Justice Collaborators is a very urgent matter, especially when viewed from a Human Rights perspective.
Co-Authors Agus Armaini Ry Diana Lubis Joseph Partogi Sibarani Muhammad Rum lubis Nusantara Tarigan Silangi Ria Sintha Devi Rini Melda Laia Rini Novita Sadarman Hia Sehafati Hulu Sulasri Waruwu Winta Hayati Winta Hayati Winta Hayati Winta Hayati