Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Nur Rahmah
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DI PENGADILAN AGAMA (TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH) Nur Rahmah; Muhammad Ridho
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v9i1.7875

Abstract

Amendments to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage focus on the provisions of Article 7 concerning the minimum age limit for marriage to 19 years for men or women. The change in the age limit for marriage has an impact on the high number of applications for marriage dispensation in every religious court. The legal considerations of a Judge in making a Legal Determination/ Decision in an approved Marriage Dispensation Application are crucial to be examined because these considerations do not seem to go hand in hand or reject changes to the marriage age limit. Legal considerations by judges in marriage dispensation cases can be seen in three categories, First, avoiding sin or adultery, Second, because of pregnancy, and Third, adat (larian). The acceptance of the application for Dispensation of Marriage in the three categories is considered on the side of benefit for the prospective husband and wife with the aim of maintaining the status of mother and child, and closing opportunities for the practice of unregistered marriages.The stipulation contains legal certainty, justice and benefits for the parties concerned.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN: (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus) Reina Natasya Putri; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1489

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi pengawasan dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOK telah berjalan secara administratif melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pemantauan rutin, namun pengawasan substantif terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum optimal. Ditemukan adanya kelemahan pada aspek verifikasi lapangan, validasi kegiatan, dan transparansi informasi publik yang berpotensi membuka peluang penyimpangan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan substantif, peningkatan transparansi, dan verifikasi lapangan agar pengelolaan dana BOK dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (6) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU: (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) Wahyu Irawati; Liky Faizal; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 16 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta meninjaunya dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan, kurang tegasnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan RTH. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memiliki kewajiban untuk menegakkan kebijakan secara efektif demi mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat agar fungsi RTH dapat terjaga secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam.
PENGAWASAN PERTAMBANGAN ILEGAL: IMPLEMENTASI PASAL 76 UU PPLH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Shafa Deswita; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1640

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengawasan pertambangan ilegal di Kawasan Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air dan sabuk hijau, namun mengalami kerusakan ekologis akibat aktivitas penambangan pasir dan batuan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif analitis melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan masyarakat terdampak, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan belum optimal, ditandai oleh lemahnya penegakan sanksi administratif dan terbatasnya jumlah personel pengawas. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui penegakan hukum yang tegas demi mencegah kerusakan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas instansi, penambang personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif secara konsisten.
Co-Authors Frenki Frenki Liky Faizal Muhammad Ridho Reina Natasya Putri Shafa Deswita Wahyu Irawati