Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Frenki Frenki
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MUSYAWARAH DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH: ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI DI DESA RENO BASUKI Muhammad Syahputra; Frenki Frenki; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Reno Basuki melalui perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang menggabungkan observasi lapangan di Kecamatan Rumbia dengan kajian pustaka dari berbagai literatur ilmiah tahun 2015–2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa telah mengadopsi prinsip demokrasi partisipatif, transparansi dan pengambilan keputusan kolektif, aspek spiritual dan moral dari syura belum sepenuhnya terinternalisasi karena masih adanya dominasi kelompok tertentu serta ketimpangan informasi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Siyasah Syar'iyyah dan penguatan sistem komunikasi publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya prosedural, tetapi juga adil, amanah, dan berlandaskan integritas moral yang kuat.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH: (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan) Octari Listiana; Frenki Frenki; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepala pasar, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta didukung oleh data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sistem legalitas juru parkir melalui Surat Keputusan (SK), penggunaan identitas resmi berbasis barcode, serta pemberian atribut sebagai tanda pengenal. Selain itu, penerapan sistem setoran kepada daerah menjadi indikator dalam menentukan legalitas parkir. Hingga tahun 2026, tidak ditemukan laporan signifikan terkait parkir liar atau pungutan liar. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti ketidaklengkapan atribut juru parkir dan adanya praktik penghindaran terhadap petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (hisbah) dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah telah menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN: (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus) Reina Natasya Putri; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1489

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi pengawasan dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOK telah berjalan secara administratif melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pemantauan rutin, namun pengawasan substantif terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum optimal. Ditemukan adanya kelemahan pada aspek verifikasi lapangan, validasi kegiatan, dan transparansi informasi publik yang berpotensi membuka peluang penyimpangan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan substantif, peningkatan transparansi, dan verifikasi lapangan agar pengelolaan dana BOK dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
PENGAWASAN PERTAMBANGAN ILEGAL: IMPLEMENTASI PASAL 76 UU PPLH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Shafa Deswita; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1640

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengawasan pertambangan ilegal di Kawasan Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air dan sabuk hijau, namun mengalami kerusakan ekologis akibat aktivitas penambangan pasir dan batuan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif analitis melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan masyarakat terdampak, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan belum optimal, ditandai oleh lemahnya penegakan sanksi administratif dan terbatasnya jumlah personel pengawas. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui penegakan hukum yang tegas demi mencegah kerusakan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas instansi, penambang personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif secara konsisten.
PENERAPAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DI DESA PENYANDINGAN KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT Mardiyan Mardiyan; Frenki Frenki; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1658

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Penyandingan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menempatkan BPD sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari belum optimalnya ketepatan sasaran penerima manfaat, rendahnya transparansi, serta lemahnya efektivitas pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Rumusan masalah penelitian mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap BLT Dana Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan analisisnya dalam perspektif fiqh siyāsah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, pengawasan penetapan penerima manfaat, dan pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, namun pelaksanaannya masih bersifat formal dan belum substantif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, dan belum optimalnya independensi pengawasan. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sejalan dengan prinsip hisbah, amanah, dan al-'adālah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Co-Authors Arif Fikri Edi Susilo Mardiyan Mardiyan Muhammad Jayus Muhammad Syahputra Nur Rahmah Octari Listiana Reina Natasya Putri Shafa Deswita