Frenki Frenki
UIN Raden Intan Lampung

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MUSYAWARAH DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH: ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI DI DESA RENO BASUKI Muhammad Syahputra; Frenki Frenki; Arif Fikri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1400

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam pelaksanaan musyawarah desa di Desa Reno Basuki melalui perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang menggabungkan observasi lapangan di Kecamatan Rumbia dengan kajian pustaka dari berbagai literatur ilmiah tahun 2015–2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa telah mengadopsi prinsip demokrasi partisipatif, transparansi dan pengambilan keputusan kolektif, aspek spiritual dan moral dari syura belum sepenuhnya terinternalisasi karena masih adanya dominasi kelompok tertentu serta ketimpangan informasi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai Siyasah Syar'iyyah dan penguatan sistem komunikasi publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tidak hanya prosedural, tetapi juga adil, amanah, dan berlandaskan integritas moral yang kuat.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH: (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan) Octari Listiana; Frenki Frenki; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepala pasar, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta didukung oleh data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sistem legalitas juru parkir melalui Surat Keputusan (SK), penggunaan identitas resmi berbasis barcode, serta pemberian atribut sebagai tanda pengenal. Selain itu, penerapan sistem setoran kepada daerah menjadi indikator dalam menentukan legalitas parkir. Hingga tahun 2026, tidak ditemukan laporan signifikan terkait parkir liar atau pungutan liar. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti ketidaklengkapan atribut juru parkir dan adanya praktik penghindaran terhadap petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (hisbah) dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah telah menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN: (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus) Reina Natasya Putri; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1489

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi pengawasan dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, sedangkan keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana BOK telah berjalan secara administratif melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pemantauan rutin, namun pengawasan substantif terhadap pelaksanaan kegiatan masih belum optimal. Ditemukan adanya kelemahan pada aspek verifikasi lapangan, validasi kegiatan, dan transparansi informasi publik yang berpotensi membuka peluang penyimpangan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan substantif, peningkatan transparansi, dan verifikasi lapangan agar pengelolaan dana BOK dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.