Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Muhammadiyah Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research
Karina Amanda Savira, Karina Amanda
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Hukum Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bagi UMKM dalam Perspektif UU Cipta Kerja Savira, Karina Amanda; Kurniawan, Angga
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4000

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal certainty, benefits, and fairness for employers and workers following the provision to abolish the article on postponing minimum wages at the city and/or regency levels in Law Number 11 of 2020 on Job Creation. Another objective of this study is to examine and analyze the effectiveness of the implementation of the abolition of the article on postponing minimum wages at the city and/or regency levels in the business sector under Law Number 11 of 2020 on Job Creation.This research employs a normative-empirical approach with a descriptive-analytical nature. The study involves library research to collect secondary data through document studies on primary and secondary legal materials. Field research was also conducted to obtain primary data through interviews with key informants and respondents, using interview guidelines as the instrument. The research findings from both library and field studies were then qualitatively analyzed and presented descriptively.The provision to abolish the article on postponing minimum wages at the city and/or regency levels in Law Number 11 of 2020 on Job Creation provides legal certainty, benefits, and fairness for employers and workers because the abolition of the article does not violate existing regulations. Using the legal certainty theory approach, the regulation on the abolition of the article on postponing wages in Law Number 11 of 2020 on Job Creation is considered to meet the criteria outlined in legislation. However, the theories of benefits and fairness have yet to be fully realized, as further field research is required to address the second problem. Secondly, the effectiveness of implementing the abolition of the article on postponing minimum wages, except for micro-enterprises, in Law Number 11 of 2020 on Job Creation
Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris Ardania, Vidya Devia; Gupita, Febria; Damayanti, Suci; Savira, Karina Amanda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.14702

Abstract

Notaris merupakan kepanjangan tangan negara yang berwenang untuk membuat produk hukum berupa akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu akta Notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena saat ini terdapat aturan baru mengenai pengaturan perseroan terbatas perorangan maka Notaris harus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (disebut juga UUCK). Karena kehidupan masyarakat yang sangat dinamis maka Notaris juga harus selalu mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan baru yang menjadi dasar Notaris agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena pada dasarnya terdapat adagium hukum “het recht hinkt achter de feiten aan” yang artinya: hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, akan tetapi hukum itu bersifat memfasilitasi atau menjembatani perkembangan zaman saat ini dan peradaban di masa depan bukan malah berjalan statis (stagnan). Oleh karena itu, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas membuka peluang usaha dan investasi. Disamping ada kelemahan pasti ada kekurangannya yang menjadi problematika karena saat ini pendirian perusahaan perseorangan bisa dilakukan tanpa akta notaris, padahal akta notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pendirinya. Adanya pembaharuan regulasi mengenai perseroan perorangan mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai pendirian badan hukum dapat dilakukan oleh satu pihak dan tanpa ada minimal modal di setor (diserahkan kepada pendiri atau berdasarkan kesepakatan para pendiri) mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai akta pendirian badan hukum dengan kriteria tertentu dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui registrasi elektronik tanpa melalui akta notaris.
Co-Authors Angga Kurniawan Ardania, Vidya Devia DAMAYANTI, SUCI Gupita, Febria Inda Rahadiyan, Inda