Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PERJUANGAN KEADILAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Taufiq Nugroho; Jasmine Fahira Maulana; Karisma Cakraningrat; Yenny Ratnasari
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i7.760

Abstract

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berdasarkan informasi resmi yang diunggah di laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas produksi/eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor P2T/57/15/02/VI/2019 kepada PT SMN itu berlaku selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luas lahan mencapai 12.813 hektare. Bupati Trenggalek Nur Arifin pada awalnya mendukung kegiatan eksplorasi oleh PT SMN karena pihaknya ingin tahu seperti apa potensi sumber daya alam di Trenggalek. Namun sampai dengan ijin tambang emas terbit tidak ada kejelasan apa keuntungan yang didapatkan masyarakat Trenggalek dan bagaimana mengatasi dampak kerusakan lingkungan setelah kegiatan tambang dilakukan. Akhirnya muncul konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas kegiatan eksplorasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko maupun Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Perlu dilakukan advokasi kepada masyarakat terkait regulasi pertambangan dan sosialisasi atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PERJUANGAN KEADILAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN TRENGGALEK Taufiq Nugroho; Jasmine Fahira Maulana; Karisma Cakraningrat; Yenny Ratnasari
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 7 (2023): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v2i7.760

Abstract

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berdasarkan informasi resmi yang diunggah di laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas produksi/eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor P2T/57/15/02/VI/2019 kepada PT SMN itu berlaku selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luas lahan mencapai 12.813 hektare. Bupati Trenggalek Nur Arifin pada awalnya mendukung kegiatan eksplorasi oleh PT SMN karena pihaknya ingin tahu seperti apa potensi sumber daya alam di Trenggalek. Namun sampai dengan ijin tambang emas terbit tidak ada kejelasan apa keuntungan yang didapatkan masyarakat Trenggalek dan bagaimana mengatasi dampak kerusakan lingkungan setelah kegiatan tambang dilakukan. Akhirnya muncul konflik dan gelombang penolakan dari masyarakat atas kegiatan eksplorasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko maupun Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Perlu dilakukan advokasi kepada masyarakat terkait regulasi pertambangan dan sosialisasi atas hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat.
Intellectual Property Rights: A Study of Copyright Regulation in Indonesia in The Perspective of Positive Law and The Value of Benefit Rio Pradita Wibowo; Jasmine Fahira Maulana; Yenny Ratnasari; Mutiara Dewi Lazha; Rakhul Akbar Maulana; Diana Setiawati
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 3 No. 2 (2025): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights granted to individuals or groups for their creative works that benefit society. They protect interests, financial rights, and prevent infringement. This research aims to find out how the regulations in Indonesia and its benefits in the registration of Intellectual Property Rights, especially Patent Rights. This research uses normative juridical research to analyze legal issues using various legal materials. It focuses on positivistic views, principles, doctrine, discovery, systematics, harmonization, comparative studies, and history. The approach includes statutory and conceptual analysis, grammatical and systematic interpretation. Copyright protection in science, art and literature often coincides with creation, where the creator does not register the work. Indonesian copyright law uses principles such as lex posterior derogat legi priori. Islamic jurisprudence emphasizes intellectual property rights and the prohibition of unlawful consumption, the researcher draws from a concept namely Maqashid As-Sharia. The Maqashid as-Sharia approach, which focuses on the benefit of protecting the mind and property, can be used to study intellectual property rights in Islamic law. In this case, it is expected that the creators can register their creations for the sake of the formation of benefits.
The Role and Function of The Financial Services Authority in The Supervision and Protection of Consumers against Illegal Online Loans Yenny Ratnasari; Febby Mustikasari; Ichsandi Naufal Putra Perdana; Alvyan Miftahul Huda; Narendra Khairafi Cahyandi; Tania Shapna Putri
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal with the title "The Role and Functions of the Financial Services Authority in Consumer Supervision and Protection of Illegal Online Loans" was prepared using a normative juridical approach with data collection techniques with the help of various materials available in the library. This journal aims to convey information related to the functions, powers and duties of the Financial Services Authority according to Law no. 21 of 2011, online lending practices in Indonesia, and the supervision of the Financial Services Authority against consumers of illegal online loans in Indonesia. In addition, the purpose of compiling this journal is as educational material for the public if they are going to make online loans, they should be done in a legal way through the Financial Services Authority. If you make an online loan illegally, it will cause material losses for the borrower himself and will not get any protection from the Financial Services Authority.