Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Sistem Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Mahzaniar, Mahzaniar
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 2 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan artikel ini adalah tentang suatu tinjauan terhadap sistem pelayanan bagi masyarakat miskin serta cara penanggulangannya berdasarkan undang-undang no.23 tahun 1992. Sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akan sangat efisien, karena berkerjasama dengan puskesmas yang ada. Dan warga yang mampu membantu memberikan donatur untuk masyarakat yang kurang mampu dalam kesehatan. Bagaimana penerapan pelayanan kesehatan diberikan kelurahan sei rengas permata dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan cara penanggulangnya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan maka diketahui bahwa pelayanan kesehatan sangat baik dan berkerjasama dengan puskesmas yang ada dikelurahan tersebut. Kendala-kendala yang di hadapi pada saat pelayanan tidak ada di dapat kendala atau masalah saat pelayanan kesehatan karena masyarakat sangat perduli dengan kesehatan diri mereka,dan satu sama lain saling membatu untuk menjaga kesehatan dengan cara memberi donatur dana bagi yang membutuhkannya.
Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong Mahzaniar, Mahzaniar
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.699 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v5i2.1208

Abstract

Implementation of payment through blank checks is one of the modern modus operandi of crime today. Payments through blank checks can be classified and put into crime fraud. The legal arrangements for the criminal acts of payment through blank checks are stipulated in Article 378 of the Criminal Code. This means that the criminal act of payment through blank check is entered into the classification of fraud criminal acts as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The party involved in handling the crime of payment through blank check is the police. Because the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, penganyoman, and service to the community. The legal liability for the perpetrator of a criminal act of payment through the blank check is punished for the act. If the act of intimidation is done intentionally, then done consciously by a sane person and known the act of fraud there is regulated in the legislation that is Article 378 of the Criminal Code, so in this capacity the perpetrators of fraud can be held accountable law.
PKM Pendampingan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai Sumatera Utara Nasution, Adawiyah; Mahzaniar, Mahzaniar; Syarifah, Syarifah; Fatahillah, Raja Fanny; Maryani, Halimatul
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 4, No 1: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JANUARI 2024
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v4i1.5191

Abstract

Pada tanggal 10 Juli s/d 29 Juli 2023 kami telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuala lama, Kec.Pantai cermin, Kab.Serdang Berdagai, Prov. Sumatera Utara. Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu agar  mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik  melalui keterlibatan dalam masyarakat yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi dari  permasalahan yang berada dilapangan. Adapun sasaran dari pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan yaitu Masyarakat sekitar dan anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan. Banyak program yang kami laksanakan di Desa kuala lama. Program- program tersebut ikut serta masuk ke dalam sekolah seperti SD dan TK,meliputi kegiatan belajar mengajar yang di khususkan untuk anak-anak  di posko, bergotong royong di Kantor Desa dan ikut langsung dalam membantu dalam posyandu lansia, mempromosikan kampus, sosilisasi kerumah masyarakat, membuat kegiatan senam untuk anak-anak, mempelajari pembuatan ikan asin, dan mensosialisasikan jamu serta membuat tanaman hidup sebagi obat keluarga di Desa kuala lama  Program- program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dan dapat bermanfaat bagi warga sekitar.
Analisis Kekerasan Orangtua Kandung Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Seksual Menurut KUHP: Nomor Putusan 3156/Pid Sus/2017pn Mdn Aida, Nur; Mahzaniar, Mahzaniar
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.728 KB) | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v1i1.104

Abstract

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang akan diperhatikan perkembangan dan peranan pada diri anak sebagai penerus generasi bangsa yang merupakan suatu hal yang ahrus dipegang oleh peerintah anak yang belum matang secara mental dan fisik. Anak juga memiliki potensi dan peran strategis dan kelangsungan dan ekstensi bangsa pada masa depan. Dalam mengumpulkan metode data penelitian, peneliti mengambil data di pengadilan negeri medan yang beralamat dijalan pengadilan No.810 medan, Telp/Fax (061) 4515847, Kode Pos 20112, Email: delegasi.pnmdn@gmail.com. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif  menurut Ronald Dworkin yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum tertulis dalam buku. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius dihadapi peradapan modern saat ini, karena adanya tindakan Kekerasan seksual menunjukan tidak berfungsinya suatu norma pada seorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya.
Legal protection for pedestrian victims who experience accidents in Lubuk Pakam city (study of decision number 2618/pid.sus/2021/pn lbp) Purba, Nobel Manto; Mahzaniar, Mahzaniar
Journal of Law Science Vol. 6 No. 4 (2024): October: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i4.5635

Abstract

A traffic accident is an unexpected and unintentional event on the road involving vehicles with or without other road users that results in human casualties and/or property losses. Traffic accidents are a common problem in human life that can occur due to lack of driving awareness. The type of research used in this study is normative legal research, namely legal research that places law as a building of a normative system. The normative system in question is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, agreements and doctrines (teachings). The location of data collection in this study was at the Gakkum Unit of the Deli Serdang Police Traffic Unit located on Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam, North Sumatra, Indonesia. The technique of designating an abstract word that is not manifested in objects, but can only be seen in its use through: questionnaires, interviews, observations, examinations (tests), documentation, and others. Researchers can use one or a combination of techniques depending on the problem faced or studied. The data analysis technique used in this legal research uses qualitative analysis. Based on the formulation of the problem of legal protection for victims of traffic accidents, the government provides social security for the welfare of the community. Social security includes public transportation safety guarantees and health care. One of the social security provided by the government is insurance. Obstacles in the implementation of legal protection for victims of traffic accidents in Lubuk Pakam City involve various interrelated aspects. From effective law enforcement to the provision of compensation and redress, as well as legal education and awareness, various challenges must be overcome to ensure that victims get the protection and justice they need. Based on the results of the study, it can be concluded that the use of the legal basis of Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 in this case is valid and in accordance with the provisions in force at the time of the accident. This provision provides a more specific legal framework for traffic accident cases compared to the general criminal provisions in the Criminal Code. The use of this legal basis ensures that sanctions are imposed in accordance with applicable regulations and are relevant to the type of violation that occurs.
Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh Fitria Ananda; Tri Reni Novita; Mahzaniar, Mahzaniar; Halimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1530

Abstract

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan