Mirza Sazeta
Universitas Jambi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin Mirza Sazeta
Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation Vol. 2 No. 1 (2022): Journal of Demography, Etnography and Social Transformation
Publisher : Pusat Kajian Demografi, Etnografi dan Transformasi Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/demos.v2i1.1279

Abstract

Unlicensed Gold Mining Activity (PETI) is one of the problems that has not been resolved by the government yet. One mining area that has PETI activities is Merangin District. This study aims to find out who the stakeholders are involved and how their roles are, as well as identify the factors that are obstacles for stakeholders in overcoming the activities of PETI. This study will use the Base of Power-Directions of Interest to identify stakeholder influences and interests, and Power vs Interest Grid to see stakeholder positions based on power and interests. The results showed that the handling of PETI activities in Merangin District was still carried out by the local government and each stakeholder had different power and interests. The stakeholders who had the greatest influence in the socialization were the Environmental Office of Merangin District, the Merangin Regional Police was the most important stakeholder in eradication, and the sub-district government was the stakeholder who had the important role in land rehabilitation.
ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP DAMPAK TRANSPORTASI ANGKUTAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU Fajar Alan Syahrier; Galank Pratama; Jefri Al Kausar; Mirza Sazeta
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.5068

Abstract

Keberadaan tambang batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan sektor yang berfungsi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila di kelola dengan baik, tetapi dengan adanya aktifitas angkutan tambang batu bara yang menggunakan jalan umum memicu konflik antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat setempat. Hubungan yang bersifat konflik tersebut tidak terlepas dari adanya dampak ekologis yang diakibatkan oleh aktifitas tambang batu bara, yang mana pemerintah daerah tidak memiliki komitmen dalam menjaga kualitas lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat sipil dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terkait aktifitas pertambangan batu bara di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidak percayaan masyarakat pada Pemerintah Daerah terkait kebijakan yang mengatur tentang transportasi hasil tambang yang cenderung menguntungkan perusahaan tambang, pada aspek negosiasi prinsip adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait aktifitas pengangkutan batu bara yang menggunakan jalan umum, dan adanya kebutuhan warga yang terhalangi akibat dampak transportasi tambang batu bara.