Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin Sazeta, Mirza
DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation Vol. 2 No. 1 (2022): Journal of Demography, Etnography and Social Transformation
Publisher : LPPM UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/demos.v2i1.1279

Abstract

Unlicensed Gold Mining Activity (PETI) is one of the problems that has not been resolved by the government yet. One mining area that has PETI activities is Merangin District. This study aims to find out who the stakeholders are involved and how their roles are, as well as identify the factors that are obstacles for stakeholders in overcoming the activities of PETI. This study will use the Base of Power-Directions of Interest to identify stakeholder influences and interests, and Power vs Interest Grid to see stakeholder positions based on power and interests. The results showed that the handling of PETI activities in Merangin District was still carried out by the local government and each stakeholder had different power and interests. The stakeholders who had the greatest influence in the socialization were the Environmental Office of Merangin District, the Merangin Regional Police was the most important stakeholder in eradication, and the sub-district government was the stakeholder who had the important role in land rehabilitation.
SMART ENVIRONMENT: KEBIJAKAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN DI KOTA JAMBI Febriani Mustika Ayu; Dinda Syufradian Putra; Mirza Sazeta
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 13 No. 04 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jip.v13i04.4076

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Smart Environment: Kebijakan Tata Kelola Persampahan di Kota Jambi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan literatur, data diperoleh melalui penelusuran 50 berita media online tahun 2017-2025. Analisis didasarkan pada empat indikator kebijakan publik Hartono et al (2020), yaitu formulasi, implementasi, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa aspek formulasi kebijakan telah diarahkan melalui penyusunan Perda Nomor 5 tahun 2020, pembatasan penggunaan kantong plastik, rencana zero waste, penguatan bank sampah dan TPS 3R, serta pengembangan infrastruktur modern seperti sanitary landfill, RDF, dan PLTSa. Pada tahap implementasi, kebijakan dijalankan melalui pengangkutan sampah dua kali sehari, penyediaan TPS dan kontainer, penegakan sanksi oleh Satpol PP, sistem jemput sampah dari rumah, serta pelibatan komunitas dalam pengelolaan berbasis ekonomi sirkular. Aspek evaluasi menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan armada, kemunculan TPS liar, lemahnya pengawasan, ketidakteraturan pengangkutan dan ketidaksesuaian antara kapasitas dan volume timbulan sampah harian, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah. Meski demikian, terdapat capaian positif berupa penurunan timbulan sampah dan penghargaan lingkungan nasional. Pada aspek partisipasi masyarakat, warga terlibat melalui pemilahan, patroli lingkungan, pelaporan pelanggaran dan penyampaian keluhan, serta pengembangan bank sampah. Meskipun memiliki keunggulan dalam inovasi kebijakan dan dukungan sosial yang meningkat, pelaksanaan dilapangan belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan perilaku sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola persampahan Kota Jambi bergerak menuju model kolaboratif dan adaptif, namun memerlukan penguatan implementasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
The Governance of Village Head Election in Sebrang Kota Jambi: A Political Culture Perspective Nasuhaidi Nasuhaidi; Mirza Sazeta; Galank Pratama
JURNAL KUASA Vol 2 No 1 (2025): April 2025
Publisher : Political Sciences Program Study

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/kuasa.v2i1.20

Abstract

This research discusses the governance of village head elections in Sebrang, Jambi City, using a political culture perspective as an analytical framework. The aim of this research is to retrace the existence of the village’s governance system by examining it from several perspectives, including governance, the application of customary law and democratic values in the management of local elections (Kepala Kampung). The research methodology involves exploring, analyzing, and revealing the local values of the village’s governance system that are still relevant to the current condition’s context. This research is descriptive qualitative. The object of the research is the social condition in Seberang Jambi City, to be converted with the needs of the current village-level government system from a political culture perspective. In addition to tracing secondary data, primary data will be obtained from competent informants in the fields of governance, customary law, and local election management. The research findings reveal that the village’s governance system as an original indigenous local government system, already possessed collaborative governance and the involvement of local stakeholders in village management. Furthermore, the norms regulated within customary law were capable of creating a sense of fair and equitable (restorative) justice, and democratic values were practiced in the management of the village head elections. This study concludes that the reform of village head election governance should consider aspects of community political culture in order to create a more transparent and participatory democratic process at the village level.
POLITIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SOEMANTRI BROJONEGORO KOTA JAMBI M. Wira Anshori; Jefri Al Kausar; Fajar Alan Syahrier; Galank Pratama; Mirza Sazeta
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.808

Abstract

The dynamics of policy implementation regarding street vendor (PKL) arrangement in the Soemantri Brojonegoro Area, Jambi City, are analyzed in this study through the lens of political implementation and power relations. This research primarily focuses on how interactions between key actors and informal negotiations influence the sustainability of the 'Pesona Kuliner Soemantri' strategic project. Utilizing a descriptive qualitative method, data were gathered through field observations, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that the implementation process does not proceed linearly but is characterized by a continuous contestation of interests. A phenomenon of 'pseudo-sustainability' was identified, where trader compliance with spatial regulations is often temporary and highly situational. This condition is significantly driven by the use of discretion by local law enforcement officers acting as street-level bureaucrats, who frequently opt for informal negotiations and compromises to maintain social stability and prevent open conflict. The unequal power relations between government authorities emphasizing urban aesthetics and traders striving for economic survival create a dynamic yet fragile negotiation space. The study concludes that the success of street vendor arrangement is heavily dependent on a shift from coercive approaches toward more inclusive and participatory governance. This research recommends the strengthening of dialogue mechanisms and the involvement of informal actors in every stage of public space policy decision-making to ensure long-term policy effectiveness.
Efektivitas Fungsi Inspektur Tambang Dalam Pengawasan Lingkungan Pertambangan Timah Di Kabupaten Bangka Tengah Dona Dona; Riri Maria Fatriani; Mirza Sazeta; Dinda Syufradian Putra
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi inspektur tambang dalam melaksanakan pengawasan lingkungan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Tengah. Pertambangan timah di wilayah ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang signifikan, mulai dari kerusakan lahan, pencemaran sungai, hingga degradasi ekosistem pesisir. Inspektur tambang sebagai ujung tombak pengawasan teknis pertambangan memiliki peran strategis dalam meminimalisasi dampak negatif tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi inspektur tambang di Kabupaten Bangka Tengah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah inspektur tambang yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah tambang yang harus diawasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar ketentuan lingkungan cenderung tidak memberikan efek jera yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan jumlah inspektur tambang, penguatan regulasi sanksi, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Tengah.
ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP DAMPAK TRANSPORTASI ANGKUTAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU Fajar Alan Syahrier; Galank Pratama; Jefri Al Kausar; Mirza Sazeta
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.5068

Abstract

The existence of coal mines in Indragiri Hulu Regency is a sector that functions to increase Regional Original Income (PAD) if managed well, but the existence of coal mine transportation activities using public roads has triggered conflict between the Indragiri Hulu Regency Government and the local community. This conflictual relationship cannot be separated from the ecological impact caused by coal mining activities, where the local government has no commitment to maintaining the quality of the community's environment. In this research, the author wants to analyze the dynamics of conflict between civil society and the Indragiri Hulu Regency Government regarding coal mining activities in Indragiri Hulu Regency. This research uses qualitative methods. The results of the research are that there is public distrust in the Regional Government regarding policies governing the transportation of mining products which tend to benefit mining companies, in the principle negotiation aspect there are differences in views between the Regional Government and the community regarding coal transportation activities using public roads, and the needs of residents which is hampered by the impact of coal mining transportation.
Empowering Local Communities Through Community-Based Tourism: A Case Study Of Tangkit Village Dinda Rosanti Salsa Bela; Mirza Sazeta; Arissy Jorgi Sutan; Azira Novia Rizal
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 6 No. 1 (2026): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v6i1.145

Abstract

This study aims to examine how Community-Based Tourism (CBT) empowers local communities in Tangkit Village through economic, social, and cultural dimensions. Tangkit Village, located in Jambi Province, is known for its pineapple-based agro-tourism and Malay cultural heritage, making it a unique rural tourism destination. While CBT has been widely explored globally, most research emphasizes broad sustainability frameworks, leaving a gap in micro-level empowerment strategies within Indonesian rural contexts. Addressing this gap, the study introduces novelty by analyzing CBT’s role in fostering income generation, cultural preservation, and participatory governance in a localized setting. Using a qualitative approach, secondary data were analyzed through NVivo 12 Plus employing Crosstab Query and Word Frequency tools to identify dominant themes. Results indicate that income generation (54.55%) and community participation in tourism management (50%) are the strongest impacts, while cultural integration is evident through tourism packages (44.44%). However, skill development (20%) and micro-enterprise growth (18.18%) remain limited, signaling areas for improvement. The study concludes that CBT enhances livelihoods and cultural identity but requires stronger capacity-building and inclusive governance. Limitations include reliance on secondary data and a single-case focus, restricting generalizability. Future research should incorporate primary data, comparative case studies, and longitudinal designs to assess scalability and resilience. Exploring digital innovations for marketing and training is also recommended to strengthen CBT practices. These findings contribute to advancing sustainable and inclusive tourism development in rural Indonesia.
Analysis of Social Capital in Community Forest Management (HKm) in Muaro Jambi Regency Fajar Alan Syahrier; M. Wira Anshori; Galank Pratama; Mirza Sazeta; Azira Novia Rizal
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5050

Abstract

This study analyses the form and role of social capital in the management of Community Forests(HKm) in Muaro Jambi District. Using a comparative qualitative approach, the study comparestwo HKm organisations with different institutional categories, namely the Koperasi Multi UsahaMandiri (gold category) and KTH Bumi Indah Sejahtera (blue category). Data collection wasconducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The resultsshow that social capital in both groups is reflected in three dimensions: bonding, bridging, andlinking. The bonding dimension is strong in both groups, characterised by trust, mutualcooperation, and member participation. The bridging dimension developed better in KoperasiMulti Usaha Mandiri through horizontal networking with other cooperatives. The most decisivefactor was the linking dimension, which showed the most notable difference. The Multi-BusinessCooperative had strong vertical relationships with the village government and the forestryservice, thereby supporting institutional strengthening and improving the group's economicachievements. Conversely, KTH Bumi Indah Sejahtera has weak linking capital due to a lack ofcoordination with the village government, which has resulted in limited programme support andeconomic outcomes. This study concludes that the success of HKm management depends not onlyon internal cohesion, but primarily on the group's ability to build vertical networks to gain accessto resources and policy support.
Desain Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi M. Wira Anshori; Mirza Sazeta; Galank Pratama; Fajar Alan Syahrier; Jefri Al Kausar
Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal ALTASIA (Agustus)
Publisher : Program Studi Pariwisata - Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/altasia.v8i2.12047

Abstract

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi menjadi penting karena kawasan ini tidak hanya memiliki nilai arkeologis dan historis, tetapi juga berkembang sebagai ruang kebijakan, pariwisata budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, kajian sebelumnya masih lebih banyak menempatkan Candi Muaro Jambi sebagai objek wisata, sumber pembelajaran, atau destinasi budaya, sementara aspek desain kelembagaan sebagai dasar tata kelola kolaboratif belum banyak dikaji. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana desain kelembagaan membentuk relasi, pembagian kewenangan, sinergi pendanaan, dan koordinasi antaraktor dalam pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Candi Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, lembaga pelestarian, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena fokus kajian diarahkan pada proses, relasi kelembagaan, dan dinamika koordinasi yang membutuhkan pemahaman kontekstual secara mendalam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berperan sebagai regulator, penghubung sinergi anggaran APBN dan APBD, serta pengembang pariwisata budaya melalui Festival Candi Muaro Jambi. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif, jumlah informan, dan belum adanya pengukuran kuantitatif atas dampak ekonomi maupun efektivitas anggaran. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan campuran, memperluas informan, dan membandingkan pengelolaan Candi Muaro Jambi dengan kawasan cagar budaya lain.
Implementasi Kewirausahaan Sosial Dalam Pengembangan Industri Rumahan Olahan Nanas Di Desa Agrowisata Tangkit Baru Muaro Jambi Azira Novia Rizal; Dinda Rosanti Salsabela; Mirza Sazeta; Arissy Jorgi Sutan
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 9 No 1 (2026): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v9i1.4515

Abstract

Desa Tangkit Baru merupakan sentra produksi nanas terbesar di Provinsi Jambi yang telah berkembang menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian lokal. Keberhasilan ini tidak hanya membawa dampak ekonomi, namun juga ikut mendorong partisipasi masyarakat, menciptakan inovasi berbasis potensi lokal dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Namun, kajian yang menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif kewirausahaan sosial masih relatif terbatas. Penelitian dilakukan di Desa Agrowisata Tangkit Baru Muaro Jambi menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewirausahaan sosial pada industri rumahan olahan nanas tercermin pada dimensi social value melalui terciptanya nilai dan manfaat sosial bagi masyarakat,dimensi civil society melalui partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dalam pengelolaan usaha, dimensi innovationmelalui pengembangan inovasi produk olahan dan wisata edukasi, serta dimensi economic activity melalui munculnya berbagai sumber pendapatan baru yang mendukung perekonomian desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa industri rumahan olahan nanas telah berkembang menjadi instrumen kewirausahaan sosial yang mampu mengintegrasikan tujuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Kata Kunci : Kewirausahaan Sosial, Industri rumahan olahan nanas, Agrowisata Nanas