Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mazahib Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Borneo International Journal of Islamic Studies (BIJIS) Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran FENOMENA: Jurnal Penelitian Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Materan Materan
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
REKONTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM KONTEMPORER Materan, Materan
Mazahib VOLUME 10, ISSUE 1, JUNE 2012
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.993 KB) | DOI: 10.21093/mj.v10i1.109

Abstract

This paper aims to explore ways of view (weltanshaung) Al-Quran for the establishment of Islamic law, the ethical principles of the Qur'an in the form of universalism, justice, equality, and general welfare of the contextual and contemporary. It is important to remember that Islamic law is the most fundamental part in creating public improvements in accordance with the times and places, both in aspects of family law, economics, criminal, female (gender), medical, technological, political and even religious aspects. Therefore, the reconstruction methodology of Islamic law is an absolute, so that the application of Islamic law itself does not ignore the ethical principles of the Al-Qur’an.
Nilai Kearifan Lokal dalam Naskah Panji Salatin (Refleksi Filologis Manuskrip Kesultanan Kutai Kartanegara) Iskandar Iskandar; Materan Materan
FENOMENA Vol 13 No 2 (2021): FENOMENA VOL 13, NO. 2, 2021
Publisher : LP2M UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/fj.v0i2.1394

Abstract

The Panji Salatin manuscript is one of the most important cultural heritages in the history of the Kutai Kartanegara sultanate. The manuscript, which was born during the reign of Prince Aji Sinum Panji Mendapa (1635-1650), contains the sultanate laws and became the most decisive beginning in the administration of the next government system. This study aims to describe and explain the value of local wisdom contained in the Panji Salatin manuscript. This research is based on philological reflection with a phenomenological, historical approach to interpreting the text. The source of the data used is a copy of the Manuscript Law on the Banner of Salatin, which is stored in the Mulawarman Tenggarong Museum, Kutai Kartanegara. The results of the analysis of the text units contained in the Panji Salatin manuscript show that: 1). religion and culture become sources of norms and ethics that coexist (syariat menaiki-adat menuruni), then the style of religion becomes open to culture 2). The king/Sultan must be a symbol of protection for the people, and the people must be loyal to the king/Sultan, then the rule of “people’s religion is the king’s religion” 3). The king/sultan and his subordinates are both subject to a system of deliberation and consensus with the ulama. All have equal standing before the law. This principle of unity and togetherness contains a very strong relationship with traditional cultural ceremonies, namely “erau” as a party, not only for the people but even as a symbol of justification for the power of the sultan/king.
Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Pramuniaga Muslim Di Pasar Pagi Samarinda Dalam Melakukan Sholat Jumat Muh Idris, Kasri Ana; Materan, Materan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.986 KB) | DOI: 10.21093/qj.v5i2.3748

Abstract

latar belakang penelitian ini adalah shalat Jum'at adalah fardu'ain atau wajib atas individu, dalam arti tidak bisa diwakilkan. Ia wajib bagi muslim laki-laki yang baligh (dewasa), sehat jasmani dan rohani, tidak sedang berpergian dan merupakan penduduk tetap suatu daerah tempat dirinya melakukan shalat Jum'at. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris normatif dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Hasil dari penelitian di simpulkan bahwa praktek pramuniaga muslim dalam melaksanakan sholat Jumat di pasar pagi Samarinda di lakukan secara bergilir setiap dua Minggu sekali. Maksud dari sholat Jumat bergilir yaitu di dalam toko memiliki karyawan yang harus di bagi dua, dalam 1 bulan berselang dua Minggu untuk bergantian melaksanakan sholat Jumat.
Tindakan Aborsi dalam Tinjauan Fiqih Jinayah dan KUHP Nasrullah, Fikri; Materan, Materan; Idzhar, Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5366

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, orang tua yang tidak menginginkan kehamilannya merasa memiliki hak untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan aborsi. Sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini yakni pertama faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, kedua bagaimana pandangan fiqih jinayah dan KUHP terhadap tindak pidana aborsi, ketiga bagaimana sanksi pelaku yang membantu melakukan aborsi dalam fiqih jinayah dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus, serta menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan aborsi dalam fiqih jinayah dan aborsi dalam KUHP. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab aborsi adalah faktor ekonomi, faktor penyakit herediter, faktor fisikologis, faktor usia, faktor penyakit ibu, faktor fisik, faktor lingkungan, faktor kegagalan alat kontrasepsi, dan faktor tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. aborsi diperbolehkan apabila belum mencapai usia 120 hari atau belum ditiupkan ruh, dan apabila janin sudah ditiupkan ruh para ulama sepakat akan keharamannya, sedangkan aborsi karena darurat ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya boleh. Dalam KUHP melarang segala bentuk aborsi dan Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tentang kesehatan membolehkan aborsi apabila mengancam nyawa si ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan. Sanksi orang yang membantu melakukan aborsi akan mendapat sanksi pidana yang telah ditentukan dan dicabut ijin praktiknya dan mendapat sanksi hukum membayar diyat juga dikenai sanksi hukum kafarat dalam fiqih jinayah.
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Perspektif Undang-Undang dan Siyasah Syar'iyyah Widodo, Ahmad Setio; Materan, Materan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.5924

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah membahas terkait tempat pembuangan sementara atau yang disebut dengan TPS. Program pemerintah yang melakukan penutupan sebagian TPS dalam hal ini belum adanya pembangunan kembali yang diberikan pemerintah setempat setelah penutupan terdapat kendala yang dialami masyarakat terkait jarak antara sumber sampah dengan tempat pembuangan sementara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kelurahan di ranah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terhadap pengadaan TPS, mendeskripsikan pandangan Undang-Undang dan Siyasah Syar’iyyah. Metode yang digunakan kualitatif merupakan jenis field research (penelitian lapangan) penelitian yang menyelidiki, menemukan dan menggambarkan suatu objek serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab Pemerintah Kelurahan Baqa masih mempertahankan dua TPS, Kelurahan Mangkupalas masih mempertahankan dua TPS, Kelurahan Masjid dengan menyediakan satu TPS yang memiliki diamter lebih besar, Kelurahan Tenun dengan menyediakan satu TPS dan menyediakan petugas kebersihan pengangkut sampah, dan Kelurahan Sungai Keledang progres tahap pembangunan TPS. Dalam hal ini telah berjalan sesuai Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan Pasal 9 huruf d yang memberikan amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat. Begitu pula telah sesuai dengan siyasah syar’iyyah dalam surah An-Nisa ayat 58 dan kaidah tentang kemaslahatan yang bahwa pemerintah menjalankan segala kewajiban yang telah menjadi tugasnya harus bertangung jawab dan mementingkan segala yang berkaitan dengan kemaslahatan.
Selimpat: Antara Tradisi Lokal dan Normatifitas Islam dalam Masyarakat Kutai Ayu, Santri; Materan, Materan; Ahyar, Muzayyin
PUSAKA Vol 10 No 1 (2022): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/pusaka.v10i1.669

Abstract

Selimpat adalah praktik kebudayaan yang terjadi di desa Ngayau yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Tradisi selimpat memiliki daya tarik untuk dikaji oleh karena merepresentasikan masyarakat Muslim Kutai hingga dewasa ini. Selimpat diyakini oleh setiap keluarga yang masih menjalankan tradisi ini sebagai sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana korelasi antara tradisi selimpat dengan normatifitas Islam pada masyarakat Kutai. Penelitiain ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran antara empiris dan normatif. Pada tahap analisis digunakan teori persinggungan antara agama-budaya dengan mengkaji selimpat dan ‘urf dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi selimpat merupakan adat istiadat yang bertahan pada masyarakat Ngayau. Tradisi selimpat termasuk dalam kategori ‘urf. Meskipun tradisi ini dianggap bersinggungan dengan akidah, bukan berarti pelakunya dikenakan status hukum musyrik ataupun kafir dikarenakan masyarakat desa Ngayau tidak sepenuhnya mempercayai bahwa tradisi selimpat adalah satu-satunya upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kehamilan, pernikahan, penyembuhan, kelahiran dan lainnya.
The Samarinda City Ulama's Perception of Shariah Life Insurance Nur, Ichsan; Materan, Materan; Rachman, Aulia
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 1 (2024): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v2i1.6000

Abstract

This article investigates the existence of legal disputes among ulama regarding the use of life insurance. Some ulama believe that life insurance is gharar because it insures the human soul, while others believe that there is no difference between conventional life insurance and sharia life insurance. This study uses qualitative descriptive approaches in empirical research to gather data as it occurs in the field, based on the problems that are presented. Interviews and documentation techniques were used to get information from informants on the issue of utilizing life insurance in sharia insurance. The study's findings suggest that Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Ulama view purchasing life insurance as a means of preparing for potential future disasters, reducing their personal risk of financial loss, and honoring their life insurance claims rather than as a means of thwarting Allah SWT's will. Sharia is not a fund intended to reward a person's soul; rather, it is referred to as a contribution fund or compensation fund to make up for losses brought on by calamities that occur.
Muslim Societies, Civil and Political Rights, and The Guarantee of Religious Freedom: A Comparative Study Between Indonesia and Turkiye Constitutions Ahyar, Muzayyin; Materan, Materan; Muqorrobien, Muhammad Kholil
Borneo International Journal of Islamic Studies Vol 5 No 2 (2023): Borneo International Journal of Islamic Studies, Vol. 5(2), November 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/bijis.v5i2.9738

Abstract

Until the middle of the 20th century, many Muslim population countries became free and independent countries following the end of world colonization. Those countries try to adopt several modern political and legal values, including establishing democracy and state constitutions. One of the constitution's contents in a democratic country is guaranteeing and strengthening civil and political rights. Civil and political rights regulation should be written in a partial part of the constitution as a commitment to live in modern democratic circumstances. Philosophically, citizens' civil and political rights in democratic circumstances cannot be restricted by government. Nevertheless, a gap in the legal argument regarding the limitation of civil and political rights in constitutions is constantly discussed. This article looks at civil and political rights limitations in two cases in different countries: Indonesia and Turkiye. These two countries were chosen as subjective data based on the legal system's proximity pattern and socio-religious conditions. Both countries are also close to the civil law system and have historical references to Islam. In addition, both countries have experience with the restriction of religious organizations. Indonesia has dealt with the restriction of Hizbut Tahrir Movement. Meanwhile Turkiye has experience in banning Gulen Movement. By this background, some questions emerge: How do Indonesian and Turkish constitutions, as Muslim population countries, guarantee human rights issues? By using a comparative legal study and a sociological-empirical approach, this article compares the Indonesian and Turkiye constitutions to see how the two countries guarantee human rights, predominantly civil and political rights. The result of this article reveals that national consensus, national security, stability, and legitimate political power are some of the legal arguments that are always present in the discourse on restrictions on human rights. Under these conditions, human rights restrictions are commonly regulated in the constitution, which contains human rights laws.
Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Nasrul, Azwan; Materan, Materan; binti Yunus, Zulia Rahmi
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2025): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/ghaly.v3i1.9230

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya monitoring dan pendampingan usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan, tetapi sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan akibat minimnya evaluasi dan dukungan pasca-pemberian zakat.Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem monitoring, pendampingan usaha, serta optimalisasi sumber daya manusia. Implementasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas pengelola zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengelola zakat dalam meningkatkan keberlanjutan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.
Narasi Moderasi Beragama dalam Manuskrip Melayu Kawasan Borneo: Sebuah Model Penerapan Pendidikan Inklusi Iskandar Iskandar; Materan Materan
EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 5 No. 1 (2024): Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran
Publisher : LP. Ma'arif Janggan Magetan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62775/edukasia.v5i1.1222

Abstract

Manuscript-based religious moderation narratives remain rarely studied, although manuscripts contain valuable thoughts and experiences that can serve as models for developing religious moderation in the homeland, especially in modern education. There are three Borneo Malay manuscripts worthy of exploration in terms of their narratives: the Panji Salatin manuscript (1605-1635), the Hikayat Banjar Manuscript (1859), and the Pangeran Syarif Manuscript (1870). This research aims to explore the narrative forms and moderation values contained within them. Based on philological and historical approaches, it can be concluded that: a. The Borneo Malay manuscripts contain various narratives, namely: juridical narrative, historical narrative, and prose literary narrative. b. The Borneo Malay manuscripts contain principles and symbols of religious moderation, including: principles of equality and justice, principles of preservation and respect for local culture, principles of non-violence, cultural symbols, and language; c. The principles and symbols of religious moderation contained in the Borneo Malay Manuscripts provide important implications for the development of inclusive education today.
Co-Authors Akhmad Sofyan Ayu, Santri Binti Yunus, Zulia Rahmi Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Maisyarah Rahmi Hasan Muh Idris, Kasri Ana Muhammad Idzhar Muhammad Kholil Muqorrobien Muzayyin Ahyar Nasrul, Azwan Nasrullah, Fikri Nisa, Zakiyatun Nur, Ichsan Nurwijayanti Saputra, Prima Tama Widodo, Ahmad Setio